Menu
Biro Jasa Pembuatan Visa – Legalisir Dokument – Perkawinan Campuran -Dan Penerjemah Tersumpah
Jangkar Groups

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN SUATU HUKUM

  • Bagikan
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN SUATU HUKUM

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN SUATU HUKUM

 

Dengan saat ini kita banyak disuguhi dengan berita-berita kekerasan atau penganiayaan yang kebanyakan dilakukan oleh anak. Kejadian yang terbaru ialah ada seorang murid yang tega membunuh gurunya. Kejadian ini tentu sangat ironis, ini terjadi bukan hanya di luar negeri tetapi di lingkungan masyarakat indonesia yang sudah mengedepankan sopan santun serta memegang adat istiadat dengan didikan agama yang sudah diajarkan dari balita sampai dewasa. Terjadi suatu kejadian penganiayaan berujung maut yang dilakukan seorang murid Sekolah Dasar Menengah  di suatu kota atau desa yang bernama Desa Torjun , dengan anak berinisial HI berumur 17 (Tujuh Belas) tahun kepada Gurunya sendiri,

 

Ahmad Budi Cahyono (26) di Sampang, Jawa Timur. Polres Sampang terus melakukan kasus ini serta si A (pelaku) sudah ditempatkan di balik jeruji besi. Si A (Pelaku) sudah ditetapkan sebagai tersangka, meski sudah termasuk golongan di bawah umur, HI (Pelaku) akan ditetapkan Pasal 351 Ayat 3 KUHP menerangkan tentang Penganiayaan yang berakibat meninggalnya seseorang serta dengan ancaman hukuman 7 (Tujuh) Tahun dibalik jeruji besi. Peristiwa lainnya yang ada di Surabaya, Polrestabes Surabaya pada tepatnya bulan Mei 2016 telah menangkap delapan pemuda yang masih dibawah umur yang diduga sebagai pelaku kejahatan seksual terjadi pada seorang anak perempuan yang berumur 13 (Tiga Belas) tahun warga Ngagel Kota Surabaya .

 

Semua tersangka ialah tetangga dari korban sendiri serta semua pelaku yang sudah berhasil diamankan ialah MI (9) , MY (12) , JS (14) , AD (14) , BS (12) , LR (14) , AS (14) , HM (14). Korban sudah mendapatkan pelecehan seksual oleh para pelaku pada saat masih berumur 4 (Empat) tahun. Setelah itu salah satu dari tersangka yang berinisial AD (14) sudah terlebih dahulu melakukan pelecehan seksual kepada korban. Serta tersangka mengira tidak ada orang yang mengetahui perbuatanya kepada korban akan mengulanginya serta yang sangat ironis ialah sang pelaku mengajak teman-temannya untuk melakukan pelecehan seksual ke korban.

 

Pada tahun 2016, ada seseorang remaja berinisialkan RAL Berumur (15) dijatuhkan vonis bersalah serta dihukum dibalik jeruji besi dengan hukuman 10 (Sepuluh) tahun dikarenakan kelakuannya untuk melakukan pembunuhan sadis terhadap seseorang perempuan yang berinsial EP. Serta kasus ini banyak perhatian oleh publik dikarenakan pelaku melakukan pembunuhan dengan cara sangat keji serta susah diterima akal sehat. Namun demikian anak yang dibawah umur (-18 tahun menurut UU Peradilan serta SPPA) dengan melakukan tindakan kekerasan berhak memperoleh perlindungan oleh pemerintah negara , dengan demikian pemerintah yang telah meratifkasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan melalui Keputusan President Nomor 36 Tahun 1990.

 

Data Statistik

Masalah yang harus dihadapi HI ( 17 ) RAL(15) ialah potret kecil dimana ada beberapa anak di Indonesia rawan bertemu dengan hukum pidana . Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak bekerja bersama dengan Tubuh Pusat Statistik (BPS) mengkeluarkan publikasi Profile Anak Indonesia yang memvisualisasikan bagaimana keadaan anak Indonesia yang bertemu dengan hukum. Database Pemasyarakatan di akhir tahun 2015 jumlahnya terpidana anak sekitar 2.017 anak. Selanjutnya diakhir tahun 2016 banyaknya bertambah menjadi 2,123 anak. Sedangkan di bulan Juni tahun 2017 jumlahnya terpidana anak sekitar dari 3,983 (http://smslap.ditjenpas.go.id).

