ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN SUATU HUKUM

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN SUATU HUKUM

ini tentang anak berhadapan suatu hukum yang banyak disuguhi dengan berita-berita kekerasan atau penganiayaan yang kebanyakan di lakukan oleh anak. Kejadian yang terbaru ialah ada seorang murid yang tega membunuh gurunya.

 

Oleh karena itu, Kejadian ini tentu sangat ironis, ini terjadi bukan hanya di luar negeri tetapi di lingkungan masyarakat indonesia. Yang sudah mengedepankan sopan santun serta memegang adat istiadat dengan didikan agama yang sudah diajarkan dari balita sampai dewasa.

 

Kejadian penganiayaan anak berhadapan suatu hukum

Terjadi suatu kejadian penganiayaan berujung maut yang di lakukan seorang murid Sekolah Dasar Menengah  di suatu kota. Atau desa yang bernama Desa Torjun , dengan anak berinisial HI berumur 17 (Tujuh Belas) tahun kepada Gurunya sendiri,

 

Ahmad Budi Cahyono (26) di Sampang, Jawa Timur. Polres Sampang terus melakukan kasus ini serta si A (pelaku) sudah di tempatkan di balik jeruji besi. Si A (Pelaku) ditetapkan sebagai tersangka, meski sudah termasuk golongan di bawah umur, HI (Pelaku)  Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Menerangkan tentang Penganiayaan yang berakibat meninggalnya seseorang serta dengan ancaman hukuman 7 anak berhadapan suatu hukum.

 

Peristiwa lain dalam anak berhadapan suatu hukum

Peristiwa yang ada di Surabaya, Polrestabes Surabaya pada tepatnya bulan Mei 2016 telah menangkap delapan pemuda yang masih di bawah umur. Di duga sebagai pelaku kejahatan seksual terjadi pada seorang anak perempuan yang berumur 13 (Tiga Belas) tahun warga Ngagel Kota Surabaya .

 

Semua tersangka ialah tetangga dari korban sendiri yang sudah berhasil di amankan MI (9) , MY (12) , JS (14) , AD (14) , BS (12) , LR (14) , AS (14) , HM (14). Korban sudah mendapatkan pelecehan seksual oleh para pelaku pada saat masih berumur 4 (Empat) tahun.

 

Hukum dalam anak berhadapan suatu hukum

Setelah itu salah satu dari tersangka yang berinisial AD (14) sudah terlebih dahulu melakukan pelecehan seksual kepada korban. Serta tersangka mengira tidak ada orang yang mengetahui perbuatanya kepada korban akan mengulanginya. Serta sangat ironis ialah sang pelaku mengajak temannya untuk melakukan pelecehan seksual ke korban.

 

Pada tahun 2016, ada seseorang remaja Berumur (15) di jatuhkan vonis bersalah serta di hukum di balik jeruji besi dengan hukuman 10 (Sepuluh) tahun. Karena kelakuannya untuk melakukan pembunuhan sadis terhadap seseorang perempuan yang berinsial EP. Serta kasus ini banyak perhatian oleh publik di karenakan pelaku melakukan pembunuhan dengan cara sangat keji serta susah di terima akal sehat.

 

Namun demikian anak yang di bawah umur (-18 tahun menurut UU Peradilan serta SPPA) dengan melakukan tindakan kekerasan berhak memperoleh perlindungan oleh pemerintah negara , dengan demikian pemerintah yang telah meratifkasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan melalui Keputusan President Nomor 36 Tahun 1990.

 

Data Statistik

Masalah yang harus dihadapi HI ( 17 ) RAL(15) ialah potret kecil ada beberapa anak di Indonesia rawan bertemu dengan hukum pidana . Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak bekerja bersama dengan Tubuh Pusat Statistik (BPS) mengkeluarkan publikasi Profile Anak Indonesia yang memvisualisasikan bagaimana keadaan anak Indonesia yang bertemu dengan hukum. Database Pemasyarakatan di akhir tahun 2015 jumlahnya terpidana anak sekitar 2.017 anak. Selanjutnya diakhir tahun 2016 banyaknya bertambah menjadi 2,123 anak. Sedangkan di bulan Juni tahun 2017 jumlahnya terpidana anak sekitar dari 3,983 (http://smslap.ditjenpas.go.id).

 

Anak Bertemu dengan Hukum

Beberapa unsur sangat mungkin di buat anak untuk melakukan kenakalan serta pekerjaan kriminil yang bisa membuat mereka sangat terpaksa bertemu dengan hukum serta skema peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini dapat di sebutkan juga dengan anak yang bertemu dengan hukum.

 

Berdasar masalah 1 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012 mengenai System Peradilan Pidana Anak menerangkan anak yang berkonflik dengan hukum yakni “Anak yang berkonflik dengan hukum seterusnya di katakan sebagai nak ialah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun,tapi belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun yang di sangka lakukan tindak pidana.”

 

Perlindungan kepada anak

Berkaitan dengan usaha memberi perlindungan kepada anak yang bertemu dengan hukum, skema peradilan pidana anak berhadapan suatu hukum harus dimaknai dengan luas, peradilan anak  bukan sekedar di maknai hanya perlakuan anak yang bertemu dengan hukum semata-mata.

 

Tetapi skema peradilan pidana anak juga harus di maknai meliputi akar persoalan kenapa anak melakukan tindakan pidana serta usaha pencegahannya. Lebih jauh, ruangan cakupan skema peradilan pidana anak meliputi beberapa macam serta kompleksitas rumor dari mulai anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, keadaan tahanan, serta reintegrasi sosial, terhitung pelaku-pelaku dalam proses itu.

 

anak berhadapan suatu hukum

Perlindungan pada anak ini meliputi kebutuhan yang terkait dengan kesejahteraan anak. Perlindungan beberapa anak yang bertemu dengan hukum (ABH), ialah tanggung jawab bersama dengan aparat penegak hukum. Bukan sekedar anak jadi pelaku, tetapi meliputi anak yang jadi korban serta saksi.

 

Aparat penegak hukum yang terjebak dalam perlakuan ABH supaya bukan sekedar merujuk pada Undang- Undang Nomer 11 Tahun 2012 mengenai Skema Sistem Peradilan Pidana Anak atau ketentuan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan perlakuan ABH, tetapi lebih memprioritaskan perdamaian di banding proses hukum resmi.

 

Unsur Anak Bertemu Dengan Hukum

Paling tidak ada 4 (empat) hal yang butuh di kerjakan beberapa faksi, dari mulai negara, sekolah serta orangtua dan lingkungan untuk kurangi berlangsungnya kriminalitas anak.

1. Unsur keluarga yang benar-benar menguasai memastikan buat perubahan anak,bagaimana orangtua mengajari pendidikan agama serta budi pekerti yang baik.serta yang sangat penting orangtua memberi contoh tauladan.Jumlahnya kejahatan serta tindakan kriminalitas yang dikerjakan anak harus di saksikan dengan utuh, baik jadi korban atau pelaku. Anak jadi pelaku krimininalitas semakin banyak di kuasai unsur lingkungan serta pergaulan yang tidak berteman;
2. Unsur lingkungan di sekolah dengan pendidikan yang berkarakter sikap sopan santun berlaku adil jujur dalam perilaku keseharian , tentu saja dengan sekolah yang ramah;
3. Pemerintah harus pastikan muatan kekerasan serta content pornografi tidak di siarkan pada media. Serta menggalakkan usaha mencegah kekerasan serta kriminalitas anak. triknya dengan promo kehidupan yang serasi serta ramah anak. memberi pendidikan yang ramah anak.

 

Piranti Hukum Perlindungan Anak

Loyalitas Pemerintah pada perlindungan anak dalam rangka Internasional dengan sudah di ratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) lewat Ketetapan Presiden Nomer 36 Tahun 1990. Dengan begitu, Indonesia sudah mengikatkan diri untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHA. Untuk selanjutnya dibarengi dengan sebuah penandatanganan suatu Deklarasi Pertemuan Tingkat Tinggi Anak (KTT Anak) di New York, pada tanggal 30 September 1990 dan juga Deklarasi Stochklom untuk Jadwal Tindakan melawan Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak tahun 1996.

 

Keharusan dari Ratifikasi itu ialah Indonesia harus memberi laporan atas penerapan KHA dengan periodik setiap lima tahun sekali. Walau tetap alami keterlambatan, Indonesia sudah mengirim laporan periodik ke-3 serta ke empat untuk periode 1997-2007 yang sudah di terima oleh Komite Hak Anak PBB pada tanggal 18 Oktober 2012. Paling akhir, Indonesia lakukan dialog dengan Komite Hak Anak jadi tubuh pemantau Convention on the Rights of the Child atau CRC pada 5 Juni 2014 di Jenewa.

 

Instrumen Internasional

1. Keppres No.36/1990 mengenai Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi mengenai Hak-hak Anak);
2. Resolusi PBB No.40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai Peraturan-peraturan Standard Minimal PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules)
3. Resolusi PBB No.663C (XXIV) tahun 1957 tanggal 31 Juli 1957, serta Resolusi PBB No.2076 (LXII) tahun 1977 tanggal 13 Mei 1977 mengenai Standard Minimal Perlakuan Pada Tahanan.
4. Resolusi PBB No.45/113 tanggal 14 Desember 1990 Ketentuan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kemerdekaannya.
5. Resolusi PBB No.45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai Dasar PBB tentang Mencegah Tindak Pidana Anak (Riyadh Guidelines).

 

Undang-Undang & persetujuan PERADI dengan Kementerian PP&PA.

1. UU No.11 tahun 2012 mengenai System Peradilan Pidana Anak .
2. UU No.35 tahun 2014 mengenai pergantian atas UU No:23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak
3. UU No.16 tahun 2011 mengenai Pertolongan Hukum
4. Persetujuan Bersama dengan di antara Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak Republik Indonsia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia .

 

Restorative Justice

Selanjutnya Ide Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada intinya simpel.Ukuran keadilan tidak berdasar pembalasan setimpal dari korban pada pelaku (baik dengan fisik, psikis atau hukuman); tetapi tindakan yang menyakitkan itu sembuh dengan memberi suport pada korban serta mewajibkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan pertolongan keluarga serta warga jika di butuhkan. Ini di dasarkan pada suatu teori keadilan yang memandang kejahatan serta pelanggaran, pada prinsipnya ialah pelanggaran pada individu atau warga serta bukan pada negara.Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog di antara korban

 

Namun Dalam ke-Indonesia-an, karena itu di simpulkan jika Restorative Justice sendiri bermakna penyelesaian dengan adil yang menyertakan pelaku, korban, keluarga serta faksi lain yang berkaitan pada suatu tindak pidana serta dengan bersama dengan cari penyelesaian pada tindak pidana serta implikasinya.

 

Diversi.

Diversi atau penyelesaian masalah dengan informal di tata dalam Undang-Undang Skema Peradilan Pidana Anak tahun 2012. Dengan sistem diversi, anak yang akan bertemu dengan suatu hukum akan di upayakan atau di usahakan guna mengakhiri suatu masalah hukumnya dengan musyawarah, serta dengan begitu tidak di kenai sanksi pidana pemenjaraan, tetapi lebih pada pembinaan. Aplikasi diversi didasarkan pada alasan hari esok dari si anak. Dalam prosedurnya, akan di ikutsertakan psikolog, polisi, advokat, jaksa, hakim, petugas Bapas, petugas Lapas serta masyarakat. Tetapi diversi cuma dapat di aplikasikan pada anak yang bukan resedivis serta tindak kejahatan yang di kerjakan ancamannya tidak di atas tujuh tahun penjara.

 

Selanjutnya terdapat di dalam Pasal 8 ( 1 ) suatu Proses  yang di kerjakan lewat sebuah musyawarah dengan menyertakan seorang Anak beserta orang-tua/Walinya, korban serta/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional berdasar pendekatan Keadilan Restoratif. Namun Masalah 10 (1) UUSPPA pada dasarnya mengatakan jika persetujuan Diversi untuk mengakhiri tindak pidana yang berbentuk pelanggaran.

 

Penutup

Oleh karena itu, Anak jadi generasi penerus bangsa memiliki hak mendapatkan perlindungan baik dengan fisik,mental atau sosial hingga anak bisa tumbuh berkembang dengan sehat serta lumrah Aparat Penegak Hukum harus memberi perlindungan pada anak bertemu dengan hukum dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan keadilan Restoratif butuh jadikan jadi landasan penerapan system peradilan anak terintegrasi buat anak yang bertemu dengan hukum.