Beranda Hukum KONTRUKSI DIVERSI TENTANG TINDAK PIDANA TANPA ADA KORBAN

KONTRUKSI DIVERSI TENTANG TINDAK PIDANA TANPA ADA KORBAN

KONTRUKSI DIVERSI TENTANG TINDAK PIDANA TANPA ADA KORBAN

Konstruksi Diversi Tindak Pidana Tanpa Korban – Beda halnya diversi yang mengikuti pengadilan yang ada korbannya. Tidak ada yang ada hanyalah di PPnya. Mungkin akan lebih mudah jika dijalankan dengan tata cara yang sudah dirinci dalam beberapa aspek pada Pasal UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Jika meningkatkan pengadilan yang sudah diatur lah Perma. Maka dari itu harus diversifikasi mana yang diperlukan serta dalam Pasal yakni Pasal 9 (Sembilan) Ayat (2 (Dua)) serta Pasal 10 (Sepuluh) Ayat (1 (Satu) dan (2 (Dua) UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Tata Cara Diversi tanpa ada korban

Dari aturan Pasal diatas bisa kita artikan dikontruksikan dalam bentuk serta tata cara Diversi tindak pidana tanpa adanya korban sebagai berikut :

  1. Kontruksi Pertama : “Kesepakatan Diversi” Tanpa adanya Persetujuan. Dengan kata lain tanpa memerlukan persetujuan dari Korban ternyata Diversi untuk meriview Tindak Pidana Tanpa Korban mempunyai karakteristik khusus lainnya yaitu melakukan tanpa adanya anak serta keluarganya. Kontruksi penyayi TIMAH dari sebuah penafsiran cont r ario dengan ketentuan Pasal 9 (Sembilan) Ayat (2 (Dua)) Huruf C UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang menyatakan : Kesepakatan Diversi harus dengan persetujuan Korban serta Keluarga Anak Korban dengan pengecualian jika untuk review Tindak Pidana tanpa korban.

Samar-samar aturan itu menunjukkan Diversi “dipaksakan” serta ditunjukan oleh Anak. Apakah sang anak Siap atau Tidak karena tindak pidana tanpa korban. Serta anak harus mau untuk melakukan diversi serta halnya penyanyi Berbeda halnya dengan Diversi “Umumnya”

Dikarenakan Syarat Utama Pelaksanaan Diversi ialah Anak (Pelaku) harus bersedia melaksanakan Diversi atau Anak harus mengakui tindakannya. Jika anak tidak mau mengakuinya tindakannya maka proses Diversi dinyatakan gagal sejak dari awal.

Persetujuan Diversi

Permasalahannya ialah ketentuan Pasal 9 (Sembilan) Ayat 2 (Dua) yang menyebutkan kualifikasi “Persetujuan Diversi” bukan “Pelaksanaan Diversi” kontruksi ini dapat menimbulkan 2 (Dua) Hal yakini dengan berikut :

  1. Jika melaksanakan Diversi maka bentuk dari persetujuan Diversi maka anak harus menyetujuinya.
  2. Jika hanya dipaksakan kepada anak itu hanyalah kesepakatan Diversi bukan Pelaksanaan Diversinya maka pelaksanaan diversi hanya bisa ditentukan pada anak apakah bersedia atau tidak, jika anak menyutujuinya tidak melaksanakan Diversi maka dari itu Diversi tidak bisa diaktifkan dari awal.

Dengan melihat dari asas praduga tak bersalah serta asas seseorang yang tidak bisa membantu untuk membuktikan bahwa sudah melakukan pembalasan atas dasar pembenar ialah kontruksi kedua harus diberikan ruang, agar dalam hal tindak pidana tanpa adanya korban.

Tindakan Diversi tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan terhadap anak, jika Anak enggan atau tidak mau menyutujui perbuatannya serta kebalikannya jika Anak mengakuinya perbuatanya maka Diversi bisa dilaksanakan.

Demikian harus digaris bawahi ialah alasannya Anak tidak mau melaksanakan Diversi, untuk mengatur Anak tidak menyutujuinya perbuatannya serta bukan alasan lainnya. Jika Anak mengakui perbuatannya maka upaya Diversi harus dilakukan dengan membuat kesepakatan Diversi.

Kesepakatan Diversi

Oleh sebab konstruksi “kesepakatan Diversi dibikin tanpa adanya kesediaan anak” karena itu bila Anak melakukan tindak lanjut tanpa ada korban, Penyidik ​​memiliki kuasa “absolut” untuk mengendalikan type tindaan yang diserahkan kepada Anak itu dalam kesepakatan Diversi yang dibikin.

  1. Konstruksi Ke-2: Cuma Penyidik ​​yang mempunyai kuasa untuk melakukan Diversi tindak pidana tanpa ada korban.

Konstruksi Penyayi TIMAH Dari ketetuan Pasal 10 UU SPPA Yang Ketentuan pasalnya Cuma “menyebutkan” Penyidik Yang dapat melakukan Diversi untuk ulasan Tindak Pidana hearts Pasal 9 ayat (2) UU SPPA (pelanggaran; Tindak Pidana Mudah; Tindak Pidana Tanpa ada Korban; atau Nilai Kerugian Korban tidak Lebih dari UMP).

Sebab tidak menyertakan faksi lain dalam soal ini Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri. Karena itu Pasal 10 dibikin basic untuk mengatakan Penuntut Umum serta Hakim tidak memakai untuk melakukan Diversi. Masalah Tidak dikatakannya Penuntut Umum harus beralasan untuk masalah melanggar serta tindak pidana mudah sesuai dengan hukum acara.

Penuntut Umum tidak diikutsertakan dalam penyelesaian masalah itu. Namun untuk type masalah lain yang berkaitan dalam Pasal 9 ayat (2) Penuntut Umum. Undang-undang SPPA dibikin dengan mendasarkan kepada pihak yang terjebak dalam riset masalah sesuai hukum acara pengadilan.

Dalam RPP SPPA, kembali mengendalikan mengenai Penganekaragaman tanpa ada kesepakatan korban, tetapi mengendalikan dalam RPP, SPPA tidak menjawab, menyepakati yang muncul dari penataan dalam UU SPPA.

UU SPPA

Penataan Tentang Diversi tanpa ada memerhatikan korban dalam RPP SPPA cuma ada pada 3 Pasal (Pasal 25, Pasal 26 serta Pasal 27 RPP SPPA). Diversi tanpa ada kesepakatan korban cuma akan dikerjakan pada Langkah Penyelidikan atau Kepolisian (Pasal 10 UU SPPA serta Pasal 27 RPP SPPA).

Dengan begitu, konstruksi cuma Pengamanan yang sukses lakukan Diversi, tindak lanjut tanpa ada korban, di setujui oleh RPP Diversi. Tidak ada keterangan tentang fakta dari Pasal 10 UU SPPA serta di RPP Diversi cuma tentang izin Penyidik ​​dan tidak mengatakan Diversinya bisa dikerjakan oleh Penuntut Umum atau Hakim.

Bila Diversi di tingkat awalnya tidak berhasil, apa kurang terkaitnya atau apa konstruksinya dibikin demikian? Yaitu pembuat UU SPPA memandang butuh Diversi tindak penjara tanpa ada korban spesial (serta biasanya Diversi tindak pidana dalam Pasal 9) tidak berhasil di tingkat Penyelidikan, Diversinya diyakinkan sukses di tingkat Pengadilan Negeri.

“Keharusberhasilan” Diversi di tingkat Penyelidikan sebetulnya beralasan dari sebab bila Beberapa anak di tingkat Penyidikan meyakini karena menyetuji Diversi tentu sukses sebab tidak ada korban yang akan menyanggahnya.

Ini di dukung oleh pembangunan kesepakatan Diversi ini pun tidak dibutuhkan untuk beberapa anak yang disiapkan bentuk “hukuman” Diversi tanpa ada kesepakatan korban relatif “mudah” karena itu “diyakinkan” Anak serta keluarga tidak bisa terlepas dari persetujuan Diversi atau Beberapa anak lebih sepakat untuk terima persetujuan Diversi itu.

Contoh :

Misalnya bila memberikan laporan pelanggaran narkotika kelompok I yang melawan pidananya hukuman penjara maximum 4 (empat) tahun. Anak bersedia lakukan Diversi berbentuk terima perbuatannya, hingga Penyidik ​​melakukan Diversi, diyakinkan Diversi ini sukses dibikin oleh:

– Anak serta menyanggah akan terima kesepakatan yang berlainan oleh karenanya yang bisa dijatuhkan pada Anak pemakai narkotika relatif “lebih mudah serta menguntungkan” dibanding bila proses diteruskan ke persidangan.

Bila sukses didiversi “hukumannya” cuma berbentuk rehabilitasi, undian pada orangtua , turuti diklat atau service warga paling lama 3 bulan, relatif tambah lebih mudah bila berproses di pengadilan Beberapa anak yang membutuhkan pertanggungan genting optimal 4 (empat) tahun serta proses peradilan yang memakan waktu.

– Hal yang sangat penting, jikapun Beberapa anak serta sepakat dengan isi kesepakatan Diversi, mereka oleh UU tidak diberi peranan tidak untuk menyetujuinya oleh sebab konstruksinya ialah “Kesepakatan Diversi” dibikin tanpa ada minta kesediaan Anak serta perawatan.

Hal di atas yang sebagai wakil “Resolusi” supaya percara tanpa ada korban serta tindak remeh yang lain harus dituntaskan di tingkat Penyelidikan.

Masalah ini tidak wajar untuk dinaikkan ke penuntutan serta disuruh ke persidangan, hingga untuk menyaring perkara-perkara yang remeh supaya tidak diserahkan ke pengadilan, ketetapan Pasal 9, 10 UU SPPA cuma mencuplik Penyidiklah yang minta lakukan Diversi.

Pengacara Pidana

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai Konstruksi Diversi Tindak Pidana Tanpa Korban bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan Konstruksi Diversi Tindak Pidana Tanpa Korban atau mengalami masalah :

hibah orang tua terhadap anak

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Customer Service Lukman Azis SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Customer Service ABDURI SH HP/Whatsapp Simpati : +6281281247293

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Kunjungi Media Sosial Kami :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here