Beranda Legalisir / Legalisasi Dokumen Legalisir Kemenkumham: Dasar Hukum, Tujuan, Prosedur, dan Penjelasan Lengkap Lainnya

Legalisir Kemenkumham: Dasar Hukum, Tujuan, Prosedur, dan Penjelasan Lengkap Lainnya

Legalisir Kemenkumham

Kementerian Hukum dan HAM atau disingkat Kemenkumham merupakan salah satu jajaran kementerian Republik Indonesia. Lembaga yang membidangi persoalan terkait dengan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Kemenkumham memiliki berbagai direktorat jenderal yang memiliki tugas pokok masing-masing, termasuk salah satunya adalah legalisir. Legalisir Kemenkumham ini banyak dibutuhkan terutama bagi yang akan bepergian ke luar negeri.

Tugas dan Fungsi Kemenkumham

Menurut Peraturan Presiden nomor 44 yang dikeluarkan pada tahun 2015. Kemenkumham memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pada bidang hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan urusan tersebut dalam kaitannya untuk membantu Presiden dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Kemenkumham memiliki beberapa fungsi yang bermacam-macam sesuai dengan peraturan Presiden. Dalam pasal 4 Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa Kemenkum memiliki fungsi tertentu.

Pertama yang terkait dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang perundang-undangan, termasuk juga hak asasi manusia, kekayaan intelektual, pemasyarakatan, dan administrasi hukum umum. Sehingga, Kemenkumham juga melakukan koordinasi terkait pelaksanaan tugas seluruh organisasi yang berada dalam lingkungan Kemenkumham

Kemenkumham juga berfungsi untuk mengelola barang atau kekayaan milik negara yang ada kaitannya. Serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang ada dalam lingkungan Kemenkumham. Tak hanya itu, Kemenkumham juga wajib untuk melaksanakan bimbingan. Baik secara teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan urusan hukum dan hak asasi yang ada di daerah-daerah sebagai bagian dari lingkungan Kemenkumham.

Perpres No 4 Tahun 2015

Fungsi lain Kemenkumham yang tercantum dalam Perpres nomor 4 tahun 2015 tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan hukum nasional. Hingga pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan HAM. Kemenkumham juga bertugas untuk melaksanakan pengembangan SDM terutama yang berkaitan dengan hukum dan HAM serta dalam lingkungan Kemenkumham tersebut.

Fungsi-fungsi lain dari Kemenkumham ialah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan teknis hukum dan HAM. Yang berskala nasional serta pelaksanaan dari pusat ke daerah. Sehingga setiap kegiatan teknis yang berkaitan dengan hukum dan HAM. Baik yang berskala nasional, maupun kegiatan teknis seperti pemberian atau penyampaian informasi dari pusat ke daerah juga berada dalam lingkup Kemenkumham. Tentunya yang berkaitan dengan hukum dan HAM.

Terakhir, fungsi Kemenkumham ialah sebagai pelaksana pendukung kepada seluruh organisasi di bawah lingkungan Kemenkumham. Pelaksana pendukung ini bersifat substantif baik pada masing-masing gugus tugas, maupun pada kantor-kantor wilayah di tingkat daerah.

Jenis-Jenis Layanan Kemenkumham untuk Publik

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, Kemenkumham memberikan berbagai pelayanan publik yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Bila ditotal, ada enam layanan publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya.

Jenis-jenis layanan ini berada di bawah direktorat jenderal yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang utama, pelayanan publik pada Kemenkumham ini berada di bawah direktorat jenderal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen atau yang disingkat PPID.

Direktorat Jenderal PPID ini bertugas untuk menyediakan, menyimpan, serta mendokumentasikan setiap informasi yang berkaitan dengan Kemenkumham. Dalam tugasnya tersebut, Dirjen PPID juga wajib untuk menjaga setiap keamanan informasi yang ada.

Dengan adanya Dirjen PPID tersebut, setiap informasi apapun yang berkaitan dengan Kemenkumham disajikan oleh Dirjen PPID meskipun informasi tersebut lintas direktorat jenderal. Dalam Dirjen PPID ini disajikan berbagai macam informasi termasuk dari direktorat jenderal yang lain seperti Imigrasi dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lebih banyak mengurusi persoalan masyarakat dan berkaitan dengan kenotariatan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum membuat sebuah aplikasi dengan fitur yang bermacam-macam untuk mengakomodasi hal yang berkaitan dengan kenotariatan, seperti pembuatan akta, pelayanan badan hukum, termasuk legalisasi dokumen-dokumen yang akan digunakan ke luar negeri.

HAKI

Legalisasi dokumen ini sangat penting dan akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Kemenkumham juga memiliki layanan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI.

Hak Kekayaan Intelektual saat ini menjadi sesuatu yang harus diatur secara serius karena berkaitan dengan paten dan kepemilikan suatu produk atau merek agar mendapat kepastian hukum. Sehingga bisa mendorong adanya inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Selain itu, Kemenkumham juga memiliki dan mengatur pelaksanaan pelayanan publik yang berkaitan dengan imigrasi serta pemasyarakatan dan perundang-undangan. Dalam pelayanan pemasyarakatan, Kemenkumham wajib melaksanakan pelaksanaan tugas pembinaan terhadap warga binaan. Sementara pelayanan perundang-undangan melayani dalam hal pembuatan undang-undang sesuai dengan permintaan daerah, mulai dari perumusan hingga pelaksanaan.

Peran Kemenkumham dalam Layanan Keimigrasian

Kemenkumham juga memiliki layanan publik yang berkaitan dengan keimigrasian. Tugas pokok pelayanan keimigrasian yang berada di bawah Kemenkumham ini berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang imigrasi.

Yang dimaksud bidang imigrasi ini berkaitan dengan penyiapan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, hingga pembuatan paspor yang menjadi implementasi pelaksanaan teknisnya. Direktorat Jenderal Keimigrasian yang berada di bawah Kemenkumham berperan juga untuk melakukan penyidikan dan penindakan lintas batas negara.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kerjasama luar negeri. Untuk menjalankannya, Kemenkumham biasanya melakukan kerjasama dengan badan imigrasi dari negara lain dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

Kemenkumham juga berperan untuk merumuskan standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang berkaitan dengan dokumen perjalanan baik itu visa, paspor, dan berbagai dokumen lainnya. Kemenkumham berkewajiban untuk membuat ketentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dokumen perjalanan ke luar negeri, termasuk juga kebijakan tentang persyaratan sebelum bepergian ke luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, Kemenkumham tak hanya membuat aturan-aturan semata tetapi juga sebagai pelaksana dalam pembuatan visa dan paspor sebagai bagian dari dokumen perjalanan. Kemenkumham juga menjadi pelaksana dalam pemberian izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, izin bagi para imigran asing yang akan datang ke Indonesia baik itu untuk bekerja maupun wisata.

Legalisir Dokumen Perjalanan

Bentuk konkret Kemenkumham sebagai pelaksana adalah dengan membawahi setiap kantor-kantor imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan luar negeri. Kemenkumham mengatur siapa saja yang bisa keluar dan masuk wilayah negara Indonesia, termasuk dalam pengurusan dokumen perjalanan. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenkumham kemudian membuat aturan tentang kewajiban melakukan legalisir dokumen perjalanan.

Proses legalisir dokumen di Kemenkumham sejatinya berada dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tetapi tetap sesuai dengan aturan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Sehingga barang siapa saja yang ingin menggunakan dokumen asal Indonesia di luar negeri, wajib untuk melakukan legalisir kemenkumham.

Dasar Hukum Legalisir Kemenkumham untuk Penggunaan Dokumen ke Luar Negeri

Legalisir adalah proses memberikan pengesahan berupa tanda tangan dari pejabat pemerintah maupun pejabat umum lainnya yang diangkat secara resmi oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya sebagai pihak yang berwenang dalam bidang imigrasi dan kenotariatan, Kemenkumham berwenang juga untuk memberikan legalitas terhadap dokumen-dokumen yang akan digunakan di luar negeri.

Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Luar Negeri bekerja sama untuk mengatur keluar masuknya dokumen dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, menyebutkan bahwa setiap dokumen yang akan dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri wajib mendapatkan legalisir kemenkumham.

Adanya peraturan dari Kementerian Luar Negeri ini secara langsung mengikat Kementerian Hukum dan HAM untuk menerbitkan peraturan legalisir dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Dalam pembuatan peraturan legalisir dokumen di lingkup kerja Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham mengacu kepada Staatsblad 1909 nomor 291 yang mengatur tentang legalisasi tanda tangan.

Dalam dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau instansi di Indonesia dan akan digunakan di negara lain wajib untuk dipastikan legalitasnya dengan memperhatikan pengesahan dari notaris.

Peraturan Menkumham No 01 Tahun 2017

Selain itu, ada dasar hukum lain yang menyebutkan bahwa dokumen wajib untuk dilegalisasi, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM di Indonesia nomor 01 tahun 2017. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang proses alur legalisir dokumen dengan mengacu bahwa setiap dokumen dari dalam negeri yang akan dipergunakan di luar negeri harus tertib administrasi dan dipastikan hukumnya bagi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, sehingga Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia berwenang untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap dokumen yang akan dipergunakan di luar negeri. Adanya kepastian hukum pada dokumen tersebut bisa menjadi dasar bagi para warga negara Indonesia yang ada di luar negeri bahwa dokumen tersebut diakui di negara lain dan bisa dipergunakan sesuai keperluannya.

Tujuan Melakukan Legalisir Dokumen di Kemenkumham

Kementerian Hukum dan HAM wajib untuk turut campur dalam hal penggunaan dokumen dari Indonesia yang akan digunakan di luar negeri, mengingat dokumen yang bersifat resmi dan ditandatangani oleh pejabat. Oleh sebab itu, Kementerian Hukum dan HAM wajib untuk memastikan bahwa pejabat yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut sah dan lega.

Dokumen-dokumen resmi yang akan dipergunakan di luar negeri wajib untuk dipastikan keabsahannya serta legalitasnya. Untuk penjelasan mudahnya, dokumen resmi dari Indonesia tersebut harus berlaku sah sesuai hukum di Indonesia, sehingga terjamin dan bisa digunakan di luar negeri.

Database

Untuk memastikan hal tersebut, proses legalisasi kemenkumham pasti melalui proses pengecekan dan pencocokan tanda tangan notaris atau pejabat yang memberikan pengesahan pada dokumen tersebut. Pencocokan tanda tangan notaris atau pejabat tersebut berdasarkan database yang dimiliki oleh Kemenkumham.

Dengan adanya kesesuaian antara tanda tangan notaris maupun pejabat umum pada dokumen tersebut dengan database dari Kemenkumham, maka dokumen tersebut dinyatakan sah dan legal. Selanjutnya dokumen tersebut bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan warga negara Indonesia di luar negeri.

Negara lain memiliki hukum yang berbeda dengan yang ada di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan tata tertib administrasi dokumen. Sehingga tidak semua dokumen yang dikeluarkan di Indonesia bisa langsung dipergunakan di negara lain. Ibaratnya, sama seperti mata uang Rupiah yang tidak berlaku bila dipergunakan di negara lain, dan harus ditukarkan dengan mata uang negara setempat.

Bedanya, dalam pengurusan dokumen, dokumen yang dikeluarkan oleh instansi di luar negeri bisa berlaku apabila dokumen tersebut memiliki nilai legalitas di mata hukum Indonesia. Sehingga negara lain bisa mempercayai bahwa dokumen tersebut sah dan legal.

Bukti legalitas dokumen dari Indonesia tersebut berupa tanda tangan pejabat atau notaris, yang disahkan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pemerintah yang bertugas mengatur tentang aspek hukum yang ada di Indonesia. Dokumen yang sudah mendapatkan legalisir Kemenkumham artinya sudah memiliki kepastian hukum bagi masyarakatnya.

Siapa Saja yang Dapat Mengajukan Legalisir Kemenkumham

Untuk mengajukan legalisir dokumen di Kementerian Hukum dan HAM tidak dibatasi oleh kalangan tertentu. Kemenkumham tidak membatasi siapapun yang akan mengajukan proses legalisasi. Hanya saja mereka juga tetap harus menaati peraturan yang dibuat oleh Kemenkumham. Namun, umumnya, beberapa pihak berikut ini adalah yang membutuhkan legalisir Kemenkumham untuk dokumen-dokumennya.

1. Calon Mahasiswa atau Pelajar ke Luar Negeri

Seorang calon mahasiswa atau pelajar yang akan ke luar negeri untuk menempuh pendidikan pasti membutuhkan legalisir Kemenkumham untuk dokumen-dokumennya. Legalisir dokumen ini berguna bagi para calon mahasiswa sebagai salah satu syarat agar bisa diterima belajar di negara tersebut. Beberapa dokumen yang sering dilegalisir oleh para calon mahasiswa ini antara lain legalisir ijazah dan paspor.

Beberapa negara tujuan belajar juga mensyaratkan administrasi dokumen yang sudah dilegalisir oleh Kemenkumham seperti China, Taiwan, Jepang, hingga Rusia sekalipun. Biasanya legalisir dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa ijazah pendidikan sebelumnya di Indonesia benar-benar dikeluarkan secara sah oleh instansi pendidikan resmi di Indonesia. Masing-masing negara mensyaratkan administrasi yang berbeda-beda.

Tak cuma ijazah, umumnya para calon pelajar atau mahasiswa di luar negeri ini juga membutuhkan legalisasi dokumen lain seperti hasil tes kesehatan. Karena selain digunakan untuk keperluan akademisnya, para calon pelajar atau mahasiswa ini juga membutuhkan legalisasi dokumen untuk keperluan izin tinggal dan izin belajar di negara tersebut.

Selain mental yang kuat untuk menuntut ilmu di negara lain, persiapan yang berkaitan dengan administrasi juga harus dipersiapkan dengan baik. Sehingga tidak terjadi permasalahan administrasi di kemudian hari yang bisa menambah beban stres setelah belajar dengan giat. Melakukan legalisasi beberapa dokumen juga mempermudah hidup bagi para calon pelajar selama tinggal di negara lain.

2. Pasangan Antar Negara yang akan Menikah

Pasangan yang akan melakukan proses pernikahan antar negara juga wajib untuk melakukan legalisir dokumen di Kemenkumham. Menikah adalah sebuah proses yang sangat sakral. Semua tentu berharap untuk melangsungkan pernikahan sekali saja selama seumur hidupnya. Begitu pula dengan jodoh yang juga sangat misterius, karena manusia tidak bisa menentukan dengan siapa berjodoh bahkan dari negara tertentu.

Pernikahan antar negara juga sudah tidak asing lagi terjadi. Contoh paling konkrit adalah pernikahan beberapa selebritis tanah air yang menikah dengan pasangan dari luar negeri. Namun, bukan berarti rakyat biasa tidak bisa mengikuti jejak mereka. Menikah dengan pasangan dari luar negeri juga banyak terjadi dari kalangan rakyat biasa atau bukan dari kalangan artis.

UU Perkawinan Pasal 56

Untuk melangsungkan pernikahan berbeda negara, perlu persiapan yang sangat matang, baik dari segi mental maupun administrasi. Menurut UU Perkawinan pasal 56, Pernikahan beda negara yang dilakukan di luar wilayah negara Indonesia juga diakui secara hukum Indonesia. Bila didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Beberapa persyaratan dokumen seperti paspor, visa negara tujuan untuk melangsungkan prosesi pernikahan, hingga SKCK dan dokumen lainnya. Harus disiapkan dan dipastikan legalitasnya, sebelum digunakan di luar negeri. Mengingat dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen penting yang wajib dipastikan hukumnya, maka calon pasangan wajib untuk meminta legalisir Kemenkumham atas dokumen tersebut.

Sebaliknya, setelah menikah di negara lain, pasangan juga wajib untuk melaporkan pernikahannya di dinas terkait yang ada di Indonesia, selambat-lambatnya 30 hari setelah menikah. Untuk melaporkan pernikahan ini, dokumen seperti akta perkawinan harus sudah dilegalisir oleh KBRI dari negara tersebut. Bedanya, pasangan tidak perlu mengajukan legalisir dari Kemenkumham sebelumnya.

Legalisir dari Kemenkumham hanya diperlukan bagi calon pasangan yang akan menikah di luar negeri. Proses administrasi pernikahan di luar negeri tidak terlalu rumit, asal sudah mengantongi informasi persyaratan sebelumnya. Persiapan pernikahan tidak hanya soal mental dan uang saja, tetapi juga persiapan administrasi, terutama bagi yang akan menikah di luar negeri.

3. Pelaku Bisnis yang Melakukan Kegiatan Ekspor Impor

Pelaku bisnis yang melakukan kegiatan ekspor impor juga tidak bisa dilepaskan dari kewajiban untuk melakukan legalisasi dokumen di Kementerian Hukum dan HAM. Sejak adanya kemudahan dalam perdagangan luar negeri, banyak sekali pebisnis Indonesia yang kemudian memasarkan dan menjual produknya di negara lain. Tidak jarang, produk-produk tersebut lebih diminati di luar negeri timbang di Indonesia.

Produk yang umumnya dipasarkan di luar negeri, di antaranya adalah produk pangan dan furniture. Produk pangan dan furniture Indonesia sudah terkenal memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga banyak disukai oleh negara-negara lain. Tidak sedikit produk-produk tersebut yang kemudian dijual di luar negeri.

Membahas tentang perdagangan dan ekspor impor barang ini tentu tidak bisa dilepaskan dari proses administrasi yang mengikatnya. Agar produknya bisa diekspor ke negara lain, seorang pelaku usaha harus memiliki dan memenuhi persyaratan seperti Surat Izin Usaha atau SIUP. Surat Izin Usaha ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di wilayahnya masing-masing.

COO Invoice

Bila diperlukan, pelaku usaha juga wajib memiliki dokumen lain seperti dokumen teknis terhadap barang miliknya yang akan diekspor. Namun, sebelum melakukan kegiatan ekspor, pelaku bisnis harus mendapatkan kepastian hukum atas dokumen-dokumen tersebut melalui Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia dengan cara melakukan legalisir Kemenkumham atas dokumen-dokumen izin usaha tersebut seperti legalisir COO dan invoice.

Setiap dokumen yang dibuat di Indonesia tidak bisa langsung digunakan dan berlaku di negara lain, sebelum mendapatkan kepastian hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Begitu pula Surat Izin Usaha dan Dokumen Teknis tersebut tidak akan diakui oleh negara tujuan ekspor, bila tidak mendapatkan keabsahan dan legalitas dari Kemenkumham.

Proses ekspor dan impor sendiri saat ini sudah semakin dipermudah dengan memasuki era perdagangan bebas. Kegiatan ekspor produk barang ini menjadi sebuah cara terbaik untuk meningkatkan laba dari suatu bisnis. Penjualan barang di luar negeri, atau ekspor, ini juga tidak hanya meningkatkan pendapatan pebisnis, tetapi juga meningkatkan cadangan devisa negara.

4. Pelaku Bisnis yang Ingin Melakukan Ekspansi Bisnis ke Luar Negeri

Kesuksesan para pengusaha dalam melakukan ekspor biasanya juga turut memantik pengusaha lain untuk melakukan hal yang sama. Pengembangan bisnis di luar negeri ini memang sangat bagus bagi perkembangan bisnis seseorang, terutama bila negara tujuan tersebut merupakan pasar yang sangat ideal seperti bisnis pangan berupa buah-buahan tropis.

Tidak semua negara sekaya Indonesia dalam hal buah-buahan tropis, yang menyebabkan banyak negara tertarik untuk mendatangkan buah-buahan tropis dari Indonesia. Oleh sebab itu, melakukan ekspansi bisnis seperti bisnis pangan dan buah-buahan ini sangat menjanjikan bagi para pelaku bisnis, begitu juga dengan bisnis furniture dan lain-lain.

Melakukan ekspansi bisnis di luar negeri memberikan banyak sekali manfaat mulai dari menjadi bukti bahwa perusahaan atau bisnis mengalami pertumbuhan yang baik. Selain itu, dengan mengembangkan ekspansi bisnis ke luar negeri juga dapat mengurangi pesaing dalam negeri, terutama untuk bisnis-bisnis yang sudah jamak dan populer di dalam negeri.

Untuk melakukan pengembangan bisnis ke luar negeri, sangat penting melakukan penelitian terkait produk dan target pasar di negara lain. Perencanaan untuk mengembangkan bisnis ke luar negeri harus sangat matang. Agar pengembangan bisnisnya bisa berjalan dengan sukses dan bertahan lama. Selain itu, mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi juga penting sebelum membuka jalur bisnis ke luar negeri.

Dokumen Perusahaan

Beberapa dokumen seperti Surat Izin Usaha, dokumen Certificate of Origin, certificate free sale, health and sanitation, Legalisir sertifikat BPOM dan sebagainya harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut sebagai syarat dan bukti bahwa pengusaha tersebut benar-benar memiliki usaha di Indonesia. Selain itu, bukti dokumen tersebut juga harus diberikan kepastian hukum agar diakui di negara lain.

Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap dokumen-dokumen tersebut, pelaku usaha bisa meminta kepastian hukum dari Kementerian Hukum dan HAM melalui bukti cap legalisir. Cap legalisir Kemenkumham ini membuat dokumen tersebut diakui sesuai hukum di Indonesia dan dapat memenuhi syarat pengembangan bisnis di negara lain.

5. Orang atau Pasangan yang Bepergian ke Luar Negeri

Beberapa negara juga menerapkan aturan yang cukup ketat bagi siapa saja yang ingin berkunjung. Tidak semua negara di dunia membebaskan visa bagi turis asal Indonesia. Untuk itu, sebaiknya persiapkan beberapa persyaratan dokumen sebelum berkunjung ke negara lain. Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan di antaranya adalah hasil tes medis dan asuransi kesehatan.

Hasil tes medis dan asuransi kesehatan sangat dibutuhkan bagi beberapa negara, terlebih lagi dengan adanya pandemi seperti saat ini. Bahkan tanpa adanya pandemi sekalipun, beberapa negara tetap mewajibkan turis yang akan berkunjung untuk membawa hasil tes medis dan asuransi kesehatan. Sebagian negara di dunia bahkan memasukkan persyaratan kesehatan sebelum mengajukan visa berkunjung yang dibuktikan dengan hasil tes medis.

Hasil tes medis ini sangat berguna untuk mengetahui turis yang akan berkunjung ke negara tersebut telah bebas dari penyakit-penyakit berbahaya. Hasil tes medis juga menunjukkan riwayat penyakit yang dimiliki oleh pengunjung, sehingga bila terjadi masalah kesehatan di negara lain saat dalam periode pelesir, staf kesehatan di negara tersebut bisa mengetahui adanya riwayat kesehatan dan penanganannya.

Test Medikal

Dokumen hasil tes medis ini tentu harus dilengkapi dengan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini berguna untuk menutup biaya bila terjadi masalah kesehatan di negara lain. Karena beberapa negara, terutama di wilayah Eropa, biaya kesehatan dan perawatan di rumah sakit sangat mahal. Adanya asuransi kesehatan ini akan membantu menutup dan meringankan biaya kesehatan bila hal tersebut terjadi.

Namun, tentunya pihak negara lain tidak akan langsung mempercayai dokumen hasil tes kesehatan yang dikeluarkan oleh laboratorium atau rumah sakit yang ada di Indonesia. Dibutuhkan kepastian secara hukum yang menyatakan bahwa laboratorium atau rumah sakit yang mengeluarkan dokumen tersebut memang legal secara hukum. Oleh sebab itu, wajib bagi siapapun yang ingin bepergian untuk melakukan legalisir dokumen, terutama dokumen hasil tes medisnya.

Prosedur Melakukan Legalisir Kemenkumham

Setelah memahami betapa pentingnya legalisasi dokumen di Kemenkumham sebelum ke luar negeri, selanjutnya akan dibahas tentang proses melakukan legalisasi dokumen tersebut di Kemenkumham. Agar tidak mengalami kesalahan, pahami setiap alur yang dibahas berikut ini. Berikut ini adalah prosedur dalam melakukan legalisir Kemenkumham untuk dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum ke luar negeri.

1. Persiapkan Dokumen yang Akan Dilegalisir

Prosedur pertama dalam melakukan legalisir Kemenkumham adalah dengan mempersiapkan segala dokumen yang akan dilegalisasi. Pastikan dokumen-dokumen yang dilegalisir sesuai dengan ketentuan agar pihak Kemenkumham mau memberikan legalisasi atas dokumen-dokumen tersebut. Pastikan juga dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Jenis-jenis dokumen yang bisa dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM di antaranya: Akta Kematian, Akta KelahiranSurat Keterangan Dokter atau Tes Medis, Transkrip Nilai, Ijazah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK, Surat Izin Mengemudi,  Dokumen Surat Izin Usaha, Akta Pernikahan, Akta Notaris, Dokumen Certificate of Origin atau COO, dan dokumen lainnya.

Dokumen-dokumen tersebut nantinya harus dibawa ke kantor Kementerian Hukum dan HAM. Baik versi asli maupun fotocopy. Segala dokumen yang akan digunakan di luar negeri harus dipastikan hukumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM, oleh sebab itu, dokumen-dokumen tersebut harus dilegalisir terlebih dahulu oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa melakukan legalisasi dokumen-dokumen yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat asal Indonesia, atau instansi yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pastikan dokumen-dokumen yang akan dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM adalah dokumen yang berasal dari Indonesia atau ditandatangani oleh pejabat Indonesia.

2. Melakukan Penerjemahan ke Dalam Bahasa Inggris

Satu hal penting yang harus dilakukan sebelum mengajukan permohonan legalisir Kemenkumham atas dokumen-dokumen tersebut adalah melakukan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa yang diakui di negara setempat. Melakukan penerjemahan ini sebagai syarat agar dokumen tersebut dapat terbaca oleh pihak negara tersebut, sehingga dapat diketahui isi dari dokumen yang dilegalisasi tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM akan langsung menolak permohonan legalisasi dokumen yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Untuk melakukan penerjemahan dokumen ini, wajib hukumnya menggunakan jasa penerjemah tersumpah yang sudah diakui kredibilitas hasilnya. Tidak selalu dalam bahasa Inggris, karena beberapa negara mensyaratkan untuk menerjemahkan dokumen ke dalam bahasa yang menjadi standar negara tersebut.

3. Mendapatkan Cap dari Notaris

Prosedur berikutnya adalah dengan meminta cap atau tanda tangan dari notaris. Namun, tidak semua notaris bisa memberikan cap dan tanda tangan dalam dokumen yang akan dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM. Hanya notaris-notaris yang sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM saja yang berhak memberikan cap basah atau tanda tangan legalitas pada dokumen yang akan dilegalisir.

Kementerian Hukum dan HAM hanya akan memberikan legalitas pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi Indonesia, dengan tanda tangan pejabat atau yang mewakilinya. Bila dokumen tersebut bukan ditandatangani oleh pejabat, maka bisa digantikan oleh notaris atau pejabat umum yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

Notaris maupun pejabat yang memberikan tanda tangan atau cap basah pada dokumen yang akan diajukan legalisir Kemenkumham sebelumnya sudah memberikan contoh tanda tangannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Maka, notaris atau pejabat tersebutlah yang berhak untuk memberikan cap basah atau tanda tangan. Nantinya, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap database tanda tangan notaris atau pejabat tersebut.

4. Mendatangi Kantor Kemenkumham

Langkah selanjutnya dalam melakukan legalisir Kemenkumham untuk dokumen-dokumen tersebut adalah dengan mendatangi langsung kantor Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Namun, agar tidak salah langkah, jangan mendatangi kantor pusat Kementerian Hukum dan HAM yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Melainkan datanglah ke kantor Administrasi Hukum Umum Kemenkumham yang ada di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat.

Kantor Administrasi Hukum Umum inilah yang melayani segala macam pelayanan publik mulai dari pembuatan akta perusahaan, pengwarganegaraan bagi warga negara asing yang ingin berpindah menjadi warga negara Indonesia, hingga pelayanan legalisasi dokumen. Sementara kantor pusat Kementerian Hukum dan HAM tidak lagi melayani pelayanan publik dan hanya digunakan untuk urusan administrasi pemerintah saja.

Saat datang ke kantor Kementerian Hukum dan HAM, usahakan untuk datang sepagi mungkin sehingga tidak akan mengantri terlalu lama. Jangan lupa untuk datang dengan membawa dokumen asli dan fotocopy dokumen yang akan dilegalisasi. Tentunya pastikan juga dokumen tersebut sudah dalam bahasa Inggris atau bahasa negara yang akan dituju.

5. Melakukan Registrasi Secara Online

Kini pelayanan publik di kantor Kementerian Hukum dan HAM sudah berubah menjadi semi online. Meski tetap datang ke kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan legalisir dokumen, tetapi hampir semua aktivitasnya dilakukan secara online. Dalam loket-loket yang ada di kantor Kementerian Hukum dan HAM tersebut, terdapat komputer-komputer yang bisa digunakan.

Dalam melakukan registrasi, pastikan untuk memasukkan data-data yang diminta dengan benar. Lantas untuk memverifikasi akun yang didaftarkan, lakukan pengecekan pada email yang didaftarkan untuk mengaktivasi akun tersebut. Tenang saja, bila mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada petugas yang ada di sana.

6. Mengunggah Dokumen yang Sudah Dipindai

Karena proses melakukan legalisir Kemenkumham sudah dilakukan semi online, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengunggah dokumen-dokumen yang akan diajukan legalisasi. Masukkan dokumen-dokumen yang sudah dipindai atau difoto sebelumnya ke dalam komputer yang ada di kantor Kemenkumham tersebut. Nantinya akan ada petugas yang membantu untuk memfoto dokumen-dokumen tersebut.

Pastikan hasil pindai atau foto dokumen tersebut dalam kondisi baik dengan memperlihatkan tanda tangan dan nama pejabat atau notaris yang bertanda tangan tersebut secara jelas. Masukkan data-data yang diperlukan dalam komputer tersebut, termasuk nama pejabat yang melakukan verifikasi. Selanjutnya tunggu beberapa waktu hingga dihubungi begitu berkas tersebut sudah diverifikasi.

7. Membayar ke Teller Bank

Setelah mendapatkan notifikasi bahwa berkas berhasil diverifikasi, langkah selanjutnya adalah membayar biaya legalisasi sesuai dengan tagihan. Billing yang dikirimkan melalui teller bank yang sudah ditunjuk. Di kantor Kementerian Hukum dan HAM tersebut terdapat beberapa teller bank yang ditunjuk untuk melayani pembayaran. Hal ini sesuai dengan pelayanan publik yang dipilih atau bisa juga dengan mendatangi teller bank yang sama di tempat lain.

8. Mengambil Stiker Legalisir

Proses legalisir Kemenkumham saat ini tidak lagi menggunakan tanda tangan atau cap basah langsung dari Kementerian Hukum dan HAM. Pemohon legalisasi dokumen hanya akan diberikan stiker bukti legalisir setelah berkas yang diunggah sebelumnya berhasil diverifikasi. Proses melakukan verifikasi ini bervariasi, bisa 3 jam saja, tetapi juga bisa berhari-hari lamanya.

Nantinya, proses pengambilan stiker legalisir ini harus dilakukan di kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan menunjukkan bukti pembayaran dan membawa e-KTP. Pengambilan stiker ini bisa dilakukan sendiri atau menunjuk orang lain dengan memberikan surat kuasa yang dilampiri dengan e-KTP pemohon. Selanjutnya tinggal datang ke kantor Kemenkumham untuk mengambil stiker legalisir dan memasangnya pada dokumen yang dimaksud.

Ketentuan-Ketentuan Dokumen yang Bisa Diajukan Proses Legalisir Kemenkumham

Melewati proses legalisir Kemenkumham yang sangat panjang tersebut tidak menjamin pemohon akan langsung otomatis mendapatkan legalisasi atas dokumen-dokumen yang diajukan. Tidak jarang juga Kemenkumham membatalkan proses legalisasi karena dokumen-dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan. Berikut ini ketentuan-ketentuan dokumen yang bisa diajukan proses legalisasi di Kemenkumham.

1. Dokumen Asli maupun Fotocopy

Kementerian Hukum dan HAM tidak membatasi bentuk dokumen yang bisa diajukan proses legalisasi. Pemohon diperbolehkan untuk mengajukan legalisasi atas dokumen, baik dalam bentuk dokumen asli maupun dokumen fotocopy. Nantinya, pihak Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi pada tanda tangan dan nomor dokumen.

Verifikasi dilakukan untuk melakukan pengecekan atas siapa pejabat yang melakukan tanda tangan tersebut. Tanda tangan tersebut akan dicocokkan dengan database yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Bila dilakukan oleh pejabat yang tidak terdapat dalam database Kementerian Hukum dan HAM. maka harus dimintakan tanda tangan atau cap basah di notaris-notaris yang sudah ditunjuk.

2. Dokumen Sipil yang Diterbitkan oleh Instansi Pemerintah Indonesia

Ketentuan selanjutnya dokumen yang bisa diajukan proses legalisir Kemenkumham adalah dokumen sipil yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Indonesia. Dokumen sipil yang dimaksud bisa berupa paspor, akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, dan sebagainya. Dokumen sipil lainnya yang bisa diajukan proses legalisasi adalah dokumen bisnis seperti Surat Izin Usaha dari dinas terkait.

