Hukum  

CONTEMPT OF COURT DALAM MENGATASI MASALAH EKSESKUSI PUTUSAN PERDATA

CONTEMPT OF COURT DALAM MENGATASI MASALAH EKSESKUSI PUTUSAN PERDATA

Mengatasi masalah eksekusi – Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa realisasi putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, sering menjadi persoalan yang rumit. Hal yang paling bikin pelik karena, biasanya putusan yang menyangkut perdata eksekusinya jauh lebih sulit dibanding perkara yang masuk dalam kategori pidana. Karena itu kehadiran kebijakan dalam pasal contempt of court dinilai akan meningkatkan kesadaran semua pihak dalam mewujudkan proses eksekusi.

 

Alasan perkara perdata lebih sulit eksekusinya dibanding perkara pidana karena perkara pidana biasanya ada jaksa yang punya tanggung jawab sebagai eksekutor. Lalu kemudian eksekusi dilakukan pengadilan negeri. Tidak hanya itu, pihak yang kalah biasanya dengan sukarela menerima putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi sehingga tidak ada kerumitan yang akan muncul.

Baca juga : PERSYARATAN LELANG NON EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

 

Persoalan akhir dari perkara adalah eksekusi. Ini juga menjadi perhatian Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Nasional Basuki Rekso Wibowo sebagaimana dikutip dari laman hukum online. Menurutnya, persoalan yang paling rumit dalam sebuah perkara tentu saja adalah eksekusi. Sebab, eksekusi menjadi  tahap akhir atau tujuan akhir saat beracara. Dimana pelaksanannya tidaklah mudah.

 

Persoalan yang akan muncul bukan hanya sekadar persoalan teknis, tetapi juga kewenangan, termasuk banyak kepentingan di dalamnya, serta ragam kendala lainnya. Lantas seperti apa peran contempt of court dalam mengatasi masalah eksekusi putusan perdata yang ada di pengadilan?

LANDASAN HUKUM mengatasi masalah eksekusi

 LANDASAN HUKUM EKSEKUSI PERKARA

Mengenai landasan hukum dilakukannya hasil putusan pengadilan yakni eksekusi sebuah perkara. Soal landasan hukum eksekusi perkara sudah ada dalam pasal 195 sampai 224 HIR. Tidak hanya itu, ada undang-undang bidang peradilan yang mengaturnya, termasuk dikeluarkannya Surat Edaran MA atau yang dikenal dengan SEMA mengenai putusan serta merta, juga sudah ada peraturan dari Mahkamah Agung.

 

Tidak hanya itu, Dalam perkara perdata sudah ada Menteri Keungan yang juga sudah mengatur mekanisme saat adanya proses lelang  eksekusi perdata akan dilakukan. Bahkan reformasi soal tata kelola eksekusi sudah akan dijelaskan dalm rancangan undang-undang hukum acara perdata.

 

Saat penyusunan naskah akademik juga draft rancangan undang-undang ini, ada yang menarik. Ternya di kalangan akademisi maupu pemerintah membuat ide untuk menghadirkan lembaga baru. Tugasnya tentu saja membantu pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Mengapa ide ini muncul karena sumber daya yang ada dalam pengadilan selama ini, tidak cukup untuk merealisasikan eksekusi yang terjadi di lapangan.

 

TATA KELOLA mengatasi masalah eksekusi

TATA KELOLA EKSEKUSI

Seperti apa tata kelola eksekusi selama ini berlangsung di lapangan? Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan eksekuisi sejumlah kendala bisa ditemukan antara lain bukan hanya masalah teknis tetapi juga persoalan non teknis.

Mengurai sejumlah persoalan eksekusi, lembaga kajian dan advolasi independensi peradilan pada 2019 silam mengurai sejumlah persoalan eksekusi antara lain:

  1. Besarnya Tanggung Jawab KPN

Apa kaitannya dengan persoalan eksekusi? Berdasrakan undang-undang nomor 4 tahun 2009, pasal 54 ayat 2, menyebutkan mengenai kekuasaan kehakiman antara lain:

  • Pelaksanaan putusan pengadilan dalam sebuah perkara perdata dilakukan seorang panitera dan jurusita ikut dilakukan KPN atau ketua pengadilan negeri. Hal ini tentu menjadi tambahan beban, sebab tidak hanya membuat putusan, tetapi KPN mendapatkan beban tambahan sebagai eksekutor
  • Fokus KPN akhirnya terpecah karena tuntutan dalam memberikan pelayanan. Disebutkan KPN yang berhasil dalam menjalankan suatu tugasnya, bukan hanya membuat keputusan yang berkualitas tetapi KPN juga dituntut mengelola pengadilan dengan baik serta memberikan pelayanan public yang baik.
  1. Wewenang dengan kompetensi jurusita tidak seimbang

Masalah yang kedua kadang menjadi persoalan saat eksekusi adalah adanya ketidakseimbangan antara wewenang yang dimiliki jurusita dengan persyaratan dan kompetensi yang dimiliki jurusita.

