Beranda Hukum Hukum Agraria Indonesia, Beginilah Dasar dan Ruang Lingkupnya!

Hukum Agraria Indonesia, Beginilah Dasar dan Ruang Lingkupnya!

Hukum Agraria Indonesia Beginilah Dasar dan Ruang Lingkupnya Mohan Se

Hukum agraria menjadi patokan utama aturan tanah di Indonesia berbentuk Undang-Undang terikat. Semua persoalan tanah dan bangunan diatur didalamnya, sehingga masyarakat tidak kebingungan ketika hendak melakukan berbagai kegiatan. Misalnya transaksi jual beli tanah, mendirikan gedung baru, renovasi pembongkaran rumah, hingga mengurus warisan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai dasar dan ruang lingkup hukum agraria, ada baiknya kita paham dan mengerti pengertian dari hukum agraria itu sendiri. Agraria sendiri berasal dari bahasa latin yaitu ager yang berarti sebidang tanah atau tanah. Bahasa lain ada yang mengatakan berasal dari kata agrarius yang memiliki arti perladangan atau pertanian atau persawahan.

Definisi Hukum Agraria Menurut beberapa Ahli:

  1. Menurut Boedi Harsono bahwa hukum agraria bukan hanya satu perangkat hukum semata. Hukum agraria merupakan satu kelompok dari berbagai bidang hukum yang mengatur penguasaan atas berbagai Sumber Daya Alam tertentu.
  2. L.H Lemaire memberikan pengertian tentang hukum agraria sebagai hukum privat dari bagian hukum tata negara dan hukum administrtasi negara.
  3. Ultrecht mengartikan hukum agraria sebagai hukum tanah yang nantinya akan menjadi buku tata usaha negara.
  4. Gouwgiokssiong mendefinisikan hukum agraria dalam arti sempit yaitu hukum yang berhubungan dan identik dengan tanah.
  5. Bachsan Mustafa, memberi definisi tentang hukum agraria sebagai himpunan peraturan yang mengatur bagaimana para pejabat pemerintah menjalankan tugas di bidang keagrariaan.
  6. Subekti mengartikan mengenai hukum agraria dari sudut pandangnya sebagai keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik itu hukum perdata, hukum tata negara, maupun hukum tata usaha negara yang didalamnya mengatur hubungan antara orang perseorangan termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.

Menurut pengertian luasnya, hukum agraria tersebut hanya mengatur penguasaan atas sumber daya alam di Indonesia meliputi hukum atas tanah, hukum tentang air, hukum pertambangan, hukum kehutanan, hukum perikanan, dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.

UUPA Pasal 1 Ayat (2)

Hukum Agraria berisi kaidah tertulis dan tidak tertulis mengenai pengaturan hak kepemilikan lahan beserta batas-batasnya. Menurut Boedi Harsono, agraria menyangkut kekayaan alam seperti tanah, air, dan sebagainya.  Itupun tertera dalam UUPA Pasal 1 Ayat (2) mengenai penjelasan hukumnya.

Karena bersifat luas maka Hukum Agraria menggunakan berbagai macam asas. Asas nasionalisme mengatakan bahkan WNI mempunyai hak atas tanah Indonesia tanpa membedakan latar belakang mereka. Hukum tersebut juga menganut asas adat setempat bahkan menjadikan peraturannya sebagai patokan dasar. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia masih menganut kepercayaan tradisional termasuk tanah adat.

Berikut ini kita membahas Hukum Agraria secara mendalam terutama dasar hukum sekaligus ruang lingkupnya. Karena meliputi seluruh kekayaan alam di permukaan bumi, peraturan tertulis tersebut harus mempunyai batasan tertentu. Supaya mudah diterapkan juga wajib memiliki landasan hukum dasar, sehingga terbagi menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis.

Sumber dan Landasan Dasar Hukum Agraria

Dasar Hukum Agraria tentunya menggunakan sumber tertentu yang terbagi menjadi dua golongan. Pertama, hukum tersebut bersifat tertulis sehingga bisa dilihat bentuk fisik sekaligus mudah dibuktikan. Kedua, hukum bersifat tidak tertulis namun mengikat dan ditaati seluruh masyarakat setempat. Keduanya mempunyai kebijakan berbeda tetapi dipergunakan pemerintah untuk membuat aturan Agraria.

Sumber tertulis berpatokan pada UUD 1945, tepatnya Pasal 33 Ayat (3). Perihal serupa dibahas dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 menyangkut aturan pokok hukum Agraria. Dalam UUPA masih banyak dasar lainnya seperti Pasal 56 mengurus tanah adat, Pasal 57 tanah hipotik, dan Pasal 58 sumber daya alam diatas tanah.

Sementara itu hukum tidak tertulis diatur dalam UUPA Pasal 5 meliputi berbagai macam aturan pertanahan. Hukum tidak tertulis yang dimaksud adalah tanah adat asalkan memenuhi syarat berlaku. Salah satunya hukum adat tidak menentang UU Agraria sebagai patokan utama serta kepentingan nasional. Ditambah lagi kebijakan daerah setempat menggunakan asas berbangsa.

Asas agraria menurut asas nasionalisme menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia (WNI) saja yang mempunyai hak milik atas tanah dan hubungan antara bumi dan ruang angkasa tanpa membedakan laki-laki atau perempuan baik warga negara asli mapun keturunan.

Sedangkan menurut asas dikuasi negara bahwa bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Adapun asas yang berdasarkan fungsi sosial menyatakan bahwa tanah tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan keagamaan juga hak orang lain serta kepentingan umum.

Hukum adat harus berasaskan sosialisme serta memerhatikan hukum agama. Tidak melenceng dari UUPA ataupun Undang-Undang negara lainnya, sehingga aturan tersebut bisa saling berdampingan. Walaupun tiap adat daerah berbeda-beda, hak kepemilikan tanah dan bangunan bisa dimintai sertifikat resmi. Jadi Anda mempunyai bukti legalitas yang dilindungi hukum perdata sesuai UUPA.

Bagaimana Ruang Lingkup Hukum Agraria Indonesia?

Sekarang kita membahas ruang lingkupnya Hukum Agraria karena cakupannya sangat luas. Berdasarkan UU Nomer 5 tahun 1960 dalam UUPA mengatakan bahwa, ruang lingkupnya meliputi seluruh kekayaan alam Indonesia. Jadi permukaan tanah, udara, alam semesta, air hingga berbagai makhluk hidup diatasnya diatur memakai kebijakan tersebut.

Begitupun peraturan lain seperti TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 mengenai Pembaharuan Agraria serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Disitulah seluruh ruang lingkup hukum tersebut berlaku sesuai penjelasan detail. Ruang lingkup bumi diatur dalam UUPA Pasal 1 Ayat (4) meliputi seluruh bagian permukaan bumi  yaitu tanah termasuk air.

Sedangkan air diatur UUPA Pasal 1 Ayat (5) meliputi seluruh perairan seperti danau, lautan, pantai, samudera wilayah Indonesia. Ruang angkasa juga termasuk sumber kekayaan alam karena peraturannya tercantum di UUPA Pasal 1 Ayat (6). Seluruh tenaga sekaligus unsur lain ruang angkasa dianggap menunjang pemeliharaan usaha atau kegiatan makhluk di atas bumi.

UUPA Pasal 1 ayat (6)

Ruang angkasa menurut pasal 1 ayat (6) yaitu semua ruang yang ada di atas bumi Indonesia dan ruang yang berada di atas air wilayah Indonesia. Menurut pasa 48 UUPA mengartikan ruang angkasa yaitu ruang di atas bumi dan air yang mngandung tenaga dan unsur yang dapat digunakan untuk usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Ruang lingkup terakhir adalah kekayaan alam, diatur UU Nomor 11 tahun 1967 mengenai pokok pertambangan. Kekayaan alam termasuk hayati dan non-hayati seperti bahan tambang. Aneka mineral, batu-batuan mulia serta hasil lainnya dimanfaatkan masyarakat di sekitar daerah tertentu. Jadi jika Anda mempunyai sertifikat tanah resmi berarti berhak atas seluruh kekayaan tersebut.

Semoga ulasan tentang sumber hukum dasar serta ruang lingkupnya Hukum Agraria bisa memberikan informasi bagi Anda. Jadi aturan pertanahan Indonesia diatur berdasarkan kebijakan tersebut sehingga sifatnya mutlak. Bahkan tanah adat sekalipun mempunyai aturan tersendiri dan diakui keabsahannya. Jadi UUPA tidak hanya mengatur permukaan batasan tanah saja melainkan seluruh unsur bumi

Pengacara Agraria

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai Hukum Agraria bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan Hukum Agraria atau mengalami masalah :

perbedaan buku tanah dan sertifikat tanah di indonesia

tips mengurus surat akta tanah

syarat jual beli tanah yang bisa dijadikan patokan dasar

tips ampuh tangani sengketa pertanahan tanpa pengadilan

belajar dasar hukum dan peraturan tanah adat di indonesia

jenis dan penyebab tanah yang berhak dikuasai negara

syarat serta prosedur jual beli tanah di indonesia

hukum tanah swapraja dengan hak pemerintahan khusus

jangan main-main pidana masalah tanah

permintaan keberatan untuk mengganti kerugian dari pengadaan tanah

resiko menjual tanah tanpa disertai sertifikat tanah yang sah

sengketa tanah momok bagi bisnis properti di indonesia

proses balik nama sertifikat tanah

permohonan peralihan hak atas tanah 

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here