 

Anak Bertemu dengan Hukum

Beberapa unsur sangat mungkin dibuat anak untuk melakukan kenakalan serta pekerjaan kriminil yang bisa membuat mereka sangat terpaksa bertemu dengan hukum serta skema peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini dapat disebutkan juga dengan anak yang bertemu dengan hukum. Berdasar masalah 1 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012 mengenai System Peradilan Pidana Anak menerangkan anak yang berkonflik dengan hukum yakni “Anak yang berkonflik dengan hukum seterusnya dikatakan sebagai nak ialah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun,tapi belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun yang disangka lakukan tindak pidana.”

 

Berkaitan dengan usaha memberi perlindungan kepada anak yang bertemu dengan hukum, skema peradilan pidana anak harus dimaknai dengan luas, peradilan anak  bukan sekedar dimaknai hanya perlakuan anak yang bertemu dengan hukum semata-mata. Tetapi skema peradilan pidana anak juga harus dimaknai meliputi akar persoalan kenapa anak melakukan tindakan pidana serta usaha pencegahannya. Lebih jauh, ruangan cakupan skema peradilan pidana anak meliputi beberapa macam serta kompleksitas rumor dari mulai anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, keadaan tahanan, serta reintegrasi sosial, terhitung pelaku-pelaku dalam proses itu.

 

Perlindungan pada anak ini meliputi kebutuhan yang terkait dengan kesejahteraan anak. Perlindungan beberapa anak yang bertemu dengan hukum (ABH), ialah tanggung jawab bersama dengan aparat penegak hukum. Bukan sekedar anak jadi pelaku, tetapi meliputi anak yang jadi korban serta saksi. Aparat penegak hukum yang terjebak dalam perlakuan ABH supaya bukan sekedar merujuk pada Undang- Undang Nomer 11 Tahun 2012 mengenai Skema Sistem Peradilan Pidana Anak atau ketentuan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan perlakuan ABH, tetapi lebih memprioritaskan perdamaian dibanding proses hukum resmi.

 

Unsur Anak Bertemu Dengan Hukum

Paling tidak ada 4 (empat) hal yang butuh dikerjakan beberapa faksi, dari mulai negara, sekolah serta orangtua dan lingkungan untuk kurangi berlangsungnya kriminalitas anak.

 

  1. Unsur keluarga yang benar-benar menguasai memastikan buat perubahan anak,bagaimana orangtua mengajari pendidikan agama serta budi pekerti yang baik.serta yang sangat penting orangtua memberi contoh tauladan.Jumlahnya kejahatan serta tindakan kriminalitas yang dikerjakan anak harus disaksikan dengan utuh, baik jadi korban atau pelaku. Anak jadi pelaku krimininalitas semakin banyak dikuasai unsur lingkungan serta pergaulan yang tidak berteman;
  2. Unsur lingkungan disekolah dengan pendidikan yang berkarakter sikap sopan santun berlaku adil jujur dalam perilaku keseharian , tentu saja dengan sekolah yang ramah;
  3. Pemerintah harus pastikan muatan kekerasan serta content pornografi tidak disiarkan pada media. Serta menggalakkan usaha mencegah kekerasan serta kriminalitas anak. triknya dengan promo kehidupan yang serasi serta ramah anak. memberi pendidikan yang ramah anak.

 

Piranti Hukum Perlindungan Anak

Loyalitas Pemerintah pada perlindungan anak dalam rangka Internasional dengan sudah di ratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) lewat Ketetapan Presiden Nomer 36 Tahun 1990. Dengan begitu, Indonesia sudah mengikatkan diri untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHA. Untuk selanjutnya dibarengi dengan sebuah penandatanganan suatu Deklarasi Pertemuan Tingkat Tinggi Anak (KTT Anak) di New York, pada tanggal 30 September 1990 dan juga Deklarasi Stochklom untuk Jadwal Tindakan melawan Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak tahun 1996.

 

Keharusan dari Ratifikasi itu ialah Indonesia harus memberi laporan atas penerapan KHA dengan periodik setiap lima tahun sekali. Walau tetap alami keterlambatan, Indonesia sudah mengirim laporan periodik ke-3 serta ke empat untuk periode 1997-2007 yang sudah diterima oleh Komite Hak Anak PBB pada tanggal 18 Oktober 2012. Paling akhir, Indonesia lakukan dialog dengan Komite Hak Anak jadi tubuh pemantau Convention on the Rights of the Child atau CRC pada 5 Juni 2014 di Jenewa.