Tugas dan tanggung jawab jurusita sudah ada bahkan sebelum persidangan dimulai hingga akhir putusan ditetapkan. Namun, yang paling berat dalam tugas seorang juru sita tentu saja adalah melaksanakan hasil putusan. Terlebih, seorang jurusita mau tidak mau harus berhadapan dengan pihak yang trekadang menolak putusan pengadilan.

  1. Jumlah jurusita yang terbatas

Mengenai jumlah jurusita dalam sebuah pengadilan tentu saja berbeda-beda. Biasanya jumlahnya tergantung kelas ataupun tipe pengadilan.

Untuk pengadilan kela 1a biasanya memiliki 5 jurusita dan 10 jurusita pengganti. Hanya saja, hal ini masih dianggap kurang, alhasil memengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang harus dieksekusi.

  1. Persoalan biaya dan waktu

Tidak kalah penting yang jadi masalah dalam proses eksekusi adalah persoalan biaya dan waktu. Diharapkan biaya eksekusi transparan, sehingga bukan hanya sekadar tertulis dalam regulasi yang ada.

Hanya saja, beragam aspek terkadang menjadi persoalan dalam tata kelola eksekusi di lapangan,jadi bukan hanya empat poin di atas. Terkadang, asalah muncul dari pihak tergugat yang kalah, dimana tidak ada kerelaan untuk dilakukan eksekusi. Bhakan mereka akan menolaknya dengan berbagai cara.

Sehingga alternative yang bisa adi jalan tengah adalah dengan memanfaatkan lembaga sandera badan atau dikenal dengan istilah gijzeling atau bisa juga memanfaatkan ketentuan penghinaan terhadap pengadilan atau dikenal dengan contempt of court.

ASAS HUKUM mengatasi masalah eksekusi

ASAS HUKUM REFORMASI EKSEKUSI

Tidak hanya memperhatikan berbagai persoalan tata kelola eksekusi, maka yang harus diperhatikan juga asas hukum reformasi eksekusi. Dikutip dari laman hukum online, Sonyendah Retnaningsih, Pengajar di FH uinveristas Indonesia, mengatakan setidaknya ada empat poin asas hukum reformasi eksekusi atau asa eksekusi putusan pengadilan perdata yang harus diperhatikan.

  1. Menjalankan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam asas ini merupakan pelaksanaan putusan lebih dahulu seperti yang tertuang dalam HIR, pasal 180 ayat 1 serta yang tertuang dalam pasal 224 HIR.
  2. Tidak Adanya sikap sukarela dari pihak yang kalah atau termohon eksekusi
  3. Putusan yang bisa dieksekuai sifatnya condemnatoir
  4. Mendapat perintah eksekusi dari ketua pengadilan

PENGGUNAAN CONTEMPT OF COURT mengatasi masalah eksekusi

PENGGUNAAN CONTEMPT OF COURT

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang MA sudah meyinggung soal penggunaan contempt of court.

Isinya dapat diketahui bahwa agar tercipta suasana yang baik bagi penyelenggara peradilan demi menegakkan hukum serta keadilan yang didasrkan pada pancasila, maka perlu adanya undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, termasuk tingkah laku, sikap dan ucapan yang dianggap merendahkan  serta merongrong kewibawaan, serta martabat maupun kehormatan badan peradilan, maka dikenal dengan sebutan contempt of court.

Mengenai gagasan ini ternyata sudah sering kali masuk dalam Rancangan undang-undang yang dibuat oleh Mahkamah Agung, hanya nasib RUU tersebut hingg saat ini belum jelas. Meski begitu ada beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai sesuatu yang memilki makna yang sama dengan contempt of court dalam KUHP.

Dalam sebuah kasus sebagai contoh masuk dalam kategori contempt of court yaitu adanya seorang advokat yang dituduh melakukan contempt of court yang didasarkan pada pasal 217 KUHP. Alasannya advokat tersebut membanting buku ke meja persidangan. Karena perbuatannya itu, advokat tersebut dipenjara selama 7 hari lamanya.

Karena itu Anda bisa memilih advokat, pengacara, ataupun penasehat hukum mengawal kasus perdata yang Anda alami dengan menghubungi kami di PT Jangkar Global Groups.

Pada intinya, contempt of court dalam mengatasi masalah eksekusi putusan perdata digunakan demi meningkatkan kesadaran semua pihak agar eksekusi bisa terselenggara.

 

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

 

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

 

Bagaimana cara konsultasi hukum mengatasi masalah eksekusi ?

Cara konsultasi mengenai mengatasi masalah eksekusi bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan mengatasi masalah eksekusi atau mengalami masalah :

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service 1 HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service 2 HP/whatsapp Simpati: +62811872005

Customer Service 3 HP/Whatsapp XL : +6287724101975

Customer Service 4 HP/whatsapp XL: +6287809101981

Customer Service 5 HP/whatsapp XL: +6287716022005

Divisi Export Akhmad SE, M.Esy HP/whatsapp XL: +6287727688883

Divisi Hukum Dr Fauzi, SH, MH HP/whatsapp Simpati : +628118301975

Divisi Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Telp kantor : +622122008353 +628118301975

Kunjungi Media Sosial Kami

Email: jangkargroups@gmail.com

Telegram : t.me/jangkargroups

Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »