Beranda Hukum JANGAN MAIN MAIN PIDANA MASALAH TANAH

JANGAN MAIN MAIN PIDANA MASALAH TANAH

JANGAN MAIN MAIN PIDANA MASALAH TANAH

PIDANA MASALAH TANAH, Persoalan tanah yang sering berlangsung diantaranya berbentuk perselisihan tanah, penyerobotan tanah, tempati tempat tanpa ada izin, penanaman di atas punya orang, perusakan tanaman, perusakan pagar punya orang, serta tindakan yang lain yang terkait dengan permasalahan tanah.

Sampai kini dalam perlakuan permasalahan tanah banyak warga serta faksi aparat yang lakukan pendekatan penyelesaian dengan proses perdata yang tentu saja habiskan waktu serta ongkos yang banyak.

Dalam perlakuan permasalahan tanah itu, sebetulnya faksi yang dirugikan bisa lakukan pendekatan pidana yang lebih efisien serta mempunyai dampak kapok, walau permasalahan inti ialah permasalahan tanah yang masuk daerah hukum perdata, tetapi didalamnya jelas terdapat aksi pidana.

Pidana Tanah

Satu orang yang bisa diolah serta dijaring dengan pasal-pasal yang ada di KUHP, diantaranya : Masalah Pengancaman (Bila ada faktor intimidasi dalam menyerobot tempat, Masalah Pemalsuan (Bila aktor memalsukan surat menyurat yang ada), Masalah Perusakan (Bila Aktor lakukan perusakan tanaman, pagar, patok milik pemilik yang resmi, masalah penyerobotan tempat (Bila aktor jual tempat punya orang yang resmi), Masalah Penipuan (Bila ada faktor menipu orang dengan tipu muslihat serta menantang hukum.

Dengan terinci, di jabarkan contoh-contoh masalah seperti berikut :

  1. Proses Pidana
  2. Proses Pidana “Pengancaman”

Jika sesuai dengan ketetapan Pasal 368 ayat (1) KUHP, sesorang yang dengan maksud meguasai tempat orang umumnya lakukan gertakan serta intimidasi pada pemilik yang resmi, dalam keadaan itu, ini bisa dipidana dengan ketentuan ada tanda bukti berbentuk photo saat aktor lakukan pengancaman (dengan atau tanpa ada senjata tajam) serta ada dua orang yang melihat.

Pasal-Pasal Pidana Masalah Tanah

  • Rujukan Pasal 368 ayat (1) KUHP

Siapa saja bermaksud untuk memberikan keuntungan diri kita atau orang dengan menantang hukum, memaksakan seseorang dengan kekerasan atau intimidasi kekerasan untuk memberi barang suatu, yang semuanya atau beberapa ialah milik orang itu atau orang, atau agar membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam sebab pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

  • Rujukan Pasal 335 KUHP

Diluar itu, bila satu orang dengan menantang hak memaksakan orang untuk lakukan, tidak lakukan atau biarkan suatu, dengan menggunakan kekerasan, atau mungkin dengan intimidasi kekerasan, baik pada orang tersebut atau orang bisa dipakai Masalah 335 KUHP. Sesuai dengan ketetapan ini, intimidasi kekerasan (walau belum berlangsung kekerasan) juga bisa dipakai Pasal 335 KUHP bila faktor terdapatnya desakan serta intimidasi ini tercukupi. Proses pidana lewat delik aduan sang korban.

  1. Proses Pidana “Penipuan”

Dalam permasalahan tanah, seringkali berlangsung penipuan berkaitan jual beli tanah dalam arah perebutan tanah dengan menantang hukum di atas tempat yang sudah dikuasai serta dipunyai dengan resmi oleh satu orang.

  • Rujukan Pasal 378 KUHP

“Barang siapa bermaksud untuk memberikan keuntungan diri kita atau orang dengan menantang hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu benda padanya, atau agar memberikan hutang atau menghapuskan piutang, diancam sebab penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

  1. Proses Pidana “Perusakan”

Jika sesuai dengan ketetapan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), satu orang yang dengan menantang hukum merusak, merusakkan, barang suatu adalah punya orang karena itu diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Dengan beberapa unsur pidana yang perlu dipenuhi sebagai berikut:

Barangsiapa (menunjuk pada aktor, minimum aktor yang disangka lakukan perusakan), Dikerjakan dengan menyengaja serta menantang hukum (tanpa ada izin mengakibatkan kerusakan tanaman/pohon/bangunan/pagar punya satu orang), Lakukan tindakan merusak, merusakkan, membuat tidak bisa digunakan atau hilangkan barang suatu.

Barang itu semuanya atau beberapa ialah punya orang (pohon/tanaman/bangunan/pagar/kendaraan yang dirusak bukan punya aktor). Dalam soal semua faktor tercukupi, karena itu aktor yang lakukan perusakan bisa diberi hukuman pidana penjara optimal 2 tahun 8 bulan hingga bisa memberi dampak kapok pada aktor.

Rujukan Pasal 406 KUHP :

  1. Siapa saja dengan menyengaja serta menantang hukum merusak, merusakkan, membikin tidak bisa digunakan atau hilangkan barang suatu yang semuanya atau beberapa punya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
  2. Diberikan hukuman ataupun pidana yang sama persis dengan hukum seperti membunuh, serta merusak fasilitas.
  3. Proses Pidana “Pencurian”

Sesuai dengan ketetapan Pasal 362 KUHP, jika satu orang yang ambil barang suatu punya orang dengan menantang hukum, diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Pidana pencurian ialah delik formal yang dipandang tercukupi jika tindakan pidana dikerjakan seperti disebut dalam rumusan delik, yakni sesorang ambil barang suatu milik orang

Rujukan Pasal 362 KUHP:

“Barang siapa ambil barang suatu, yang semuanya atau beberapa milik orang, bermaksud untuk dipunyai dengan menantang hukum, diancam sebab pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda terbanyak sembilan ratus rupiah.”

  1. Proses Pidana “Menempati Tempat Tanpa ada Izin”

Sesuai dengan ketetapan Pasal 2 Undang-Undang Nomer 51 PRP Tahun 1960 mengenai Larangan Penggunaan Tanah Tanpa ada Izin yang masih berlaku sampai sekarang, jika satu orang yang menggunakan tanah tanpa ada izin yang memiliki hak atau mengganggu faksi yang memiliki hak karena itu diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Dalam proses hukum sesuai dengan ketetapan ini, penting terdapatnya bukti kegiatan satu orang menanam tanaman, atau mengerjakan tempat atau membangun bangunan/gubuk di atas tempat punya orang. Proses pidana memakai acara cepat, dimana penyidik kepolisian melakukan tindakan sekaligus juga jadi penuntut dalam persidangan yang di pimpin oleh Hakim Tunggal.

Rujukan UU No 51 PRP 1960:

Pasal 2 Undang-Undang Nomer 51 PRP Tahun 1960 mengenai Larangan Penggunaan Tanah Tanpa ada Izin mengatakan jika “Pemakaian Tanah tanpa ada izin dari yang memiliki hak ialah tindakan yang dilarang, serta bisa diancam dengan hukuman pidana kurungan selamanya 3 bulan”

Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 :

  • barangsiapa menggunakan tanah tanpa ada izin yang memiliki hak
  • barangsiapa yang menggangu faksi yang memiliki hak yang memakai satu bagian tanah orang tanpa ada izin
  1. Proses Pidana “Penyerobotan Lahan”

Sesuai dengan ketetapan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika satu orang yang dengan menantang hukum, jual, menukarkan tanah yang bukan kepunyaannya pada pihak lain serta mendapatkan keuntungan atas tindakannya itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam soal ini faktor yang perlu dipenuhi yakni terdapatnya faktor “menguntungkan diri kita atau orang dengan menantang hukum, jual, menukarkan”, yang bermakna tindakan satu orang yang jual/menukarkan tanah yang bukan kepunyaannya pada pihak lain serta mendapatkan keuntungan atas tindakannya itu.

Rujukan Pasal 385 Ayat 1 KUHP:

“Diancam pidana penjara paling lama empat tahun, siapa saja bermaksud memberikan keuntungan diri kita atau orang dengan menantang hukum, jual, menukarkan atau memberatkan dengan creditverband suatu hak tanah yang sudah bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, walau sebenarnya didapati jika yang memiliki atau ikut memiliki hak di atasnya ialah orang lain”.

  1. Pilihan Proses Perdata

Mengajukan Tuntutan “Perbuatan Menantang Hukum” Jika sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, jika satu orang scara menantang hukum bawa kerugian pada orang, karena itu orang itu sebab kelirunya harus ganti kerugian yang diakibatkan itu. Ajukan tuntutan Tindakan Menantang Hukum (PMH) Pasal 1365 KUH Perdata.

Beberapa unsur Tindakan Menantang Hukum :

– Terdapatnya kekeliruan

– Terdapatnya kerugian

– Terdapatnya karakter menantang hukum

– Terdapatnya jalinan kausal/karena karena

Untuk didapati jika proses tuntutan ini memerlukan waktu yang lumayan panjang sampai didapat Keputusan yang inkracht untuk dilakukan, oleh karenanya Tuntutan Tindakan Menantang Hukum jadi prioritas sesudah proses perantaraan serta pidana ditempuh, tapi tidak terwujud hasil yang optimal.

Dalam soal semua faktor tercukupi sesuai dengan rumusan delik serta bisa dibuktikan oleh Pelapor dengan minimum 2 saksi serta 2 bukti karena itu aktor yang lakukan Pencurian/Tempati Tempat Tanpa ada izin/Penyerobotan Tempat/Perusakan bisa dijaring hukuman sesuai dengan intimidasi pidananya.

Jika dalam hukum pidana, faksi yang bisa dipidana tidak hanya terbatas pada aktor yang mengerjakannya, tetapi bisa diperluas berdasar pengelompokannya seperti ditata dalam Pasal 55 KUHP.

Dalam soal tindak pidana dikerjakan dengan memerintah orang serta/atau ikut serta bertindak pidana karena itu orang itu memperoleh hukuman yang sama juga dengan aktor penting yang dengan cara langsung bertindak itu.

Perbuatan Melanggar Hukum

Untuk proses perdata PMH, jika semua faktor tercukupi, karena itu tergugat diwajibkan ganti kerugian yang terkena penggugat.

  1. Penyelesaian Pidana Permasalahan Tempat

Bekerjasama/konsultasi dengan faksi Kepolisian untuk pastikan jika Tindak Pidana yang akan di adukan baik Pencurian atau Tempati Tempat Tanpa ada Izin atau Penyerobotan Tempat atau Perusakan ialah yang termudah dalam pembuktiannya sesuai keadaan lapangan

Mempersiapkan serta menunjuk pelapor yang akan memberikan laporan dengan cara langsung ke Polres Ditempat (Jika Sebagai wakil yang memiliki hak dibutuhkan Surat Kuasa Spesial)

Memberikan laporan dengan sah dengan pengerjaan Laporan (LP) di Polres

Terima sinyal laporan berbentuk Surat Sinyal Penerimaan Laporan (STPL)

Mengusahakan minimum 2 orang saksi atau lebih diutamakan yang lebih tahu keadaan lapangan serta tempat insiden

Menjaga serta ikuti proses Berita Acara Kontrol (BAP) di Polres ditempat, terutamanya pendampingan hukum buat pelapor serta saksi-saksi

Menyiapkan tanda bukti (Minimum 2 buah)

Pidana

– Pidana Perusakan

Dokumen pemilikan tanah pemilik resmi, Aksi aktor (mengakibatkan kerusakan barang / tanaman / bangunan, buat tempat), hasil tindakan berbentuk barang yang dirusak, Dokumentasi Photo Kegiatan yang dikerjakan, Photo tempat insiden, serta Alat yang dipakai untuk perusakan.

– Pidana Pencurian

Hasil curian/tersisa hasil curian, alat yang dipakai, alat angkutan, dokumentasi photo tempat insiden atau sisa tebasan

– Pidana Tempati Tempat Tanpa ada Izin

Dokumen pemilikan tanah yang memiliki hak, dokumen tanah yang mengaku tempat (bila ada), pekerjaan/kegiatan aktor di Tempat punya yang memiliki hak, dokumentasi photo kegiatan yang dikerjakan (buat tempat, tanam, dirikan gubuk/bangunan), photo tempat insiden, surat klaim serta/atau dokumen simpatisan yang lain

– Pidana Penyerobotan Tempat

Dokumen pemilikan tanah pemiliknya, dokumen tanah yang mengaku (bila ada), bukti pembelian tanah, dokumentasi photo kegiatan yang dikerjakan (buat tempat, tanam, dirikan gubuk/bangunan), photo tempat insiden, surat klaim serta/atau dokumen simpatisan yang lain

Pengamatan area untuk tahu perubahan keadaan tempat

Lakukan pengaturan intens dengan Polres ditempat untuk menindaklanjuti hasil penyidikan sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lahat (P.21) serta diolah di pengadilan Negeri.

Rujukan :

Pasal 108 ayat (1) serta ayat (6) KUHAP 1) Tiap orang yang alami, lihat, melihat serta atau jadi korban momen yang disebut tindak pidana memiliki hak untuk ajukan laporan atau pengaduan pada penyidik baik lisan atau tulisan

Sesudah terima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberi surat sinyal penerimaan laporan atau pengaduan pada yang berkaitan.

Pengacara pertanahan

Kami sangat mengerti permasalahan pidana masalah tanah yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan pidana masalah tanah anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai hukum pidana masalah tanah bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan PIDANA MASALAH TANAH atau mengalami masalah :

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here