 

Instrumen Internasional

  1. Keppres No.36/1990 mengenai Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi mengenai Hak-hak Anak);
  2. Resolusi PBB No.40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai Peraturan-peraturan Standard Minimal PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules)
  3. Resolusi PBB No.663C (XXIV) tahun 1957 tanggal 31 Juli 1957, serta Resolusi PBB No.2076 (LXII) tahun 1977 tanggal 13 Mei 1977 mengenai Standard Minimal Perlakuan Pada Tahanan.
  4. Resolusi PBB No.45/113 tanggal 14 Desember 1990 Ketentuan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kemerdekaannya.
  5. Resolusi PBB No.45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai Dasar PBB tentang Mencegah Tindak Pidana Anak (Riyadh Guidelines).

 

Undang-Undang & persetujuan PERADI dengan Kementerian PP&PA.

 

  1. UU No.11 tahun 2012 mengenai System Peradilan Pidana Anak .
  2. UU No.35 tahun 2014 mengenai pergantian atas UU No:23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak
  3. UU No.16 tahun 2011 mengenai Pertolongan Hukum
  4. Persetujuan Bersama dengan di antara Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak Republik Indonsia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia No.08/Set/MPP-PA/D.IV/04/2012, No.003/PERADI-DPN/MOU/IV/2012 mengenai Perlakuan Anak Yang Bertemu Dengan Hukum

 

Restorative Justice

 

Ide Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada intinya simpel.Ukuran keadilan tidak berdasar pembalasan setimpal dari korban pada pelaku (baik dengan fisik, psikis atau hukuman); tetapi tindakan yang menyakitkan itu sembuh dengan memberi suport pada korban serta mewajibkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan pertolongan keluarga serta warga jika dibutuhkan. Ini didasarkan pada suatu teori keadilan yang memandang kejahatan serta pelanggaran, pada prinsipnya ialah pelanggaran pada individu atau warga serta bukan pada negara.Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog di antara korban

 

Dalam ke-Indonesia-an, karena itu disimpulkan jika Restorative Justice sendiri bermakna penyelesaian dengan adil yang menyertakan pelaku, korban, keluarga serta faksi lain yang berkaitan pada suatu tindak pidana serta dengan bersama dengan cari penyelesaian pada tindak pidana serta implikasinya dengan mengutamakan pemulihan kembali ke kondisi sebelumnya.

 

Diversi.

Diversi atau penyelesaian masalah dengan informal ditata dalam Undang-Undang Skema Peradilan Pidana Anak tahun 2012. Dengan sistem diversi, anak yang akan bertemu dengan suatu hukum akan diupayakan atau diusahakan guna mengakhiri suatu masalah hukumnya dengan musyawarah, serta dengan begitu tidak dikenai sanksi pidana pemenjaraan, tetapi lebih pada pembinaan. Aplikasi diversi didasarkan pada alasan hari esok dari si anak. Dalam prosedurnya, akan diikutsertakan psikolog, polisi, advokat, jaksa, hakim, petugas Bapas, petugas Lapas serta masyarakat. Tetapi diversi cuma dapat diaplikasikan pada anak yang bukan resedivis serta tindak kejahatan yang dikerjakan ancamannya tidak di atas tujuh tahun penjara.

 

Terdapat di dalam Pasal 8 ( 1 ) suatu Proses Diversi yang dikerjakan lewat sebuah musyawarah dengan menyertakan seorang Anak beserta orang-tua/Walinya, korban serta/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional berdasar pendekatan Keadilan Restoratif. Masalah 10 (1) UUSPPA pada dasarnya mengatakan jika persetujuan Diversi untuk mengakhiri tindak pidana yang berbentuk pelanggaran, tindak pidana mudah, tindak pidana tanpa ada korban, atau nilai kerugian korban tidak kurang dari gaji mimimum propinsi seperti disebut dalam Pasal 9 ayat (2) UUSPPA bisa dikerjakan oleh Penyidik bersama dengan pelaku serta/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan bisa menyertakan tokoh warga.

 

Penutup

Anak jadi generasi penerus bangsa memiliki hak mendapatkan perlindungan baik dengan fisik,mental atau sosial hingga anak bisa tumbuh berkembang dengan sehat serta lumrah Aparat Penegak Hukum harus memberi perlindungan pada anak bertemu dengan hukum dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan keadilan Restoratif butuh jadikan jadi landasan penerapan system peradilan anak terintegrasi buat anak yang bertemu dengan hukum.

 

Pengacara Anak

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

 

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

 

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai diversi untuk kejahatan seorang anak bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan anak yang berhadapan dengan suatu hukum:

 

hibah orang tua terhadap anak

 

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

 

 

Klinik Hukum didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

 

Customer Service Fauzi SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

 

Kunjungi Media Sosial Kami :

 

 

Atau bisa menghubungi kami via :

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »