Beranda Hukum DIVERSI UNTUK KEJAHATAN SEORANG ANAK

DIVERSI UNTUK KEJAHATAN SEORANG ANAK

DIVERSI UNTUK KEJAHATAN SEORANG ANAK

Diversi untuk kejahatan seorang anak – Sebisa mungkin, anak dihindari dari penjatuhan hukuman. Sistem hukum di negara Indonesia sudah berusaha untuk menjauhkan stigma kejahatan dari anak. Halnya yang bisa kita lihat di UU Nomor 11 (Sebelas) Tahun 2012 yang menerangkan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang dilangsirkan oleh Undang-Undang ini, anak bisa saja berbuat penyimpangan tingkah laku atau berbuat pelanggaran hukum. Dengan ini dapat dilakukan oleh faktor yang ada di luar diri anak. Bisa kita katakan, di balik sebuah tindakan anak bisa berkontribusi lingkungan sosial serta orang dewasa.

Ide ini yang akan menjadi dasar perubahan sistem peradilan dalam pengadilan anak yang terjerat tindak pidana. Maka dari itu dari beberapa penelitian berhasil menunjukan tentang pemindanaan terhadap anak. Kebanyakan penjara, lebih mudah untuk memasukan anak menjadi korban dari orang dewasa selama di dalam penjara.

Dengan membuat anak menjadi insaf dari perilakunya, hukuman penjara akan membuat masa depan sang anak bisa jadi meningkat suram.

Pada dasarnya, ‘Penjara Bukanlah Tempat untuk Anak’. Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menerangkan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bisa kita kenalkan dengan konsep Keadilan Restoratif yang menyelesaian masalah dengan melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak kejahatan.

Keadilan pemulihan yang dapat melibatkan masalah tindak pidana dengan menyangkutkan para korban yaitu korban, keluarga korban/ wali serta pihak lain yang masih berkaitan dengan korban untuk bersama-sama mencarikan bantuan yang adil dengan mengembalikan keadaan menjadi ke semula serta tidak ada pembalasan.

Diversi untuk kejahatan seorang anak

Undang-Undang ini juga bisa disebut dengan istilah ‘Anak Berhadapan degan Hukum’ dengan anak yang terlibat dengan hukum yang biasanya hukum menyebunya Anak yang membahas perilaku-perilaku kekerasan, anak bisa disebut Korban yang mengikuti tindak pidana (Anak Korban), serta anak bisa sebagai saksi yang melihat tindak lanjut (Anak Saksi).

Undang-Undang yang mengatur batasan umur Anak yang terlibat dengan hukum yakni semua orang menyutujui 12 (Dua Belas) tahun serta belum juga menyetujui 18 (Delapan Belas) tahun. Dengan ini, anak yang melaksanakan tindak pidana bisa dikategorikan sebagai anak yang terlibat dengan hukum yang disepakati dengan ini 12 (Dua Belas) Tahun serta 18 (Delapan Belas) Tahun.

Maka dari itu, Undang-Undang yang mengatur masalah yang berbeda jika anak terlibat dengan hukum serta anak masih dibawah umur 12 (Dua Belas) tahun. Ketentuan batasan umur dengan anak yang terlibat dengan hukum tidak berlaku buat Anak Korban serta Anak Saksi. Tiap-tiap anak dengan umur berapapun kompilasi Anak menjadi korban atau mengikutin tindak pidana, Undang-Undang ini tidak membedakan sepanjang anak itu belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun.

Bila ada sebuah masalah yang menyertakan Anak terlibat dengan hukum (seterusnya disebutkan Anak), UU SPPA meminta sebisa mungkin masalah Anak tak perlu dibawa ke ranah peradilan pengadilan. Pada masalah itu sebisa mungkin dikerjakan di Diversi, yakni peralihan kesepakatan masalah Anak melalu proses dari pengadilan ke proses pengadilan luar.

UU ini mengendalikan tiap peradilan pengadilan, harus diusahakan dengan cara Diversi. Ini ialah usaha nyata untuk mengartikan ide keadilan restoratif sebagai basic pembaruan yang di setujui Beberapa anak. Tetapi, bila diterima, Beberapa anak Korban dimana pelakunya diundang dewasa, karena itu tidak bisa diaplikasikan Diversi.

Korban Anak

Pelau Perayaan dewasa harus selamat dari proses peradilan peradilan, sekalinya korbannya ialah anak. Penegasan ini butuh ditegaskan di sini untuk meluruskan salah paham yang ada dalam praktik di lapangan.

Supaya Diversi bisa dikerjakan, Anak yang berkonflik dengan undang-undang harus penuhi dua ketentuan, yakni:

  1. Tindak pengadilan yang dikerjakan diancam dengan hukuman penjara dibawah 7 tahun.
  2. Bukan perulangan tindak pengadilan.

Kedua-tama. Bila cuma tercukupi satu ketentuan saja, karena itu Diversi tidak bisa dikerjakan.

Diluar itu, dalam pengerjaannya, Diversi harus diyakinkan sampai arah tersebut:

  1. Sampai perdamaian di antara korban serta Anak.
  2. Mengakhiri masalah Anak di luar proses peradilan.
  3. Menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan.
  4. Menggerakkan warga untuk di setujui.
  5. Memberikan rasa tanggung jawab pada Anak.

Proses Diversi tersebut dikerjakan lewat musyawarah dengan menyertakan Anak serta orangtua / Walinya, korban atau Anak Korban serta atau orangtua / Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional yang mengontak Keadilan Restorasi. Bila dilihat butuh, musyawarah bisa menolong Tenaga Kesejahteraan Sosial serta atau warga.

Musyawarah penerapan diversi

Pada musyawarah jadi penerapan Diversi itu, penulis memberi catatan supaya pelibatan korban atau Anak Korban dalam musyawarah meminta selalu memerhatikan persiapan korban atau Anak Korban, terhitung menghindari konfrontasi dengan Anak.

Satu hasil Persetujuan Diversi bisa terbagi dalam perdamaian tanpa atau dengan ubah rugi; penyerahan kembali pada orangtua / wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau kursus di instansi pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan warga. Hasil persetujuan Diversi seterusnya harus dipastikan oleh Ketua Pengadilan Negeri di daerah penentuan masalah atau di daerah tempat kesepakatan Diversi dibikin.

Akan tetapi, satu proses Diversi bisa sukses atau tidak berhasil. Diantaranya, sebab proses Diversi tidak membuahkan persetujuan; atau persetujuan Diversi tidak dikerjakan. Saat ini berlangsung, karena itu proses peradilan anak masih diteruskan.

Contohnya, proses Diversi tidak berhasil di penyelidikan, karena itu masalah Anak masih meneruskan ke penuntutan. Dalam soal penuntutan, beberapa faksi serta faksi penegak hukum harus kembali mengusahakan Diversi. Dalam soal Diversi tidak berhasil dalam tingkatan penuntutan, karena itu masalah Anak mulai ke persidangan.

Seterusnya, dalam proses persidangan, hakim harus kembali mengusahakan Diversi. Bila Diversi dalam tingkatan ini kembali gagal, baru langkah ke persidangan diawali.

Pidana serta Tindakan

Bila peradilan masih di setujui, bukan bermakna beberapa anak yang di setujui oleh pengadilan maka dipenjarakan. Ada beberapa macam pemidanaan pada Anak, yang bisa terbagi dalam Pidana atau Tindakan. Pidana juga terbatas dijatuhkan pada Anak yang dikembalikan di atas 14 tahun.

Sesaat Anak yang belum diawali 14 tahun, cuma bisa dikenai Tindakan. Meski begitu, hakim bisa memperhitungkan tidak untuk menjatuhkan Pidana atau menggagalkan Aksi pada Anak.

Dalam soal ini, hakim harus memperhitungkan sisi keadilan serta memberi dukungan. Diluar itu, hakim harus juga memperhitungkan unsur ringannya tindakan, kondisi pribadi Anak, atau kondisi saat dikerjakan tindakan atau yang berlangsung setelah itu.

Jadi, Masih Anak masih diolah dalam pengadilan, hakim bisa membebaskannya dari Tindakan atau Pidana, dengan alasan tersendiri. Dalam soal hakim menjatuhkan Pidana atau mengalihkan Tindakan, UU SPPA. Beberapa jenis Pidana serta Tindakan tersebut:

Pidana penting untuk Anak terdiri atas:

  1. hukuman kekerasan;
  2. pengadilan dengan kriteria, yang bisa terdiri:
  3. pembinaan di luar instansi;
  4. pelayanan dari warga;

Pidana penambahan terdiri atas:

  1. perampasan untung yang didapat dari tindak pemburuan; atau
  2. pemenuhan keharusan tradisi.

Jadi Tindakan yang bisa dikerjakan terdiri:

  1. Kembali pada orangtua / Wali;
  2. penyerahan pada satu orang;
  3. perawatan di rumah sakit jiwa;
  4. perawatan di LPKS;
  5. Pendidikan diambil resmi serta atau kursus yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  6. pencabutan surat izin mengemudi; serta
  7. perbaikan karena tindak genting.

Sekalinya demikian, butuh ditekankan mengenai penjatuhan hukuman apapun pada Anak ialah jalan paling akhir sesudah diupayakannya Diversi dalam tiap langkah peradilan pidana. Sebisa mungkin, Anak dijauhkan dari penjatuhan hukuman serta masih dibina dengan pelibatan peranan aktif orangtua serta faksi berkaitan yang lain.

* Analisis ini didasarkan pada UU Nomer 11 Tahun 2012 mengenai Skema Peradilan Pidana Anak.

Pengacara Anak

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai diversi untuk kejahatan seorang anak bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan diversi untuk kejahatan seorang anak atau mengalami masalah :

hibah orang tua terhadap anak

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Klinik Hukum didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Customer Service Lukman Azis SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Customer Service ABDURI SH HP/Whatsapp Simpati : +6281281247293

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Kunjungi Media Sosial Kami :

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here