Beranda Hukum Jenis dan Penyebab Tanah yang Berhak Dikuasai Negara

Jenis dan Penyebab Tanah yang Berhak Dikuasai Negara

Jenis dan Penyebab Tanah yang Berhak Dikuasai Negara Mohan Se

Mari kita pelajari jenis dan penyebab tanah yang berhak di kuasai negara. Kategori penguasaan tanah menurut hukum nasional terbagi menjadi dua macam yaitu aspek yuridis dan fisik. Kalau berdasarkan yuridis maka menggunakan landasan hukum tertulis sehingga bersifat aman. Pemegang hak tanah mendapatkan kekuasaan mutlak dan jarang mengalami permasalahan sebab dilindungi badan hukum. Namun tidak selamanya aspek yuridis melekat selamanya seperti tanah sewaan.

Tanah Negara

Ada dua jenis tanah negara yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah bebas adalah tanah yang yang belum pernah ada yang memiliki sebelumnya seperti tanah di pegunungan, tanah di perhutanan dan sebagainya.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tanah bebas cakupannya dibedakan atas:

  1. Tanah-tanah menjadi tanah negara bebas karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu instansi, dianggap sebagai tanah negara dibawah penguasaan departemen yang membebaskan.
  2. Tanah negara bebas yang tidak ada penguasaan secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dan dianggap tanah tersebut dalam penguasaan departemen dalam negeri.

Tanah negara tidak bebas mengandung arti tanah yang memiliki status sebelumnya seperti ada Hak Guna Bangunan yang tidak diperpanjang, maka kembali dikuasai negara. Bisa diartikan pula sebagai tanah negara yang ada hak-hak rakyat atas tanah yang dikuasai oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka.

Sebelum terbit UUPA, pengertian tanah negara ada pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara. Menjelaskan bahwa tanah yang dikuasai oleh negara yaitu semua tanah yang bebas sama sekali daripada hak-hak seseorang, baik berdasarkan hukum adat asli Indonesia ataupun berdasarkan atas hukum Barat.

Undang-Undang Pokok Agraria

Penggunaan tanah milik negara oleh rakyat bisa kita gambarkan pemilik tanah memegang hak penguasaan yuridis, namun penyewa mendapatkan penguasaan fisik. Hal tersebut diatur UU Nomor 5 Tahun 1960 membahas persoalan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Disitu terbagi tingkatan hak penguasaan tanah meliputi hak bangsa, hak negara, hak Hukum Ulayat serta adat.

Sistem penguasaan tanah tidak hanya diberikan kepada perorangan melainkan menjadi milik negara secara mutlak. Pemerintah menggunakan tanah untuk keperluan memenuhi tugas negara, misalnya membangun infrastruktur serta fasilitas masyarakat. Sayang sekali sekarang pemerintah mengaku kesulitan mendapatkan tanah tersebut menurut Presiden Joko Widodo.

RUU Pokok Agraria (PA) mengatur tentang penguasaan tanah oleh negara. Jadi lahan tertentu tidak dapat diperjual belikan sebagai bisnis perorangan, karena merupakan hak pemerintah setempat demi memenuhi kebutuhan bangsa. Disitulah muncul istilah “tanah negara” dengan berbagai macam tujuan ditujukan memenuhi kesejahteraan masyarakatnya.

Jenis Tanah yang Dikuasai Pemerintahan Negara

Menurut Presiden Joko Widodo yang mengatakan pemerintah juga sulit memeroleh tanah maka terdapat penggolongan “tanah milik negara”. Namun negara mempertimbangkan berbagai hal seperti hukum adat setempat berlaku di beberapa wilayah tertentu. Muncul keterbatasan pemerintah untuk memiliki suatu lahan, karena harus menghargai aturan tersebut.

Jadi keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria hingga sekarang hanya bertujuan menguasa dan bersifat sementara. Tujuan pemerintah tetap ingin menghargai berlakunya hukum tanah adat khususnya di daerah Swapraja seperti Yogjakarta. Untuk pembagian tanah negara terbagi menjadi berbagai jenis seperti contoh sekaligus penjelasan berikut!

  1. Tanah Ulayat, merupakan wilayah kekuasaan masyarakat sesuai hukum adat daerah. Setiap tanah Ulayat seringkali menerapkan peraturan berbeda-beda berdasarkan kebijakan pemimpin ataupun peraturan terdahulu.
  2. Tanah kawasan hutan juga milik negara dibawah penguasaan Departemen Kehutanan sesuai UU Pokok Kehutanan. Tujuannya tentu untuk kebutuhan penghijauan, pelestarian lingkungan, konservasi, dan sebagainya.
  3. Tanah kaum merupakan jenis tanah penguasaan negara yang dihuni masyarakat berhukum adat genealogis.
  4. Tanah pengelolaan yaitu tanah negara dilengkapi hak pengelolaan. Hak tersebut berasal dari pelimpahan wewenang negara kepada pihak tertentu.
  5. Adapun jenis tanah lainnya memang tidak boleh dimiliki secara pribadi apalagi diperjual belikan. Jadi kepemilikan sah dipegang oleh negara dan tidak termasuk jenis tanah seperti kelompok diatas.
  6. Tanah yang diwakafkan yang dipergunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung menjadi tanah negara.

