Beranda Ekonomi Syariah Kerjasama Mikro Bank Syariah bersama UMKM

Kerjasama Mikro Bank Syariah bersama UMKM

Kerjasama Mikro  Bank Syariah bersama Unit Usaha Menegah UMKM

Kerjasama Mikro Bank Syariah bersama UMKM

Sekarang ini unit unit usaha banyak berkembang dimasyarakat luas mulai dari usaha minuman, makanan, peralatan, dan lain sebagainya. Usaha usaha menegah (UKM) yang berkembang tersebut memiliki tingkat  keuntungan yang relative mulai dari kecil, menegah sampai yang besar.

Dalam proses pengelolaan usaha tersebut masyarakat membutuhkan dukungan modal dana untuk memenuhi berbagai macam keperluan misalanya, Operasional usaha, Modal Inti, ataupun dengan investasi untuk usahanya tersebut. Dalam hal ini  industri keuangan akan berperan sentral dalam mengembangkan usaha tersebut.

Industri perbankan akan sangat dibutuhkan untuk proses kelangsungan dari usaha masyarakat baik usaha dengan bermodal kecil dan usaha bermodal besar (Mikro dan Makro).

Hal ini telah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia yang telah bekerja sama melalui Bank–Bank Syariah dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat dengan memberikan serta memfasilitasi Pembiayaan-Pembiayaan kecil (mikro). Bank-Bank Syariah akan bekerjasama dengan Lembaga-Lembaga keuangan mikro dalam proses penyaluran dana yang diberikan untuk masyarakat.

Kerja sama yang dibangun antara Bank Syariah dengan lembaga lembaga mikro bersifat mutual benefit dan sama sama memiliki tujuan untuk proses pengembangan Mikro Masyarakat. Untuk mendukung kerjasama tersebut Bank Indonesia sebagai pionir terdepan sejak tahun 2011 telah melakukan pemetaaan industri Baitul Maal Waat Tamwil (BMT) dan koperasi Syariah.

Industri Keuangan Kecil (Mikro) syariah

Urgensi mengenai penetapan  Industri Keuangan Kecil (Mikro) syariah telah disadari oleh pemerintah. Banyak hal yang dapat dikuatkan dalam upaya penguatan indutri keuangan  syariah yang terus  dilakukan. Penguatan ini dimulai dengan dibuatkannya landasan hukum mengenai Keuangan Mikro yaitu dengan penerbitan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengenai Perkoperasian dan Undang Undang No 1 Tahun 2013 Mengenai Lembaga Keuangan Mikro.

Dengan landasan hukum yang telah ditetapkan tersebut dapat memudakan lembaga keuangan mikro dalam melakukan proses kerja sama dengan institusi lain baik dalam aspek permodalan maupun aspek lainnya.

Industri keuangan sebagai unit utama yang berperan dalam sektor keuangan akan  memberikan solusi berupa memberikan pembiayaan-pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi aspek permodal dimasyarakat. Saat ini Lembaga keuangan konvensional maupun syariah  seperti Koperasi, Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Bank  Syariah ataupun (Konvesional) sudah  melakukan proses menyalurkan dana yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini bank Syariah akan memberikan penyaluran dana mereka melalui pembiayaan modal menggunakan akad mudharabah ataupun musyarakah, lalu melakukan proses penyaluran pembiayaan pembelian peralatan/mesin menggunakan akad Murabahah, serta menyediakan fasilitas sewa gedung/sewa peralatan menggunakan akad ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Thamliq.

Bagi Hasil

Dari beberapa mode pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas produksi usaha yang akan dijalankan oleh nasabah (masyarakat). Dari proses pembiayaan yang diberikan, Bank syariah akan mendapatkan bagi  hasil dari pengelolaan yang dilakukan nasabah.

Metode pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat memiliki metode pembayaran yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengembalikan modal yaitu melalui cara taqish (cicil) tanpa adanya bunga pada saat pengembalian modal yang telah diberikan.

Dalam proses pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah, Bank Syariah memberikan persyaratan dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan pembiayaan. Dokumen yang diperlukan oleh pihak bank diantaranya adalah Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor), NPWP , dan Jaminan  (Corrateral) yang dilampiran nasabah kepada pihak Bank Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah

Selain Bank Syariah, Masyarakat yang sedang  memerlukan dana dalam proses usahanya dapat mengajukan proses pembiayaan kepada  lembaga keuangan syariah  lainnya seperti Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, dan lainnya. Alur proses pengajuan yang diajukan pada lembaga keuangan syariah lainnya hampir sama dengan Bank Syariah. Setiap pengajuan pembiayaan  yang telah di lakukan nasabah akan diterima oleh Lembaga Keuangan yang bersangkutan untuk di proses secara detail dan lanjutan.

