Beranda Hukum BERNIAT MEMBELI APARTEMEN? TAHUKAH ANDA PIHAK APARTEMEN DAPAT MEMBATALKAN KESEPAKATAN SECARA SEPIHAK?...

BERNIAT MEMBELI APARTEMEN? TAHUKAH ANDA PIHAK APARTEMEN DAPAT MEMBATALKAN KESEPAKATAN SECARA SEPIHAK? PAHAMI HUKUMNYA

BERNIAT MEMBELI APARTEMEN TAHUKAH ANDA PIHAK APARTEMEN DAPAT MEMBATALKAN KESEPAKATAN SECARA SEPIHAK PAHAMI HUKUMNYA

MEMBATALKAN KESEPAKATAN SECARA SEPIHAK, Apartemen bisa di artikan sebuah hunian yang sedang trend sebagai salah satu properti yang di cari di zaman sekarang terutama kaum millenials. Dan banyak juga pelaku usaha dari apartemen atau bisa di sebut dengan pengembang yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya mengingat permintaan pasar akan apartemen sangat tinggi.

Tetapi tahukah anda jika sebelum membeli apartemen anda harus mengetahui bahwa pihak dari pengembang apartemen dapat membatalkan kesepakatan secara sepihak dan uang anda tidak akan kembali 100%, yuk simak artikel berikut ini

Pasal 1 ayat 10 UU 20/2011

Apartemen, seperti yang sudah tercantum di dalam pasal 1 ayat 10 UU 20/2011 yang berisi tentang rumah susun (UURS) sebab dibuat atau diadakan bermaksud memperoleh hak komersil terhitung pada kelompok rumah susun komersil. Ada beberapa pihak terkait atau orang yang berkaitan dengan apartemen, seperti pengembang, atau badan pertahanan nasional, atau pemerintah notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan juga customer.

Pihak terkait yang mempunyai serta menempati apartemen disebutkan dengan customer sedang pembuat atau pendiri usaha atau pengelola apartemen disebutkan dengan pengembang yang memiliki pekerjaan membuat, juga memasarkan, mengurus apartemen. Diadakannya apartemen berdasar pada 13 azas, serta azas kemitraan adalah salah satunya..

Azas kemitraan adalah Azaz yang memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun ditangani oleh Pemerintah dan pemda dengan mengikutkan pengembang dan masyarakat dengan prinsip saling memberikan suport seperti yang tercantum di dalam pasal 2 huruf m UURS. Prinsip saling memberikan suport antara pengembang dan masyarakat jadi konsumen terhitung bagaimana bentuk dari kesepakatan yang sudah dibuat terkait dengan kepemilikan satu unit apartemen.

Kesepatakatan pemilikan satu apartemen di dasari kesetimbangan tempat hukum dari customer dan pengembang yang tersangkut keharusan dan hak pada saat tanda-tangani satu peranjian pengikatan jual beli (PPJB), Akta Jual Beli (AJB) dan service/ service atas satu rumah yakni apartemen.

PENYERAHAN SERTIFIKAT DAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU

Di pengadilan negeri jakarta selatan beberapa waktu yang lalu terdapat sengketa berupa penyerahan sebuah unit apartemen dan juga sertifikatnya tidak diberikan kepada konsumen sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Dikasus ini konsumen berhak menuntut pihak pengelola apartemen berupa ganti rugi seperti yang tertera di dalam pasal 1236 KUH Perdata.

Konsumen uga bisa menuntut pembubaran atau pembatalan sebuah perjanjian seperti yang terdapat di pasal 1265 KUH Perdata. Syarat dari suatu pembatalan adalah syarat yang jika dipenuhi maka akan menghapus keterikatan dan membawa semua hal kembali kepada keadaan yang semula, seperti tidak pernah ada kesepakatan. Dalam syarat ini hanya mewajibkan kreditur untuk mengembalikan sapa saja yang telah ia terima dalam catatan peristiwa tersebut terjadi.

MENUNDA PELAKSANAAN AJB

Ada juga sengketa lain yang terdapat di pengadilan negeri surabaya, pengembang tidak melakukan kewaibannya yaitu untuk melakukan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) dengan segera, sehingga para konsumen sama sekali tidak mempunyai suatu kepastian hukum terhadap kepemilikan sebuah Unit Apartemen yang sudah di beli.

Selaku pengembang sudah semestinya mematuhi kewajiban terhadap konsumen tentang AJB yang telah di sepakati bersama dan jika perlu adanya penadwalan ulang demi pelaksanaan AB, seharusnya pengembang dapat memberikan sebuah kejelasan kepada konsumen guna meminta persetujuan.

Penundaan dalam pelaksanaan AJB masuk dalam kategori wanprestasi, tetapi dalam kaitannya dengan PPJB maka Notaris perlu untuk mengidentifikasi potensi terjadinya sengketa antara pihak yang bersangkutan, mulai dari perizinan, iklan promosi sampai identitas yang merupakan satu kesatuan dalam penjualan unit apartemen, dan apakah AJB dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

PEMBATALAN SEPIHAK DARI PPJB

Penangguhan atau pembatalan sepihak merupakan persetujuan PPJB oleh pengembang jadi perselisihan seperti didapati lewat Keputusan 989 K/Pdt/2013. Mahkamah Agung menampik permintaan kasasi dengan fakta alasan hukum keputusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menggagalkan keputusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan menyetujui beberapa tuntutan Penggugat sudah pas serta benar dan tidak keliru dalam mengaplikasikan hukum.

Pengadilan Tinggi lewat Keputusan Nomer 583/PDT/2011/PT DKI sudah menggagalkan Keputusan Nomer 320/Pdt.G/2010/PN Jkt Ut, menyetujui tuntutan Penggugat untuk beberapa dan kembalikan uang cicilan dari konsumen sebesar 1/2 dari uang yang sudah diberikan. Pada awalnya sudah disetujui PPJB di antara pengembang serta customer tetapi sebab customer lupa penuhi keharusan pembayaran angsuran karena itu pengembang menggagalkan PPJB atas dasar wewenang di kesepakatan.

Pasal 1266 dan juga pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Klausul yang terdapat di dalam PPJB mengatakan bahwa “Apabila berlangsung keterlambatan pembayaran yang melebihi 30 (tiga puluh) hari terhitung semenjak tanggal jatuh tempo pembayaran, karena itu penerima pesanan dalam hal ini mengembang, memiliki hak menggagalkan dengan sepihak pemesanan atas unit pesanan, dengan melepas ketetapan yang terdapat di dalam pasal 1266 dan juga pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta penerima pesanan cuma kembalikan 50 persen (lima puluh %) dari jumlahnya uangyang dibayarkan pemesan dalam hal ini konsumen pada penerima pesanan dan dalam hal ini pengembang, sesudah dikurangi booking fee, PPN, budget serta keharusan pembayaran yang lain (jika ada)”.

Persetujuan ini sudah mereduksi pembatalan kesepakatan lewat pengadilan dengan arah menyederhanakan proses pengerjaan perselisihan antara beberapa pihak terkait tetapi pengembalian uang yang dibayarkan sekitar 50% sebetulnya tidak sesuai prinsip gagalnya kesepakatan berdasar 1265 KUHPerdata yang mewajibkan “kembali ke kondisi semula” yaitu kembalinya uang customer sekitar 100%. Tetapi juga bisa dimengerti karena konsumen juga sudah menikmati sarana dari unit apartemen tersebut.

Pelajari Isi PPJB

Dalam soal, pengembang tidak memberi waktu yang cukup pada customer untuk pelajari isi PPJB, yang di dalamnya berisi klausul tentang pembatalan seperti di atas karena itu bisa jadi pengembang telah melakukan kelalaian ataupun kesalahan. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kesepakatan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Pada akhirnya untuk konflik pengembang dan konsumen tidak harus terjadi karena disitu terdapat asas yang bernama asas kemitraan di antara pihak terkait yaitu konsumen dan pengembang. Asas tersebut harus di terapkan baik dari pihak pengembang atau pelaku usaha apartemen dengan memenuhi segala ketentuan yang ada di dalam UURS yang memuat tentang perizinan, pengelolaan maupun promosi.

Dan untuk konsumen atau orang yang membeli apartemen juga harus jeli dalam memahami setiap kesepakatan yang ada di dalam PPJB dan AJB. PPAT/ Notaris juga memastikan ketentuan yang ada di dalam UURD apakah telah terpenuhi dengan konten kesepakaran yang tepat atau berimbang.

Sedangkan untuk pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan pembinaan serta pengawasan terhadap implementasi atau pelaksanaan kegiatan pengembang dari apartemen.

Pengacara Properti

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai hukum membatalkan kesepakatan secara sepihak bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan MEMBATALKAN KESEPAKATAN SECARA SEPIHAK atau mengalami masalah :

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here