Pendapat lain menurut Effendi Parangin bahwa yang menjadi tanah negara adalah sebagai berikut:

  1. Tanah yang dari awal belum ada yang memilik atas hak tanah tersebut.
  2. Tanah yang merupakan sebelumnya merupakan tanah partikelir, penghapusan mengenai tanah partikelir ini berdasar pada UU No.1 tahun 1958. Bekas tanah partikelir ini menjadi tanah negara.
  3. Pada tanggal 24 September 1980 ketika masa berlaku tanah barat habis, maka semua menjadi tanah negara kecuali sebelumnya sudah dilakukan konversi menjadi hak milik.
  4. Habis waktu hak atas tanah yang tidak diperpanjang, selanjutnya kembali menjadi tanah negara.

Penyebab Tanah Dikuasai oleh Negara

Negara mempunyai otoritas khusus terhadap penguasaan tanah untuk keperluan pemerintahan. Sumbernya menggunakan Undang-Undar Dasar 1945 didukung oleh Konstitusi Negara sehingga bersifat mengikat. Bahkan peraturan tersebut dilindungi hukum perdata, memberikan sanski tegas ketika terjadi pelanggaran serius. Dengan begitulah tidak satupun pihak berani mengutak-atik tanah milik negara.

Ada beberapa alasan mengapa tanah di suatu wilayah dikuasai negara. Pertama-tama karena tergolong salah satu jenis “tanah negara” sesuai penjelasan diatas seperti tanah wakaf, tanah Ulayat, kawasan hutan maupun konservasi. Intinya memang area tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara beserta rakyat, sehingga tidak boleh diperjual belikan.

Negara juga mempunyai wewenang mengambil alih tanah pribadi atau perorangan. Patokan utamanya karena negara memang berkuasa terhadap seluruh wilayah termasuk tanah, perairan, udara serta kekayaan alam didalamnya. Sifat mutlak tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 18. Disitu menyebutkan negara berhak mengambil tanah guna memenuhi kepentingan rakyat.

Contohnya pengambil alihan tanah untuk fasilitas umum dan infrastuktur jalan tol. Warga setempat terpaksa digusur secara resmi melalui prosedur khusus. Mereka diberikan uang ganti rugi berjumlah besar, apabila terbukti mempunyai sertifikat hak kepemilikan tanah dan bangunan tersebut.

Pencabutan Hak Tanah

Penyebab lain penguasan tanah oleh negara juga berlangsung karena kepentingan mendesak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 mengatur pencabutan hak tanah beserta benda diatasnya. Tentu pemilik tanah sebelumnya diberikan ganti rugi sebagaimana peraturan berlaku. Intinya pemerintah menguasai tanah atas tujuan tertentu dan harus atas nama kepentingan bersama.

Penguasaan Negara atas tanah sudah seharusnya dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanah dari Undang-Undang. Adapun tanah hak milik rakyat yang akan dipergunakan untuk kepentingan negara, dikuasai oleh negara sudah seharusnya juga mendapatkan kompensasi yang sesuai agar tidak terjadi konflik dan menjunjung tinggi rasa keadilasn sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitulah informasi “tanah negara” yang selama ini belum dipahami masyarakat. Banyak orang berfikir jika pemerintah mengambil lahan perorangan tanpa tanggungjawab. Padahal penguasaan tanah tersebut ditujukan untuk seluruh rakyat, supaya mereka mendapatkan fasilitas memadai termasuk infrastruktur jalanan. Lagipula negara menetapkan prosedur khusus seperti pemberian ganti rugi serta menetapkan jenis tanah tertentu.

Pengacara Pertanahan

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai Tanah yang berhak di kuasai negara bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan Tanah yang berhak di kuasai negara atau mengalami masalah :

perbedaan buku tanah dan sertifikat tanah di indonesia

tips mengurus surat akta tanah

syarat jual beli tanah yang bisa dijadikan patokan dasar

tips ampuh tangani sengketa pertanahan tanpa pengadilan

belajar dasar hukum dan peraturan tanah adat di indonesia

syarat serta prosedur jual beli tanah di indonesia

hukum tanah swapraja dengan hak pemerintahan khusus

jangan main-main pidana masalah tanah

permintaan keberatan untuk mengganti kerugian dari pengadaan tanah

resiko menjual tanah tanpa disertai sertifikat tanah yang sah

sengketa tanah momok bagi bisnis properti di indonesia

proses balik nama sertifikat tanah

permohonan peralihan hak atas tanah 

hukum agraria indonesia beginilah dasar dan ruang lingkupnya

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here