Pada proses persetujuan ini lembaga keuangan syariah akan melakuakan proses analisa usaha  nasabah. Dari Proses analisa tersebut akan dihasilkan keputusan persetujuan besarnya permodalan yang akan diberikan oleh Lembaga Keuangan tersebut. Khususnya Lembaga Keuangan Syariah akan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan akad dan tujuan dari pembiayaan yang di butuhkan oleh nasabah.

Dalam pemberian modal yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah akan menggunakan sistem Bagi Hasil. Dimana dari sistem bagi hasil ini akan menghindarkan dari proses Bunga atau Riba didalamnya. Proses Bagi Hasil yang telah dikerjasama dalam sistem  akan diperoleh bagi hasilnya setelah proses produksi atau usaha nasabah dimulai.

Proses pembagian bagi hasil  akan dilakukan pada saat usaha yang dijalankan memiliki keuntungan. Keutungan dari usaha yang dijalankan akan di bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal kerjasama.

Dalam proses pembiayaan yang diberikan memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahterann masyarakat melalui ragam moda pembiayaan yang terdapat pada produk Bank Syariah. Moda pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah menggunakan akad mudhrabah dan musyarakah.

Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1). Moda Pembiayaan Modal.

Moda Pembiayaaan Modal merupakan  moda dengan memberikan dana dari pihak bank kepada UMKM Masyarakat di lakukan menggunakan akad Musyarakah. Pada Moda ini nasabah selaku peminjam dan pengelola dana akan melengkapi persyarataan kepada pihak bank sebagai syarat dalam pembiayaan  berupa  KTP, NPWP, Jaminan (Corrateral) dan dokumen lainnya yang diperlukan Bank  dalam proses pembiayaan.

Pada saat proses  perjanjian Kerja Sama yang dilakukan Bank dan Nasabah (UMKM) akan menyepakati nisbah bagi hasil dari usaha yang akan dikerjasamakan yaitu, diantaranya 50%:50 % , 40% : 60 % dan lain-lain sesuai kesepakatan. Nasabah sebagai pengelola dana  akan mengelola dana yang diberikan oleh Bank.

2). Moda Pembiayaan Sewa Menyewa.

Moda Pembiayaan Sewa Menyewa merupakan moda yang memberikan fasilitas sewa atas sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin dan lain sebagainya, yang berdasarkan  biaya sewa yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah (UMKM). Dalam proses pembiayaan sewa  ini menggunakan akad Ijarah.

3). Moda Pembiayaan dengan Moda Murabahah

Pembiyaaan dengan moda murabahah merupakan moda pembiyaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada pihak nasabah dengan proses mekanisme pembelian bahan baku yang dibelikan oleh pihak bank dan  dijual kembali kepada nasabah berdasarkan akad murabahah. Dalam proses  moda pembiyaaan dengan moda Murabahah maka, bank akan membelikan bahan baku dan menjual kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan atas barang yang akan dijual tersebut.

Murabahah

Pada proses penerapan mode murabahah ini banyak digunakan dalam proses eksportir yang membutuhkan pembiayaan pada perosesan bahan baku dan untuk menutup upah tenaga kerja dan biaya umum dalam kegiatan eksportir. Dalam eksportir tersebut, murabahah masih harus dikombinasikan dengan moda pembiyaaan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dari berbagai moda pembiayaan yang diberikan oleh Bank dalam memfasilitasi dana untuk UMKM, Bank Syariah tidak menerapkan proses bunga atau tambahan didalamnya. Bank Syariah menggunakan skema sistem bagi hasil atas usaha tersebut. Diharapkan Nasabah  Dalam proses penyaluran pembiayaan Bank dan Nasabah diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan UMKM dimasyarakat.

Pengacara Syariah

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan
  10. Butuh pendampingan dana pinjaman kerjasama operasional syariah

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai Kerjasama Mikro Bank Syariah bersama UMKM bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan Kerjasama Mikro Bank Syariah bersama UMKM atau mengalami masalah :

Jual Beli Kendaraan

Akad Mudharabah dan Musyarakah

Produk Operasional Bank Syariah

Pembiayaan Bank Syariah

Akad Tijaroh

perumahan kpr syariah dengan metode akad murabahah ijarah muntahiya bit thamliq dan istishna

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here