Hukum  

5 ASPEK PEMBELAAN NOTARIS SAAT TERJERAT KASUS HUKUM

5 ASPEK PEMBELAAN NOTARIS SAAT TERJERAT KASUS HUKUM

Notaris yang memiliki salah satu tugas membuat naskah autentik bisa saja terjerat kasus hukum jika tanggung jawabnya itu diselewengkan untuk mendapatkan pembelaan notaris. Sanksi yang bisa didapatkan bukan sekedar sanksi administrative, tetapi ada ancaman hukuman pidana yang menanati.

Karena itu notaris yang profesioanal selain memahami tugas dan tanggung jawabnya, juga harus tahu aspek-aspek pembelaan yang bisa diajukan ketika di kemudian hari terjerat kasus hukum pidana.

Tentang deretan aspek pembelaan notaris saat terjerat kasus hukum akan dibahas dalam artikel ini.

Mengemban jabatan sebagai notaris, maka notaris juga tidak boleh mengabaikan prinsip mengenali pengguna jasa yang merupakan salah satu prinsip dalam menjalankan profesi. Sebab ada risiko yang harus ditanggung seperti dari segi reputasi yang hancur, operasional, konsentrasi hingga risiko hukum yang harus ditanggung.

Baca juga : jasa legalisir notaris resmi dan terpercaya

 

 ASPEK PEMBELAAN NOTARIS

 

Karena itu sangat penting seorang notaris memahami tanggung jawabnya agar bisa terhindar dari persoalan hukum saat menjalankan tugasnya. Jangan sampai karena tergiur iming-iming hingga mengorbankan sumpah jabatannya.

Apalagi ada banyak fakta di lapangan ditemukan notaris sengaja melakukan pelanggaran terkait pembuatan naskah autentik yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sebelum membahas lebih jauh tentang aspek pembelaan notaris saat terjerat kasus hukum, berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis perbuatan notaris yang bisa dikategorikan melanggar hukum

PEMBELAAN NOTARIS YANG MELANGGAR

Yang harus diketahui bahwa profesi notaris bukanlah profesi yang kebal hukum, sehingga bisa melakukan pelanggaran seenaknya. Padahal sudah aturan yang mengikat serta ancaman yang menanti.

  • Memalsukan surat atau membuat surat palsu

Jika seorang notaris dianggap membuat surat palsu atau memalsukan surat maka akan dijerat pasal 263 dalam Kitab UU Hukum Pidana atau yang dikenal KUHP.

 

PERBUATAN NOTARIS YANG MELANGGAR

 

  • Memalsukan akta autentik

Ancaman memalsukan akta autentik, tertuang dalam pasal 264 KUHP

  • Menyuruh memasukkan Keterangan palsu di akta autentik

Apabila seorang notaris ketahuan menyuruh memalsukan Keterangan untuk dimasukkan ke dalam naskah autentik, maka ancamannya ada pada pasal 266 KUHP.

  • Perbuatannya karena kasus orang lain

Ada banyak kasus notaris karena terseret masalah orang lain, sehingga dikaitkan dengan ancaman yang tertuang dalam KUHP tepatnya dalam pasal 55 ayat 1.

Karena terjerat hukuman otomatis sanksi menanti. Sanksi ini tertuang dalam UU nomor 30 tahun 2004 mengenai jabatan notaris sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2004.

 

NOTARIS SAAT TERJERAT KASUS HUKUM

 

Tidak hanya itu, ada sanksi lain yang menunjukkan seorang notaris tidak akan kebal hukum. Sanksi ini tertuang dalam putusan MA per tanggal 11 September 1991. Hukuman itu ada apabila memenuhi pasal 415 KUHP yang sekaligus menunjukkan bahwa seorang notaris bisa dituntut secara pidana. 

Memang secara umum dalam UUJN hanya diberikan sanksi administrative saja, tetapi bukan berarti tidak ada celah tuntutan pidana. Seperti yang ada dalam pasal 13 UUJN bahkan menyebut bahwa seorang notaris bisa diberhentikan secara tidak hormat oleh menteri karena pidana penjaranya.

Berdasarkan putusan pengadilan juga sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap karena tidak pidana yag dilakukannya notaris pun bisa diancam penjara 5 tahun atau lebih.

ASPEK PEMBELAAN NOTARIS TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Meski ada pasal yang bisa menjerat seorang notaris secara pidana, namun banyak yang mempertanyakan apakah tuntutan itu bisa dilakukan saat seorang notaris menjalankan tugasnya. Tentu saja seorang notaris bisa melakukan pembelaan dengan argumentasinya.

Meski demikian, tidak hanya pasal-pasal dalam KUHP yang bisa menjerat notaris, tetapi bisa saja terlibat dalam kasus korupsi sehingga ada UU tipikor yang siap menjerat.

 

ASPEK NOTARIS SAAT TERJERAT KASUS HUKUM

 

Dalam situasi seperti ini, sebagai warga Negara yang tetap dilindungi Negara, notaris tentu saja bisa melakukan pembelan-pembelaannya. Bahkan dalam sebuah pembelaan dari kalangan notaris mengatakan bahwa sanksi pidana yang bisa menjerat seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sebenarnya langkah akhir atau ultimatum remedium.

Seharusnya, pemberian sanksi memaksimalkan kinerja Majelis Kehormatan Notaris yang punya wewenang memberikan sanksi, hal ini juga tentu tertuang dalam UUJN. Sebab, kalangan notaris menilai, pelanggaran notaris masuk dalam ranah majelis kehormatan notaris.

Adapun wewenang Majelis Kehormatan Notaris antara lain

  • Bertugas mengambil copyan akta dan atau surat yang ditempelkan atau dilekatkan di minuta atau protocol notaris salam penyimpanan seorang notaris
  • Tugas selanjunya memanggil yang bersangkutan (notaris) agar hadir dalam pemeriksaan terkait akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan seorang notaris.

Menurut Ketua Perkumpulan Intelektual Hukum Indonesia, Zul Fadli, sedikitnya ada 5 aspek pembelaan notaris saat terjerat kasus hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

  • Notaris harus memiliki pemahaman kenotatariatan yang baik

Menurut Zul Fadli, motaris harus paham kaitannya dengan pembuatan akta dalam kaitannya dengan konsep pemberian kuasa.

 

wewenang Majelis Kehormatan

 

Pemberian kuasa maskudnya adalah suatu bentuk persetujuan yang isinya memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk kemudian dilaksanakan atas nama si pemberi kuasa.

Soal pemberian kuasa ini sudah jelas aturannya dalam pasal 1793 KUHP yang menyebutkan bahwa kuasa bisa diberikan dan diterima dengan sautu akta umum, bisa dengan surat di bawah tangan, hingga dalam bentuk sepucuk surat atau lisan. Bahkan penerimaan kuasa bisa dilakukan secara diam-diam.

  • Notaris harus memperkuat argumentasi mengenai unsur-unsur delik yang diadukan

Tentang perbuatan yang diatur dalam pasal 263, 264, hingga 266 KUHP tidak bisa diterapkan kepada notaris. Terlebih notaris bekerja berdasarkan dokumen atau Keterangan si pemberi kuasa.

Selain itu, bisa juga mempertimbangkan menggunakan pasal 50 KUHP. Dimana notaris tidak dapat dipidana.

  • Menggunakan alasan penghapus tuntutan pidana
  • Harus merujuk pada doktrin
  • Harus merujuk pada putusan yang sudah dikeluarkan pengadilan terdahulu

Merujuk pada pengadilan terdahulu sebagaimana dikatakan zul Fadli bahwa pandangan para ahli dan yurispudensi juga bisa dipakai seoramg notaris dalam melakukan pembelaan saat menghadami tuntutan hukum pidana.

Zul Fadli mengatakan dirinya mengutip pandangan yang di sampaikan Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul ‘Delik-Delik Tertentu’ (special delicten) di dalam KUHP.

 

Notaris harus memperkuat argumentasi

Dalam buku itu dijelaskan bahwa seorang notaris tidak dapat dikenakan pidana apabila membuat akta yang isinya tidak benar apalagi jika yang ditulis berdasarkan apa yang disampaikan saksi terlebih seorang notaris hanya mencatat apa yang disampaikan pihak yang menghadap.

PUTUSAN PEMBELAAN NOTARIS YANG BERMASALAH

Beberapa contoh putusan pengadilan terdahulu sebagai refernsi untuk notaris antara lain putusan MA bernomor 385 k/pid/2006 dan putusan MK bernomor 702 k/sip 1973 tertanggal 5 September 1973.

Untuk putusan yang pertama di tahun 2006, sebagaimana diungkap Zul, bahwa MA memiliki pandangan terdakwa sebagai notaris tidak memiliki wewenang mengkaji tentang sah atau tidaknya surat kuasa di bawah tangan yang diajukan pemohon atau saksi saat melakukan transaksi jual beli tanah termasuk rumah yang berada di atasnya.

Sehingga fakta yang menunjukkan terjadi pemalsuan tanda tangan dalam surat kuasa, bukan menjadi tanggung jawab pidana yang kemudian dibebankan pada terdakwa sebagai notaris.

Sedangkan putusan MA di tahun 1973 memuat putusan yang memutuskan bahwa hakim agung menganggap putusan judex facti yang membatalkan akta notaris tidak dapat dibenarkan.

Butuh notaris yang terjamin dan terpercaya serta profesional dalam bekerja? Temukan di PT Jangkar Global Groups dengan menghubungi kontak yang sudah kami siapkan.

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

 

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

 

Bagaimana cara konsultasi hukum pembelaan notaris ?

Cara konsultasi mengenai Penanganan pembelaan notaris bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan pembelaan notaris atau mengalami masalah :

 

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

 
 

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service 1 HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service 2 HP/whatsapp Simpati: +62811872005

Customer Service 3 HP/Whatsapp XL : +6287724101975

Customer Service 4 HP/whatsapp XL: +6287809101981

Customer Service 5 HP/whatsapp XL: +6287716022005

Divisi Export Akhmad SE, M.Esy HP/whatsapp XL: +6287727688883

Divisi Hukum Dr Fauzi, SH, MH HP/whatsapp Simpati : +628118301975

Divisi Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Telp kantor : +622122008353 +628118301975

 

Kunjungi Media Sosial Kami

 
 
 
 

Email: jangkargroups@gmail.com

Telegram : t.me/jangkargroups

Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »