Hukum  

Apa Itu Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat ?

Apa Itu Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat ?

konstitusional dan inkonstitusional bersyarat

Putusan hakim mahkamah konstitusi yang mengabulkan uji formil Undang-undang cipta kerja (UU Cipta Kerja) tentu saja mneimbulkan polemic atau pro kontra. Putusan bernomor no 91/PUU-XVIII/2020 di akhir tahun 2021 lalu itu akhirnya dikabulkan MK dengan alasan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Disebutkan bahwa undang-undang no 11 tahun 2020 mengenai cipta kerja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan itu diucapkan.

Karena itu, gugatan formil yang dikabulkan MK itu dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Hanya saja yang membingungkan, karena meski dianggap bertentangan secara konstitusi, tetapi MK seolah tetap memberikan harapan lewat perbaikan selama dua tahun.

 

Apa Itu Konstitusional Bersyarat

 

Tentang polemic seperti ini dalam kacamata hukum konstitusi Indonesia dikenal dengan inkonstitusional bersyarat.

Lantas bagaimana perkembangan tafsir konstitusional memandang penundaan UU cipta kerja. Apa itu konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat serta persamaan dan perbedaan keduanya dalam memandang penundaan UU cipta kerja? Simak uraiannya berikut ini.

PANDANGAN MANTAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL

Memandang putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji formil Undang-undang cipta kerja, para mantan ketua mahkamah konstitusi menyampaikan tanggapannya.

Berikut ini pandangan mantan ketua pertama MK periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie dan ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.

  • Pandangan Jimly Asshiddiqie

Jimly mengatakan bahwa dia sangat mengapresiasi keputusan MK. Menurutnya, ribuan pasal yang ada dalam undang-undang cipta kerja justru akan menimbulkan konflik norma yang rumit. Sehingga Mk dianggap tidak bijaksana apabila tidak memberikan waktu perbaikan.

Baca juga : persyaratan pembuatan visa kerja untuk wna

 

PANDANGAN-MANTAN-KETUA-MAHKAMAH-KONSTITUS

 

Jimly justru mengatakan, jika UU cipta kerja langsung diputuskan tidak berlaku dan kembali ke nol, maka akan emnimbulkan kekacauan. Dampak lainnya tentu saja, ketidakpercayaan terhadap institusi MK.

Sebab menurut Jimly, hakikat kehadiran MK adalah memberikan solusi dalam setiap perkara. Karena itu, putusan no 91/PUU-XVIII/2020 di akhir tahun 2021 itu menajdi terobosan penting.

Ini juga menunjukkan bahwa MK tidak hanya sekadar bijak, tetapi juga realostis melihat keadaan. Ini juga menunjukkan bahwa saat ini supremasi masyarakat dalam mengawal dan mengontrol sebuah kebijakan yang akan disahkan sebuah konstitusi dalam hal ini MK sudah terbukti.

Selain itu, putusan MK ini juga menunjukkan bahwa prosedur politik hukum yang ada di parlemen sudah sangat bisa diawasi lalu kemudian diuji secara konstitusional.

  • Pandangan Hamdan Zoelva

Sementara itu, ketua mahkamah konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva, juga menunjukkan sikap pro pada pandangan Jimly. Menurutnya keputusan MK soal Undang-undang cipta kerja merupakan keputusan yang logis dan tentu bisa dipertanggungjawabkan.

Diapun setuju bahwa rumusan inkonstitusional yang dikeluarkan MK sebagai variasi baru atas putusan MK.

 

Inkonstitusional Bersyarat

 

KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan gugatan formil UU cipta kerja bagian dari inkonstitusional bersyarat. Sebab salah satu ciri khas putusan inkonstitusional bersyarat adalah membatalkan secara otomotasi keberlakukan suatu objek perkara.

Kapan kembali disebut konstitusional? Tentu saja jika semua syarat-syarat yang diajukan MK  sudah terpenuhi dalam penerapannya.

Tentang objek perkaranya adalah pasal tertentu yang ada dalam suatu undang-undang yang diuji pada uji materiil atau bisa juga uji formil diajukan untuk semua isi undang-undang tersebut. Itu tadi penjelasan tentang konstitusional bersyarat.

 

KONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

 

Sementara itu, konstitusional bersayarat dipahami sebagai hal yang sejak awal memiliki norma, hanya saja penerapannya di tengah masyarakat harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan MK.

Sebagaimana diungkapkan Jimly Asshiddiqie, bahwa ada contoh kasus penerapan konstitusional yang pertama kali dirumuskan MK yakni pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2004. Mengenai sumber daya air (UU sumber daya air).

Putusan dari undang-undang itu bernomor 58-59-60-63/puu-II/2004. Undang-undang ini berisi tentang pengujian beberapa pasal yang ada dalam undang-undang sumber daya air.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehadiran putusan inkonstitusional  bersayarat hadir karena konstitusional bersyarat dianggap tidak efektif.

Penyebabnya, karena pihak yang diperintahkan melaksanakan putusan itu justru mengabaikan syarat-syarat yang tertuang dalam tafsir putusan konstitusional bersyarat.

