Beranda Hukum Belajar Dasar Hukum dan Peraturan Tanah Adat di Indonesia

Belajar Dasar Hukum dan Peraturan Tanah Adat di Indonesia

Belajar Dasar Hukum dan Peraturan Tanah Adat di Indonesia Mohan Se

Peraturan tanah adat – Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, ras dan agama di masyarakat. Tiap daerah mempunyai kebijakan setempat masing-masing yang disebut sebagai hukum adat. Hukum adat telah dipergunakan sejak zaman nenek moyang suatu bangsa ataupun suku di daerah tersebut sehingga dianggap sakral. Sifatnya mengikat bagi penduduk setempat bahkan dipercaya memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Adat tidak hanya menyangkut kegiatan penduduk sekitarnya, namun mengatur perihal hak milik tanah. Apabila terdapat aturan wasiat akan dibagikan berdasarkan hukum tersebut, sehingga tidak menimbulkan perdebatan di masa depan. Membicarakan hukum adat sangat erat kaitannya dengan Tanah Ulayat. Artinya hak masyarakat hukum adat tentang kepemilikan suatu tanah.

PeraturanTanah Adat

Berbicara mengenai tanah adat, terdapat dua pengertian mengenai tanah adat.

  1. Tanah Girik (bekas hak milik adat) yaitu tanah adat atau tanah lain yang belum didaftarkan pada kantor pertanahan setempat, atau dalam kata lain belum memiliki hak atas tanah baik itu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atau hak guna usaha. Bukti tanah girik yang ada hanya sebagai bukti pajak, dan bukti kekuasaan atas tanah tapi bukanlah bukti kepemilikan tanah.
  2. Tanah ulayat, adalah tanah milik masyarakat adat misalnya tanah pengairan, tanah bengkok dan lain-lain. Tanah seperti ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja, tapi dapat dilepaskan atau tukar guling setelah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan toko masyarakat setempat.

Zaman dahulu hak Tanah Ulayat berdasarkan aturan adat berlaku hanya dimiliki oleh masyarakat untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam sekitar. Itulah alasannya kenapa hukum tersebut sampai sekarang masih berlaku di beberapa provinsi tertentu. Lebih tepatnya daerah tradisional, masih menjunjung tinggi aturan nenek moyang serta hukum setempat.

Keberadaan hukum adat diatur dalam perundang-udangan Agraria karena pemerintah sangat menghargai keputusan tiap daerah. Sifatnya tidak tertulis tetapi konsiderans UUPA telah sepakat menilai Hukum Tanah juga disusun sesuai adat setiap daerah Indonesia. Kedudukan tersebut diatur dalam UU Hukum Nasional Nomor 5 Tahun 1960 sehingga bersifat mutlak.

Bagaimana Aturan dalam Hukum Tanah Adat?

Hukum tanah adat sangat istimewa sehingga pemerintah memberikan peraturan khusus meskipun telah berlaku UUPA. Pasalnya sebagian warga Indonesia mengikuti hukum adat di daerah asalnya, karena dianggap mengikat serta memengaruhi kehidupan. Bahkan hukum adat menjadi patokan utama pembuatan peraturan pertanahan lainnya seperti aturan UUPA Pasal 1 Ayat (2).

Pasal 16 Nomor 3 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria menyebutkan tentang pendaftaran tanah. Disitu disebutkan pendaftaran tanah dilengkapi bukti sertifikat tertulis maupun tidak. Tanah adat mempunyai bukti tertulis setelah didaftarkan melalui BPN berupa keterangan Hak Milik Adat dari Daerah Swapraja, Akta Pemindahan, Girik ataupun grant Sultan.

Dalam hukum adat mempunyai aturan mengikat dimana tanah seseorang dapat diambil alih orang lain jika tidak kunjung dipergunakan. Jadi bisa dikatakan hak tersebut tidak terlihat, tertulis apalagi terikat hukum secara langsung tetapi sifatnya kuat. Masyarakat setempat selalu mentaati aturan tanah adat karena pelanggarnya mendapatkan hukuman.

Penguasaan tanah dan proses mendapatkan hak milik tanah adat terbagi menjadi berbagai cara. Berdasarkan UUPA Pasal 26, kepemilikan tanah terjadi karena warisan, wasiat seseorang, penukaran, hingga mendapatkan hibah dari pemilik sebelumnya. Peralihan hak tanah adat juga terjadi karena kondisi tidak terduga, misalnya perselisihan atau konflik perorangan.

Apakah Tanah Adat Bisa Mendapatkan Sertifikat Resmi?

Banyak orang kurang paham dan menganggap tanah adat tidak mempunyai sertifikat resmi. Memang betul jika hak atas tanah tersebut terjadi karena suatu perkara berdasarkan hukum adat suatu daerah. Meskipun tidak dituliskan serta mempunyai bentuk perjanjian fisik namun aturannya mengikat, sehingga diikuti oleh penduduk sekitarnya.

Tanah adat terbagi menjadi dua macam yaitu bekas hak milik atau Tanah Ulayat. Keduanya bisa mengajukan sertifikat resmi namun harus mengikuti prosedur khusus. Pembuatan sertifikat tersebut disebut pendaftaran tanah pertama kali karena belum terdaftar sama sekali. Selama ini aturan pembagian haknya hanya berdasarkan hukum adat tanpa diketahui hukum perdata.

Pendaftaran sertifikat berlangsung sistematis karena diatur oleh pemerintah langsung. Sedangkan cara lain dilakukan secara sporadis, yaitu tanpa bantuan badan hukum dan melibatkan pemilik tanahnya saja. Sebagaimana pemenuhan akta tanah biasa, Anda harus memenuhi syarat dokumen lengkap sebagai bukti kepemilikan sah.

Persyaratan Pendaftaran Sertifikat

Lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya:

  1. Surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa diketahui oleh beberapa saksi RT, RW, dan Lurah setempat.
  2. Membuat surat permohonan dari pemilik tanah untuk dibuatkan sertifikat atas tanah (dibuat di kantor pertanahan setempat).
  3. Meminta surat rekomendasi minimal lurah sampai level camat mengenai tanah yang akan didaftarkan.
  4. Jika pengurusan dilakukan bukan oleh pemilik tanah maka harus ada surat kuasa pengurusan dari pemilik tanah.
  5. Identisa pemohon yang sudah terlegalisasi (Pihak Notaris atau Kuasa hukum), KTP, Kartu Keluarga (KK) jika dilakukan oleh ahli waris gunakan Akta Kelahiran.
  6. Surt kuasa yang menyatakan telah memasang tanda batas tanah..
  7. Bukti hak yang dimohonkan misal petok/girik/ketitir atau mungkin bukti lain sebagai tanda kepemilikan.
  8. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan STTS (Surat Tanda Terima Sementara) di tahun berjalan.

Setelah semua berkas lengkap selanjutnya mendaftar ke Kantor Pertanahan terdekat. Selanjutnya pihak dari Kantor Pertanahan akan mengecek kelengkapan berkas. Kemudian mengecek lokasi tanah yang diajukan dengan bantuan pemohon dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan. Penerbitan Surat ukur berisi hasil pengukuran lokasi yang sudah dipetakan di Badan Pertahanan Nasional (BPN) serta sudah disahkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

Data yuridis akan diumumkan di kelurahan BPN selama 60 hari. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang pemberian hak tanah, pada proses ini tanah adat berubah menjadi sertifikat. Selanjutnya akan melewati proses sertifikasi oleh Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI).

BPHTB

Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang, dasar penghitungan BPHTB adalah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta luas tanah. Besarnya biaya pengurusan tentunya akan berbeda setiap tanah adat tergantung lokasi serta luas tanah tersebut.

Setelah sertifikat selesai ditandatangani, maka sertifikat bisa dinyatakan sudah selesai dan boleh dilakukan pengambilan melalui loket pengambilan. Waktu yang dibutuhkan hingga menjadi sertifikat memakan waktu hingga 3 -6 bulan.

Menarik sekali peraturan hukum tanah adat apalagi setiap daerah menerapkan kebijakan berbeda-beda. Walaupun tanah Anda diakui kepemilikannya secara hukum adat, namun cobalah membuat sertifikat tertulis. Pastikan jika akan melakukan pengurusan sertifikat tanah adat, melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, untuk mempercepat ke proses selanjutnya. Adanya bukti sertifikat resmi menjadikan nilai tanah tersebut lebih tinggi, apalagi jika Anda berminat memulai bisnis jual beli.

Pengacara Pertanahan

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai peraturan tanah adat bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan peraturan tanah adat atau mengalami masalah :

perbedaan buku tanah dan sertifikat tanah di indonesia

tips mengurus surat akta tanah

syarat jual beli tanah yang bisa dijadikan patokan dasar

tips ampuh tangani sengketa pertanahan tanpa pengadilan

jenis dan penyebab tanah yang berhak dikuasai negara

syarat serta prosedur jual beli tanah di indonesia

hukum tanah swapraja dengan hak pemerintahan khusus

jangan main-main pidana masalah tanah

permintaan keberatan untuk mengganti kerugian dari pengadaan tanah

resiko menjual tanah tanpa disertai sertifikat tanah yang sah

sengketa tanah momok bagi bisnis properti di indonesia

proses balik nama sertifikat tanah

permohonan peralihan hak atas tanah 

hukum agraria indonesia beginilah dasar dan ruang lingkupnya

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here