Beranda Hukum APAKAH BISA SAAT PROSES DIVERSI ANAK BEBAS

APAKAH BISA SAAT PROSES DIVERSI ANAK BEBAS

APAKAH BISA SAAT PROSES DIVERSI ANAK BEBAS

Apakah bisa saat proses diversi anak bebas – Dengan berlakunya Undang-Undang No.11(Sebelas) Tahun 2012 (Dua Ribu Dua Belas) yang menerangkan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan ini khusus oleh masalah anak 1 yang dikenal sebagai pengalihan untuk disetujui perproses masalah dari proses diperadilan serta proses ke luar pengadilan, dengan dikenal dengan nama Diversi (Pasal 1 (Satu) Angka 7 (Tujuh)).

Dengan hasil dari Pasal 7 (Tujuh) Ayat (1(Satu)) dikemukakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat pendidikan, penuntutan , serta pemeriksaan masalah anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Dengan har ini tidak semua masalah wajib menggunakan Diversi.

UU SPPA bisa dilaksanakan dalam sebuah ancaman yang bisa dikenakan hukuman penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun bukan merupakan pengulangan tindak pengadilan yang diperbuat oleh Anak, baik dengan tindak pidana serupa maupun tidak serupa, termasuk tindak pidana yang dilakukan melalui Diversi (Pasal 7 (Tujuh) Ayat (2 (Dua)) UU SPPA serta penjelasanya).

Persetujuan Korban Dalam Sebuah Diversi

Diversi ialah ciri yang paling utama dalam UU SPPA dikarenakan dalam UU Peradilan Anak yang lama serta aturan hukum lainnya tidak mau mengakuinya dalam hal tersebut. Dengan mengingat pentingnya Mekanisme penyanyi dijalankan, UU SPPA hearts Pasal 96 (Sembilan Puluh Enam) melakukan ancaman pidana penjara atau membayarkan denda bagi penyidik , penuntut umum serta hakim yang dengan sengaja tidak melakukan kewajiban diversi.

Dengan ini dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi penyanyi jika berkas tidak ditemukan dengan ini tidak mengurangi maksud serta kenginginan pembuat UU SPPA jika Diversi ialah perpindahan yang penting serta wajib diupayakan setiap tingkat pemeriksaan masalah. Dengan cara normatif pelaksanaan Diversi akan membuahkan 2 (Dua) hal yaitu berhasil mencakup kesepakatan serta tidak berhasil mencakup kesepakatan.

Syarat-syarat utama Diversi mencakup Kesepakatan ialah : Pertama : Korban atau keluarga Anak korban menyetujuinya, Kedua: Anak (Pelaku) beserta keluarga yang bersedia melaksanakan Diversi. Kualifikasi “Anak bersedia melaksanakan Diversi” bisa diartikan Anak menyetujui tindakannya.

Oleh karena itu salah satu tujuan dari Diversi ialah menanamkan rasa tanggung jawab  kepada seorang anak (Pasal 6 (Enam) UU SPPA) yang disetujui jika perlu bantuan masalah melalui Diversi dihitung sesuai dengan temuan yang dapat diajukan serta terbukti bahwa jika anak tidak bisa menerima komitmennya jika disetujui mungkin Diversi bisa berhasil mencakup persetujuan.

Bentuk-Bentuk persetujuan Diversi dengan persetujuan korban yang telah ditentukan dalam UU SPPA yaitu dibawah ini:

  1. Perdamaian atau tidak ada ganti Kerugian;
  2. Penyerahan anak kepada orangtua/wali;
  3. Mengikuti dalam hal pendidikan atau pelatihan di lemabaga pendidikan atau LPKS dengan masa yang lama 3 (Tiga) bulan;
  4. Dengan dukungannya dari lingkungan masyarakat sekitar (Pasal 11(Sebelas)).

Mengutamakan Perdamaian

Pada dasarnya Diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang menarik lagi dari Diversi ialah mengutamakan perdamaian dengan korban bukan mengutamakan yang terbaik bagi seorang anak, dengan ini dikeluarkan dari Institute for Criminal Justice Reform dengan ini sebagai berikut :

Diversi dapat disetujui dengan resmi sebagaimana dari bagian dari perlindungan keadilan restoratif tetapi Diversi dalam bentuk Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) ini mengutamakan faktor perdamainan dengan korban tindak peradilan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan ini proses Diversi hanya bisa dimulai jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara kurang dari 7 (Tujuh) tahun serta bukan pengulangan tindak pidana.

ICJR memandangi proses yang sudah semestinya Diversi lebih mengedepankan kepentingkan terbaik untuk anak, tidak perdamaian antara korban dengan anak. Selain dari itu proses dari Diversi harusnya tidak terkukung dengan batasan keamanan penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun. Dengan kepercayaannya dengan hukum internasional, proses Diversi harus lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum.

Seterusnya UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) mengamanatkan pada Pemerintah untuk membuat PP dalam penerapan, proses, tata langkah, serta pengaturan penerapan, akan meneruskan dengan berlakunya UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) , PP itu masih berbentuk RPP sampai hingga Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan untuk mengolah Perma No. 4 (Empat) Tahun 2014 (Dua Ribu Empat Belas)  menerangkan mengenai Dasar Penerapan Diversi dalam Skema Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan Perijinan ini memberi panduan penerapan tehnis pada tingkat Pengadilan Negeri, lihat type dan ketentuan peraturannya yang dapat dilihat Perijinan penerapan Penganekaragaman pada tindak pidana yang terkait dengan korban, yang berarti Perizinan tidak cocok serta tidak menerangkan mengenai penerapan Diversi pada tindak yang tidak ada korbannya

UU SPPA

Sesaat dalam UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) , penerapan Diversi tidak selalu dikerjakan pada tindak pidana yang mempunyai korban, untuk tindak pidana tanpa ada korban harus dikerjakan Diversi. Dalam praktik peradilan, tindak pidana tanpa ada hukuman mengeluarkan narkotika yang bahkan juga menurut UU Perlindungan Anak , Anak sebagai penyalahguna narkotika digolongkan jadi korban.

Berlainan dengan Diversi biasanya menanyakan kesuksesan pada perdamaian dengan korban, oleh sebab itu ikuti kebebasan tanpa ada korban serta juga  tidak mempunyai korban karena itu esensi persetujuan korban sudah hilang, oleh karna itu bertambahnya wajar saja bila UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)  membuat sesuai keinginan spesial Diversi tindak tanpa ada korban yang berlainan dengan Diversi biasanya yakni terdapat dalam Pasal 9 (Sembilan) serta Pasal 10 (Sepuluh).

Nyatanya konstruksi Diversi bisa dikerjakan tanpa ada kesepakatan korban tidak hanya untuk tindak pidana tanpa ada korban, menurut Pasal 9 (Sembilan) ayat (2 (Dua)) UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) berlaku dalam soal :

  1. tindak pidana yang disebut melanggar;
  2. tindak pidana mudah; yang diancam hukuman penjara 3 (tiga) bulan;
  3. nilai kerugian korban tidak kurang dari nilai gaji minimal propinsi lokal;

Kesepakatan Korban

Ketentuan ini menarik biasnya UU SPPA dalam mengkonstruksikan kesepakatan korban dalam Diversi, ketentuan satu mengatakan kebutuhan korban namun aturan-aturan lain yang memberi dukungan peranan korban dikesampingkan.  Tidak diperlukannya kesepakatan korban dalam penerapan serta pengerjaan persetujuan Diversi adalah ciri pembeda yang penting di antara Diversi tindak pengadilan dengan korban tanpa ada korban.

Ini juga yang terkait dengan ide restorasi dengan ide Diversi, dimana restorasi berbasiskan kriteria yang ada bisa ditanyakan serta di dukung oleh korban , Sesaat Diversi tidak selamanya mewajibkan terdapatnya korban.

Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada pelajaran yang sulit untuk menerangkan tentang Persetujuan Korban dalam urusan Diversi asalkan ada kemauan serta tekad yang kuat dari semua orang serta saya juga, kurang dari kata-kata saya harap untuk memakmulinya serta saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Pengacara Anak

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai Apakah bisa saat proses diversi anak bebas bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan Apakah bisa saat proses diversi anak bebas atau mengalami masalah :

hibah orang tua terhadap anak

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Klinik Hukum didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Customer Service Lukman Azis SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Customer Service ABDURI SH HP/Whatsapp Simpati : +6281281247293

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Kunjungi Media Sosial Kami :

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here