Berbagai dokumen tersebut baik sipil maupun dokumen bisnis tersebut berbeda sesuai dengan peruntukannya. Umumnya, dokumen sipil seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, atau Kartu Tanda Penduduk dibutuhkan ketika akan melanjutkan studi di luar negeri. Sementara dokumen Surat Izin Usaha dibutuhkan ketika akan melakukan ekspansi bisnis di luar negeri atau kegiatan ekspor dan impor atas produk dagang.

3. Dokumen sudah Diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah

Ketentuan selanjutnya dokumen-dokumen yang bisa diajukan proses legalisir Kemenkumham adalah dokumen yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan di Indonesia umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga bila dokumen tersebut akan digunakan di luar negeri, dengan proses legalisasi, harus diubah ke dalam bahasa Inggris atau bahasa negara setempat.

Beberapa negara seperti Rusia dan Tiongkok mewajibkan dokumen dari luar negara tersebut yang akan digunakan harus diterjemahkan ke dalam bahasa resminya. Padahal tidak banyak orang yang menguasai bahasa resmi negara tersebut. Sehingga agar terjemahan terhadap dokumen menjadi akurat, harus dilakukan oleh seorang penerjemah tersumpah.

Proses penerjemahan ini harus dilakukan oleh seorang penerjemah yang sudah tersumpah. Penerjemah tersumpah sudah mengantongi sertifikat dan izin usaha atau jasa terjemahan. Dengan sertifikatnya tersebut membuktikan bahwa hasil terjemahannya telah diakui secara resmi oleh instansi-instansi. Hasil terjemahan dari penerjemah tersumpah tersebut sudah diakui keakuratannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penerjemah tersumpah adalah seorang penerjemah yang memiliki jam terbang tinggi dalam proses penerjemahannya. Hasil terjemahannya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dibuktikan adanya sertifikat penerjemah tersumpahnya tersebut. Dengan begitu, ia berhak untuk melakukan penerjemahan atas dokumen-dokumen resmi.

4. Dokumen dalam Keadaan Aktif

Selanjutnya, dokumen yang akan digunakan di luar negeri dengan terlebih dahulu mendapat legalisir Kemenkumham adalah dokumen tersebut dalam keadaan aktif. Keadaan aktif di sini dimaksudkan bahwa dokumen tersebut masih berlaku secara hukum di Indonesia. Penting mengetahui masa aktif dokumen tersebut karena beberapa dokumen memiliki periode aktif tertentu.

Dokumen seperti Kartu Keluarga, ijazah, atau e-KTP mungkin tidak memiliki masa aktif. Tetapi dokumen seperti Surat Izin Mengemudi atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian memiliki masa aktif tertentu. Bisa dokumen tersebut sudah melewati masa aktifnya, dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus diperbarui.

Dokumen-dokumen yang tidak berlaku secara hukum tersebut tidak bisa diajukan proses legalisir Kemenkumham dan harus dilakukan pembakuan terlebih dahulu. Bila bertujuan untuk tinggal di luar negeri dalam periode yang cukup lama. Pastikan dokumen yang akan digunakan di luar negeri tersebut memiliki masa aktif yang cukup lama.

5. Dokumen Bersifat Penting

Dokumen yang bisa diajukan proses legalisir Kemenkumham juga harus bersifat penting dan mendukung tujuan pemohon ke luar negeri. Jenis dokumen seperti ijazah, transkrip, akta kelahiran, e-KTP termasuk dalam dokumen-dokumen penting yang wajib untuk dilegalisasi ketika akan melanjutkan studi di luar negeri.

Selain itu, ada juga dokumen seperti Surat Izin Usaha dan dokumen Certificate of Origin yang sangat penting bagi para pelaku bisnis yang akan melakukan ekspansi bisnis dan ekspor ke luar negeri. Tidak semua dokumen membutuhkan proses legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kenali jenis dokumen apakah dokumen tersebut penting atau tidak sebelum mengajukan proses legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

6. Dokumen Tidak Melanggar Peraturan Internasional

Dokumen yang akan diajukan proses legalisir Kemenkumham juga bukan dokumen yang melanggar peraturan dan hukum internasional. Hukum dan peraturan internasional ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh negara. Begitu pula dengan penerbitan dokumen, tidak diperbolehkan melanggar peraturan dan hukum internasional.

Beberapa negara bahkan memiliki peraturan khusus untuk negara tersebut seperti di Tiongkok misalnya. Tiongkok menetapkan bahwa dokumen yang akan digunakan di negaranya tidak memuat nama Taiwan dan Hongkong sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tiongkok hanya akan menerima dokumen tersebut apabila tertulis bahwa kedua negara tersebut masih berada di bawah kedaulatan Tiongkok.

Peraturan-peraturan semacam ini harus dipatuhi oleh siapapun termasuk juga warga negara Indonesia. Dokumen-dokumen harus dilakukan pengecekan terhadap hal-hal mendetail seperti ini sebelum kemudian diajukan proses legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Bila tidak, dokumen tersebut akan ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dikembalikan.

7. Dokumen Tidak Dipergunakan untuk Kegiatan yang Melanggar Peraturan Internasional

Selain dokumen tidak melanggar peraturan internasional dan peraturan dari negara yang akan dituju. Dokumen yang akan diajukan proses legalisir Kemenkumham juga tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang melanggar peraturan. Maraknya kasus terorisme adalah salah satu hal yang mendasari adanya kebijakan seperti ini. Oleh sebab itu, Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengecekan terhadap tujuan penggunaan dokumen tersebut.

