Beranda Hukum APAKAH BOLEH RUMAH SAKIT MENOLAK SEORANG PASIEN YANG MEMBUTUHKAN

APAKAH BOLEH RUMAH SAKIT MENOLAK SEORANG PASIEN YANG MEMBUTUHKAN

APAKAH BOLEH RUMAH SAKIT MENOLAK SEORANG PASIEN YANG MEMBUTUHKAN

APAKAH BOLEH RUMAH SAKIT MENOLAK PASIEN – Halo teman teman ada sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan tentang apakah rumah sakit boleh menolak pasien dengan alasan keterbatasan pelaratan medis yang ada ditempatnya ??Bagaimana tanggung jawab rumah sakit yang sudah menolak pasien yang beralasan karena keterbatasan alat atau sarana serta prasarana ? apakah rumah sakit memiliki hak untuk menolak pasien jika tidak ada perlengkapan alat ?

Kalau benar harus menolak karena keterpaksaan dikarenakan tidak ada alat, apa yang harus diperbuatkan dari pihak Rumah Sakit terkait keselamatan pasiennya ? nah tentu saja banyak sekali pertanyaan seperti yang tertera di atas apakah teman teman juga salah satunya? Yuk simak penjelasan berikut ini

Pasal 32 Ayat 2 UU No 36 Tahun 2009

Rumah sakit ialah harapan bagi masyarakat agar bisa memperoleh pelayanan kesehatan. Pada hakikatnya, jika dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pada pemerintah serta swasta sudah ditetapkan untuk melarang penolakan pasien atau meminta uang muka. Dengan ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Pasal 32 (Tiga Puluh Dua) Ayat 2 (Dua) Nomor 36 (Tiga Puluh Enam) Tahun 2009 yang menerangkan tentang Kesehatan (UU Kesehatan)

Contoh yang sama juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 85 (Delapan Puluh Lima) yang menerangkan Kesehatan  yang berbunyi sebagai berikut :

  1. Jika kejadian tersebut darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa seorang pasien serta mencegah kecacatan seorang pasien.
  2. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana yang sudah dijelaskan pada ayat 1 (Satu) Dilarang menolak pasien serta meminta uang muka terlebih dahulu.

Dalam menjelaskan anda kurang detail bagaimana bentuk penolakan pasien oleh rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan, apakah pada saat itu pasien dalam kondisi darurat atau dalam keadaan telah terjadi bencana. Namun, dari kedua pasal yang sudah dijelaskan diatas bisa kita ketahui bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari pemereintah maupun swasta dilarang menolak pasien yang dalam kondisi darurat serta dalam bencana.

Mengetahui keterbatasan alat medis sebagai alasan sebuah rumah sakit menolak pasiennya tidak diatur dalam UU kesehatan. Mengenai ketersediaan alat medis, pada dasarnya rumah sakit harus memiliki persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasiaan, serta peralatan.

Pasal 7 Ayat 1 UU No 44 Tahun 2009

Demikian yang disebutkan dalam Pasal 7 (Tujuh) ayat (1) Undang-Undang Nomer 44 (Empat Puluh Empat) Tahun 2009 mengenai Rumah Sakit (UU Rumah Sakit). Mengenai kriteria perlengkapan seperti disebut dalam Pasal 7 (Tujuh) ayat (1) mencakup perlengkapan medis serta nonmedis harus penuhi standard service, kriteria kualitas, keamanan, keselamatan serta laik gunakan [Pasal 16 (Enam Belas) ayat (1) UU Rumah Sakit).

Yang disebut dengan perlengkapan medis berdasar keterangan Pasal 16 (Enam Belas) ayat (1) UU Rumah Sakit ialah perlengkapan yang dipakai untuk kepentingan diagnosis, therapy, rehabilitasi serta riset medik baik dengan cara langsung atau tidak langsung. Yang disebut dengan perlengkapan nonmedis ialah perlengkapan yang dipakai untuk memberi dukungan kepentingan aksi medis. Yang disebut dengan standard perlengkapan medis sesuai dengan standard yang ikuti standard industri perlengkapan medik.

Rumah sakit yang tidak penuhi kriteria (terhitung kriteria terdapatnya perlengkapan medis) yang disebut dalam Pasal 7 (Tujuh) serta Pasal 16 (Enam Belas), karena itu berdasar Pasal 17 (Tujuh Belas) UU Rumah Sakit, rumah sakit itu tidak diberi izin membangun, dicabut ataukah tidak diperpanjang izin operasionalnya.

Lalu, bila memang rumah sakit terpaksa harus menampik pasien sebab tidak terdapatnya perlengkapan medis, bagaimana tanggung jawab rumah sakit berkaitan penampikan itu? Ini terkait dengan jaringan serta skema referensi yang ditata dalam Sisi Ke empat Bab IX UU Rumah Sakit mengenai Penyelenggaraan. Yang disebut jaringan termasuk penyediaan alat seperti disebutkan dalam Pasal 41 (Empat Puluh Satu) UU Rumah Sakit mengeluarkan yang berbunyi:

(1) Pemerintah serta asosiasi Rumah Sakit membuat jaringan dalam rencana penambahan pelayanan kesehatan.

(2) Jaringan seperti disebut pada ayat (1) mencakup info, fasilitas prasarana, pelayanan, referensi, penyediaan alat, serta pendidikan tenaga.

Skema Referensi

Sedang yang disebut dengan skema referensi ialah penyelenggaraan kesehatan yang mengendalikan pelimpahan pekerjaan serta tanggung jawab dengan timbal balik baik vertikal atau horizontal, atau struktural serta fungsional pada masalah penyakit atau permasalahan penyakit atau persoalan kesehatan Pasal 42 (Empat Puluh Dua) ayat (1) UU Rumah Sakit).

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 42 (Empat Puluh Dua)  ayat (2) UU Rumah Sakit jika tiap rumah sakit memiliki keharusan mengacu pasien yang membutuhkan layanan di luar potensi pelayanan rumah sakit.

Ini berarti bila memang satu rumah sakit sangat terpaksa menampik pasien sebab tidak terdapatnya perlengkapan medis, karena itu rumah sakit yang berkaitan harus mengacu rumah sakit lain yang terhimpun dalam skema rujukannya serta mempunyai perlengkapan medis lebih komplet, supaya pasien itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukannya.

Dengan kata lain, menjawab pertanyaan diatas, rumah sakit yang karena di luar kemampuannya tidak memiliki peralatan medis maka boleh saja menolak pasien. Dalam hal ini tidak di larang oleh undang-undang. Ada juga dalam bentuk tanggung jawab ialah dengan memberikan rujukan pelayanan kesehatan ke rumah sakit yang lainnya. Pengaturan hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan mentri kesehatan Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2012 yang menerangkan tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan (Permenkes 1/2012).

Pasal 7 Permenkes 1/2012

Rujukan dapat dilakukan secara vertikal serta horizontal berdasarkan pasal 7 Permenkes 1/2012. Rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan sedangkan rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan (Lihat pasal 7 ayat (2) dan (3) permenkes 1/2012

Rujukan Horizontal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 permenkes 1/2012 dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap (Pasal 8 Permenkes 1/2012)

Menurut Pasal 9 Permenkes 1/2012, rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila :

  1. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spealistik atau bisa disebut juga sub spesialistik.
  2. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan.

Rujukan vertikal juga dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih tinggi ke pelayanan yang lebih rendah. Salah satunya adalah apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan serta ketenagaan (Pasal 10 Huruf D Permenkes 1/2012)

DEMIKIAN JAWABAN DARI KAMI, SEMOGA BERMANFAAT.

Basic hukum:

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 (Tiga Puluh Enam) TAHUN 2009 YANG MENERANGAN TENTANG KESEHATAN;
  2. UNDANG-UNDANG NOMOR 44 (Empat Puluh Empat) TAHUN 2009 YANG MENERANGKAN TENTANG RUMAH SAKIT;
  3. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 (Satu) TAHUN 2012 MENERANGKAN TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

Pengacara Medis

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai APAKAH BOLEH RUMAH SAKIT MENOLAK PASIEN bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan APAKAH BOLEH RUMAH SAKIT MENOLAK PASIEN  atau mengalami masalah :

hibah orang tua terhadap anak

jasa legalisir kemenkumham

jasa legalisir kementrian luar negeri kemenlu

jasa legalisir kedutaan besar

jasa pengurusan visa

jasa penerjemah tersumpah resmi

jasa kartu kredit untuk medical gamca

jasa lulus sensor film lsf

legalitas pt jangkar

pengurusan rptka imta kitas

perkawinan campuran wni wna

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Customer Service Lukman Azis SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Customer Service ABDURI SH HP/Whatsapp Simpati : +6281281247293

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Kunjungi Media Sosial Kami :

Email: jangkargroups@gmail.com

Telegram : t.me/jangkargroups

Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

Produk Layanan PT Jangkar Global Groups :

Jasa Penerjemah Tersumpah :

  1. Penerjemah Tersumpah Arab
  2. Penerjemah Tersumpah Australia
  3. Penerjemah Tersumpah Austria
  4. Penerjemah Tersumpah Argentina
  5. Penerjemah Tersumpah Algeria
  6. Penerjemah Tersumpah Afganistan
  7. Penerjemah Tersumpah Belanda
  8. Penerjemah Tersumpah Bahrain
  9. Penerjemah Tersumpah Bulgaria
  10. Penerjemah Tersumpah Brazil
  11. Penerjemah Tersumpah Bosnia
  12. Penerjemah Tersumpah Bangladesh
  13. Penerjemah Tersumpah Belgia
  14. Penerjemah Tersumpah Colombia
  15. Penerjemah Tersumpah China
  16. Penerjemah Tersumpah Dominique
  17. Penerjemah Tersumpah English
  18. Penerjemah Tersumpah Egypth
  19. Penerjemah Tersumpah Ecuador
  20. Penerjemah Tersumpah Hungaria
  21. Penerjemah Tersumpah Italia
  22. Penerjemah Tersumpah Irlandia
  23. Penerjemah Tersumpah Irak
  24. Penerjemah Tersumpah India
  25. Penerjemah Tersumpah Iran
  26. Penerjemah Tersumpah Jepang
  27. Penerjemah Tersumpah Jerman
  28. Penerjemah Tersumpah Kuwait
  29. Penerjemah Tersumpah Kazhakstan
  30. Penerjemah Tersumpah Korea
  31. Penerjemah Tersumpah Libanon
  32. Penerjemah Tersumpah lithuania
  33. Penerjemah Tersumpah Mandarin
  34. Penerjemah Tersumpah Polandia
  35. Penerjemah Tersumpah Philipina
  36. Penerjemah Tersumpah Peru
  37. Penerjemah Tersumpah Panama
  38. Penerjemah Tersumpah Pakistan
  39. Penerjemah Tersumpah Qatar
  40. Penerjemah Tersumpah Rusia
  41. Penerjemah Tersumpah Rumania / Romania
  42. Penerjemah Tersumpah Spanyol
  43. Penerjemah Tersumpah Taiwan
  44. Penerjemah Tersumpah Turki
  45. Penerjemah Tersumpah Vietnam
  46. Penerjemah Tersumpah Zimbabwe

Biro Jasa Legalisir Dokumen :

  1. Legalisir Di Notaris
  2. Legalisir Dokumen Kemenag
  3. Legalisir Dokumen Kemenlu
  4. Legalisir Dokumen Kemenkumham
  5. Legalisir Dokumen Dikti
  6. Legalisir Di kedutaan UAE
  7. Legalisir di kedutaan Kuwait
  8. Legalisir di kedutaan Kazakhstan
  9. Legalisir di Kedutaan Australia
  10. Legalisir di Kedutaan Afrika Selatan
  11. Legalisir di Kedutaan aljazair
  12. Legalisir di kedutaan Austria
  13. Legalisir di Kedutaan Argentina
  14. Legalisir di Kedutaan Bahrain
  15. Legalisir di Kedutaan Bangladesh
  16. Legalisir di Kedutaan Brazil
  17. Legalisir di Kedutaan Bulgaria
  18. Legalisir Kedutaan Ceko
  19. Legalisir Kedutaan Canada
  20. Legalisir Kedutaan China
  21. Legalisir Kedutaan Denmark
  22. Legalisir kedutaan Ecuador
  23. Legalisir Kedutaan Hungary
  24. Legalisir Kedutaan India
  25. Legalisir Kedutaan Italia
  26. Legalisir Kedutaan Jerman
  27. Legalisir Kedutaan Jepang
  28. Legalisir Kedutaan Korea Selatan
  29. Legalisir Kedutaan Kroasia
  30. Legalisir Kedutaan Laos
  31. Legalisir Kedutaan Kamboja
  32. Legalisir Kedutaan Arab Saudi
  33. Legalisir Kedutaan Qatar
  34. Legalisir Kedutaan Brunei Darussalam
  35. Legalisir Kedutaan Belanda
  36. Legalisir kedutaan Belgia
  37. Legalisir Kedutaan Bolivia
  38. Legalisir Kedutaan Chille
  39. Legalisir Kedutaan Colombia
  40. Legalisir di Kedutaan Filipina
  41. Legalisir di Kedutaan Finlandia
  42. Legalisir di Kedutaan Iran
  43. Legalisir di Kedutaan Iraq
  44. Legalisir di Kedutaan Jordania
  45. Legalisir di Kedutaan Lebanon
  46. Legalisir di Kedutaan Maroko
  47. Legalisir di kedutaan malaysia
  48. Legalisir di Kedutaan mesir
  49. Legalisir di Kedutaan Mongolia
  50. Legalisir di Kedutaan Nigeria
  51. Legalisir di Kedutaan Oman
  52. Legalisir di Kedutaan Polandia
  53. Legalisir di Kedutaan Paraguay
  54. Legalisir di Kedutaan Peru
  55. Legalisir di Kedutaan Rumania
  56. Legalisir di Kedutaan Serbia
  57. Legalisir Kedutaan Srilanka
  58. Legalisir Kedutaan Swedia
  59. Legalisir Kedutaan Suriname
  60. Legalisir Kedutaan Tunisia
  61. Legalisir Kedutaan Turki
  62. Legalisir Kedutaan Taiwan
  63. Legalisir Kedutaan Uruguay
  64. Legalisir Kedutaan Ukraina
  65. Legalisir Kedutaan Uzbekistan
  66. Legalisir Kedutaan Venezuela
  67. Legalisir kedutaan vietnam
  68. Legalisir Kedutaan vatikan
  69. Legalisir Kedutaan Yaman
  70. Legalisir Kedutaan Zimbabwe

Biro jasa keimigrasian

PT Jangkar Global Groups juga mengurus jasa urus visa turisjasa urus visa bisnis jasa urus visa kerjajasa urus visa belajarjasa urus visa family . jasa urus visa pelautjasa urus visa transitjasa urus visa sosial budayajasa urus alih status visajasa urus kitasjasa urus kitap . jasa urus rptkajasa urus imtajasa urus telex visajasa kitas lansiajasa kitas pengajar agama . jasa urus dokumen expatriate/tenaga kerja asingjasa cabut blacklist warga negara asing , medical gamca dan jasa perpanjangan visa.

Jenis Pelayanan Jasa Urus Visa seperti :

Biro jasa visa Schengen , biro jasa visa afghanisthan , biro jasa visa algeriabiro jasa visa argentinabiro jasa visa australia . Biro jasa visa austria , biro jasa visa bangladeshbiro jasa visa belgiabiro jasa visa bosnia , biro jasa visa brazil . Biro jasa visa brunai darussalambiro jasa visa bulgariabiro jasa visa bahrainbiro jasa visa belanda . Biro jasa visa cambodiabiro jasa visa canadabiro jasa visa chilebiro jasa visa china . Biro jasa visa colombia, biro jasa visa croatiabiro jasa visa cuba .

Biro jasa visa cekobiro jasa visa costarikabiro jasa visa denmarkbiro jasa visa dominiquebiro jasa visa ecuador . Biro jasa visa eghyptbiro jasa visa finlandbiro jasa visa prancisbiro jasa visa hungaria . Biro jasa visa india, biro jasa visa iranbiro jasa visa iraqbiro jasa visa irlandia . Biro jasa visa italybiro jasa visa jepangbiro jasa visa jordaniabiro jasa visa kazaksthanbiro jasa visa korea . Biro jasa visa kuwaitbiro jasa visa libanonbiro jasa visa libyabiro jasa visa lithuania .

Biro jasa visa

Biro jasa visa malaysiabiro jasa visa malibiro jasa visa maltabiro jasa visa marshall islandbiro jasa visa mexico Biro jasa visa maroccobiro jasa visa mongoliabiro jasa visa mozambiquebiro jasa visa myanmar . Biro jasa visa neherlandbiro jasa visa new zealandbiro jasa visa nigeria . Biro jasa visa norwegiabiro jasa visa omanbiro jasa visa pakistanbiro jasa visa palestina . Biro jasa visa panamabiro jasa visa papua new guinea . biro jasa perubiro jasa visa philipinabiro jasa polandia.

Biro jasa visa portugalbiro jasa visa prancisbiro jasa visa qatarbiro jasa visa romaniabiro jasa visa rusia . biro jasa visa saudi arabiabiro jasa visa serbiabiro jasa visa singaporebiro jasa visa slovakia . Biro jasa visa somaliabiro jasa visa afrika selatanbiro jasa visa spanyol , biro jasa visa srilangka . Biro jasa visa sudanbiro jasa visa swediabiro jasa visa switzerlandbiro jasa visa syria Biro jasa visa taiwanbiro jasa visa thailandbiro jasa visa tunisiabiro jasa visa turki.

Biro jasa visa ukrainabiro jasa visa UAEbiro jasa visa UKbiro jasa visa amerikabiro jasa visa uzbekisthan . Biro jasa visa vatikanbiro jasa visa venezuelabiro jasa visa vietnam . Biro jasa visa yemeniabiro jasa visa yunanibiro jasa visa zimbabwe dan negara lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here