PERSAMAAN KONSTITUSIONAL DENGAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Melihat penjelasan di atas diketahui bahwa model putusan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara konstitusional bersyarat dan inkunstitusional bersyarat antara lain sebagai berikut:

  • Syarat MK dari kedua model putusan ini sama-sama harus terpenuhi .
  • Sama-sama memberikan penafsiran baru yang dikeluarkan MK terhadap pasal yang sedang diuji

pERSAMAAN KONSTITUSIONAL DENGAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

 

PERBEDAAN KONSTITUSIONAL DENGAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Sedangkan perbedaan konstitusional bersyarat dan inkunstitusional bersyarat antara lain:

  • ada pada ketegasan atas waktu berlaku atau tidaknya objek perkara yang diajukan sejak putusan dibacakan. Maksudnya adalah, ada perbedaan waktu berlaku yakni langsung diterapkan dan ada yang ditunda terlebih dahulu.

Adanya model putusan seperti yang dijelaskan di atas ini paling penting sebagai bentuk pencegahan terjadinya kekacauan di tengah masyarakat karena kekosongan hukum (legal disorder), seperti diungkap Fajar Laksono Saroso, sebagai peneliti MK, kepada media.

Dari penjelasan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat di atas dapat dikaitkan dengan kehebohan penundaan pengesahan UU Cipta Kerja dan diterimanya uji formil UU cipta kerja di akhir tahun 2021 silam.

 

PERBEDAAN KONSTITUSIONAL DENGAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

 

CONTOH PUTUSAN KONTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Berikut ini beberapa contoh kasus dan pemberlakuan model konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat.

  • Konstitusional Bersyarat

Berikut ini sejumlah nomor putusan yang menggunakan model konstitusional bersyarat.

  1. Putusan no 58-59-60-63/puu-III/2004 Tanggal 19 Juli 2005
  2. Putusan no 10/puu-VI/2008 Tanggal 1 Juli 2008
  3. Putusan no14/puu-VII/2009 Tanggal 30 maret 2010
  4. Putusan no 49/puu-VIII/2010 Tanggal 22 September 2010
  5. Putusan no 115/puu-VII/2009 Tanggal 22 September 2010
  6. Putusan no 11-14-21-126-136/puu-V11/2009 Tanggal 31 Maret 2010

  • Inkonstitusional bersyarat

Tampaknya, ada banyak nomor putusan yang menggunakan model inkonstitusional bersyarat. Tercatat ada 31 nomor putusan. Namun, berikut ini hanya beberapa yang kami tuliskan sebagai tambahan informasi.

  1. Putusan no 54/puu- VI 2008 Tanggal 14 April 2009
  2. Putusan no 117/puu- VII 2009 Tanggal 30 September 2009
  3. Putusan no133/puu-VII 2009 Tanggal 25 November 2009
  4. Putusan no101/puu- VII 2009 Tanggal 30 Desember 2009
  5. Putusan no 127/puu- VII 2009 Tanggal 25 Januari 2010

 

KAITANNYA DENGAN UU CIPTA KERJA

 

KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERKAITAN DENGAN UU CIPTA KERJA

Mengenai putusan penundaan UU Cipta Kerja dan MK menerima uji formil itu, kedua mantan ketua Mahkamah Konstitusi yakni Jimly dan Hamdan menilai putusan tersebut sudah cermat dan ilmiah.

Yang baru hanya pada model putusan inkontitusional bersyarat yang dijatuhkan pada pengujian formil karena dianggap merupakan putusan pertama kali dikeluarkan lembaga MK.

Penundaan pengesehan UU cipta kerja dengan syarat dua tahun harus memenuhi syarat yang diajukan MK maka model bersyarat ini dianggap akan semakin mengurangi kekacauan di tengah masyarakat, apalagi jika putusan itu langsung dibatalkan.

Bahkan dipandang model variasi putusan lainnya bisa saja terus berkembang demi penegakan keadilan, juga membuka ruang terbukanya pengajuan uji formil pada kasus lain sebagai wujud pengawasan pada parlemen dan hak masyarakat menyuarakan hak konstitusionalnya.

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

 

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

 

Bagaimana cara konsultasi hukum konstitusional dan inkonstitusional ?

Cara konsultasi mengenai Penanganan konstitusional dan inkonstitusional bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan konstitusional dan inkonstitusional atau mengalami masalah :

 

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

 
 

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service 1 HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service 2 HP/whatsapp Simpati: +62811872005

Customer Service 3 HP/Whatsapp XL : +6287724101975

Customer Service 4 HP/whatsapp XL: +6287809101981

Customer Service 5 HP/whatsapp XL: +6287716022005

Divisi Export Akhmad SE, M.Esy HP/whatsapp XL: +6287727688883

Divisi Hukum Dr Fauzi, SH, MH HP/whatsapp Simpati : +628118301975

Divisi Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Telp kantor : +622122008353 +628118301975

 

Kunjungi Media Sosial Kami

 
 
 
 

Email: jangkargroups@gmail.com

Telegram : t.me/jangkargroups

Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »