Beranda Hukum Hukum Tanah Swapraja dengan Hak Pemerintahan Khusus

Hukum Tanah Swapraja dengan Hak Pemerintahan Khusus

Hukum Tanah Swapraja dengan Hak Pemerintahan Khusus Mohan Se

Pernah Anda dengar istilah tanah Swapraja? Swapraja merupakan kata yang berasal dari kata swa da praja. Swa berarti sendiri dan praja adalah kota atau negeri jadi swpraja secara kata adalah daerah yang memiliki pemerintahan sendiri.

Hukum Tanah Swapraja

Menurut Prof. Boedi Harsono swapraja adalah suatu wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari daerah hindia belanda yang kepala wilayahnya berdasarkan perjanjian dengan pemerintahan hindia Belanda menyelenggarakan pemerintahan sendiri di wilayah yang bersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat istiadat daerahnya masing-masing.

Wilayah tersebut sangat umum di Indonesia, karena beberapa daerah menerapkan peraturan tersebut sejak dahulu. Misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperintah Sultan, sehingga wilayah disana memiliki aturan khusus walaupun tetap menggunakan patokan UU nasional. Terutama aturan tentang penguasaan tanah beserta batasannya.

Indonesia memang negara unik sebab pemerintah tidak hanya mempertimbangkan UU nasional tentang pertanahan, melainkan berbagai sumber hukum lainnya. Swapraja seringkali dikaitkan dengan hukum adat daerah, karena seluruh kebijakannya bersifat tradisional mengikuti aturan zaman nenek moyang terdahulu. Peraturan tersebut masih dilestarikan bahkan ditaati oleh masyarakat setempat.

Masih banyak sekali keunikan daerah Swapraja akan dibahas dalam artikel berikut. Namun kita memahami pengertian umumnya, supaya tidak membingungkan ketika mulai mencari berbagai contoh peraturan istimewa tersebut. Tanah Swapraja berlaku sejak masa kolonialisme hingga pendudukan Jepang. Bahkan bangsa tersebut turut menerapkannya di wilayah jajahan tanpa mengganti kebijakan sebelumnya.

Selain Yogyakarta, daerah Kesultanan Surakarta hingga sekarang masih menerapkan hukum Swapraja. Masyarakat pribumi percaya hukum tersebut memengaruhi sekaligus mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Tak hanya tergolong sebagai hukum adat melainkan punya legalitas tertulis berbentuk Lembaran Negara (Staatsblad). Istilah tersebut muncul setelah Indonesia merdeka dan mendapatkan pengakuan dunia.

Tanah Magersari

Di Yogyakarta rakyat hanyalah punya hak sewa atau hak pakai terhadap tanah disebut dengan istilah magersari tentunya dengan seizin pihak Keraton, Sultan merupakan pemilik penuh atas tanah atau disebut dengan tanah Keraton. Dengan status seperti itu maka kapanpun Sultan bisa mencabut hak pemakaian tanah.

Tanah milik kerton Yogyakarta atau Sultan Ground dan tanah Puro Paku Alam atau Paku Alam Ground salah satu tanah keraton yang diberdayakan oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman dan berbudiraya.

Kewenangan-kewenangan keraton sebagai pemilik atas Sultan Ground dan Paku Alam Ground diantaranya adalah:

  1. Pemberian hak-hak penggunaan tanah keraton kepada kerabat-sentono, kawulo, orang-orang maupun lembaga asing dan lain-lain.
  2. Tahun 1863, sebagian tanah dikuasakan kepada kerabat sentono dengan ketentuan sebagai berikut:
  3. Dua bagian untuk kerabat sentono dalam.
  4. Dua bagian untuk penduduk petani penggarap.
  5. Satu bagian untuk orang yang dikuasakan untuk mengurus oleh bekel atau demang, dikenal dengan sistem kebekelen atau kepatuhan.
  6. Reorganisasi bidang politik, ekonomi termasuk pertanahan dimulai pada tahun 1914, diakibatkan karena menurunnya kesejahteraaan rakyat sebagai imbas dari persewaan tanah pertanian oleh pihak asing. Untuk menyelesaikan permasalahan itu maka dilakukanlah:
  7. Penghapusan stelses panage
  8. Pembentukan kelurahan
  9. Mengubah dasar penyewaan tanah
  10. Memperkuat pemberian hak atas tanah terhadap penduduk bangsa Indonesia

Hal ini yang mendasari dikeluarkannya Rijksblad Kesultanan Nomor 16 tahun 1918 dan Rijksblad Kadipaten pakualam Nomor 18 tahun 1918 dengan asas bahwa “ Semua Tanah Yang Tidak Dapat Dibuktikan Dengan Hak Eigendom Oleh Pihak Lain Adalah Domein Kraton Langsung”.

Bahkan menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa kedua jenis tanah itu (Sultan Ground dan tanah Puro Paku Alam) merupakan tanah adat (ulayat) sebagai bukti status kepemilikannya berupa surat yang dikeluarkan keraton dan tidak dijamin oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Perlunya Pemerintah memberikan kepastian hukum status tanah adat tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang pengaturan yang jelas.

Permasalahan tanah swapraja pasca kemerdekaan terjadi gejolak di berbagai daerah, seperti revolusi sosial di Sumatra Timur (Anthony reid 1987:27) dimana pada masa itu terjadi penculikan dan pembunuhan para kepala daerah swapraja. Gerakan anti swapraja ini secara tidak langsung menimbulkan permasalahan baru mengenai hak atas tanah swapraja.

Pengertian Hukum Tanah Swapraja di Indonesia

Wilayah dengan hukum tanah Swapraja sudah berlaku sebelum UU nasional dibuat pemerintah Indonesia. Berbagai daerah mempunyai aturan tersendiri dalam mengelola pertanahannya seperti proses jual beli tanah, pembuatan hak kepemilikan, mendirikan bangunan, dan sebaginya. Pemerintah kolonial Hindia-Belanda juga menyetujui adanya kebijakan Swapraja di beberapa daerah tertentu seperti Jogja dan Surakarta.

Menurut pengertiannya, daerah tersebut mengakui peraturan yang dibuat penduduk pribumi. Mereka diberikan hak istimewa mengatur administrasi pertanahan sendiri termasuk aspek hukum sekaligus budaya. Intinya Swapraja merupakan daerah dengan sistem pemerintahan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat termasuk presiden. Misalnya berbentuk kesultanan atau kerajaan, tetapi tetap tunduk kepada peraturan nasional.

Tentang hukum Swapraja diatur oleh UUD 1954 Pasal 18 tentang pengakuan daerah tersebut di wilayah Indonesia. Sedangkan menurut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), diktum IV masih menyatakan daerah Swapraja beserta bekas pusat pemerintahannya. Dahulu daerah tersebut sangatlah luas seperti Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualam, serta Kadipaten Mangkunegara.

Setelah kemerdekaan Indonesia, sebagian besar daerah tersebut dihapuskan dan mengikuti perundang-undangan nasional berdasarkan UUPA. Sedangkan bekas wilayahnya bergabung bersama daerah lain dibawah kekuasaan pemerintah seperti Kota Cirebon. Sebagian besar tanah-tanah disana adalah eks Swapraja yang sekarang menjadi milik pemerintah setempat.

Dasar Hukum Mutlak tentang Wilayah Tanah Swapraja

Semenjak pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka, aturan wilayah tanah Swapraja telah ditetapkan. Bahkan pengakuannya berlangsung pada masa Hindia-Belanda tetapi kebijakannya lebih rumit. Indonesia terbagi menjadi tiga penamaan daerah seperti kesultanan, keadipatian, kerajaan dengan peraturan administrasi setempat. Adapun berbagai dasar hukum mengatur Swapraja tersebut yaitu:

  1. UUD 1945, Pasal 18 menyebutkan Zelfbesturende Landschappen, kemudian dibahas dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. UUD RIS 1950 walaupun bersifat sementara tetapi turut mengatur peraturan wilayah Swapraja. Masing-masing bab mulai II hingga IV membahas berbagai daerah Swapraja yang mendapatkan pengakuan resmi.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 setelah dihapuskannya UUD RIS membahas daerah Swapraja serta eks pemerintahannya. Aturan pembagian tanah disana dilaksanakan untuk memenuhi Landreform. Sedangkan hingga sekarang muncul peraturan-peraturan baru untuk mengatur tiap daerah yang masih menerapkan sistem tersebut.
  3. UU Nomor 3 Tahun 1950 diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 1950 serta UU Nomor 9 Tahun 1955 membicarakan tentang pembentukan daerah Yogyakarta. Sedari masa Hindia-Belanda, daerah tersebut telah menjadi Swapraja tetapi kini mengalami perubahan. Sifatnya menjadi Daerah Istmewa Yogyakarta (DIY) dan tetap memakai dasar hukum adat sekaligus Belanda terdahulu.

Alangkah unik kalau hukum tanah Swapraja tersebut masih diberlakukan dan dijunjung tinggi hingga sekarang. Meskipun perkembangan zaman telah modern namun masyarakat di daerah tertentu mempercayai peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita harus hafal betul bagaimana peraturan dasar serta patokan hukumnya, supaya tidak salah mengurus pertanahan di wilayah Swapraja.

Pengacara Pertanahan

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai hukum harta warisan 2 istri bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan HUKUM WARIS DI INDONESIA atau mengalami masalah :

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here