Pemohon yang ingin melakukan legalisasi dokumen di Kementerian Hukum dan HAM tidak baik. Dengan tujuan untuk bergabung dengan organisasi teroris atau jaringan narkoba internasional tentu akan langsung ditolak pengajuan legalitasnya. Kegiatan terorisme atau jaringan narkoba internasional adalah jenis kegiatan yang dilarang dan melanggar peraturan internasional.

Tidak ada satupun negara di dunia ini yang mendukung kegiatan terlarang seperti terorisme dan jaringan narkoba. Bila ada warga negara yang nekat untuk melakukan kegiatan atau bergabung dengan organisasi internasional tersebut, nantinya justru akan membahayakan dan merugikan dirinya sendiri.

Kementerian Hukum dan HAM berhak mengatur siapa saja yang akan mengajukan proses legalisasi atas dokumen-dokumen yang akan dipergunakan di luar negeri. Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan aturan berdasarkan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia. Siapapun yang akan mengajukan proses legalisir Kemenkumham sepatutnya memahami dan mematuhi peraturan agar proses legalisasi bisa diterima dengan baik.

Biro Jasa Legalisir Kemenkumham

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak ada waktu karena kesibukan kerja
  2. Lokasi client yang jauh dari ibu kota jakarta
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Adanya surat asli tapi palsu
  5. Tidak mau antri, mondar mandir ke instansi dan terjebak kemacetan ibu kota
  6. Kerugian inmaterial dan waktu yang tidak bisa di beli akibat surat aspal
  7. Gaptek dan pusing bagaimana cara mengisi formulir online
  8. Bingung dan takut mencari alamat yang di tuju selama berada di jakarta
  9. Takut kirim dokumen asli ke agent yang tidak jelas dan takut dokumen hilang

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan order
  8. Dapat menghemat biaya hotel, tiket pesawat dan transportasi bagi client yang jauh dari ibukota jakarta.
  9. Proses cepat dan akurat dan dijamin keasliannya.
  10. Tidak perlu Down payment (DP) pembayaran setelah dokumen selesai, client dikirim soft copy dan invoice.
  11. Lebih dari 1000 client telah menggunakan PT Jangkar Global Groups sebagai partner

Apa saja persyaratan legalisir dokumen ?

Cara kirim dokumen ke Biro Jasa Legalisir Kemenkumham bisa melalui : JNE, TIKI, DHL Kantor pos atau Gojek dan Grab. Setelah dokumen sampai ke PT Jangkar Global Groups maka staff kami akan memberitahukan kepada anda bahwa paket sudah di terima dengan baik dan langsung di proses sesuai dengan keinginan client.

Garansi yang di berikan oleh PT Jangkar Global Groups :

  1. Kecepatan dan ketepatan waktu proses
  2. Terhindar dari masalah surat asli tapi palsu (Aspal)
  3. Terhindar dari unsur penipuan dikarenakan pembayaran setelah dokumen selesai
  4. Uang akan dikembalikan apabila dokumen anda tidak di terima oleh kedutaan karena legalisir kemenkumham dan legalisir kemenlu di ragukan keasliannya

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi PT Jangkar Global Groups untuk proses Legalisir Kemenkumham :

jasa legalisir kemenkumham

jasa legalisir kementrian luar negeri kemenlu

jasa legalisir kedutaan besar

jasa pengurusan visa

jasa penerjemah tersumpah resmi

jasa kartu kredit untuk medical gamca

jasa lulus sensor film lsf

legalitas pt jangkar

pengurusan rptka imta kitas

perkawinan campuran wni wna

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

 
 

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Customer Service Lukman Azis SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Customer Service ABDURI SH HP/Whatsapp Simpati : +6281281247293

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Kunjungi Media Sosial Kami :

 
 
 
 

Produk Layanan PT Jangkar Global Groups :

Jasa Penerjemah Tersumpah :

  1. Penerjemah Tersumpah Arab
  2. Penerjemah Tersumpah Australia
  3. Penerjemah Tersumpah Austria
  4. Penerjemah Tersumpah Argentina
  5. Penerjemah Tersumpah Algeria
  6. Penerjemah Tersumpah Afganistan
  7. Penerjemah Tersumpah Belanda
  8. Penerjemah Tersumpah Bahrain
  9. Penerjemah Tersumpah Bulgaria
  10. Penerjemah Tersumpah Brazil
  11. Penerjemah Tersumpah Bosnia
  12. Penerjemah Tersumpah Bangladesh
  13. Penerjemah Tersumpah Belgia
  14. Penerjemah Tersumpah Colombia
  15. Penerjemah Tersumpah China
  16. Penerjemah Tersumpah Dominique
  17. Penerjemah Tersumpah English
  18. Penerjemah Tersumpah Egypth
  19. Penerjemah Tersumpah Ecuador
  20. Penerjemah Tersumpah Hungaria
  21. Penerjemah Tersumpah Italia
  22. Penerjemah Tersumpah Irlandia
  23. Penerjemah Tersumpah Irak
  24. Penerjemah Tersumpah India
  25. Penerjemah Tersumpah Iran
  26. Penerjemah Tersumpah Jepang
  27. Penerjemah Tersumpah Jerman
  28. Penerjemah Tersumpah Kuwait
  29. Penerjemah Tersumpah Kazhakstan
  30. Penerjemah Tersumpah Korea
  31. Penerjemah Tersumpah Libanon
  32. Penerjemah Tersumpah lithuania
  33. Penerjemah Tersumpah Mandarin
  34. Penerjemah Tersumpah Polandia
  35. Penerjemah Tersumpah Philipina
  36. Penerjemah Tersumpah Peru
  37. Penerjemah Tersumpah Panama
  38. Penerjemah Tersumpah Pakistan
  39. Penerjemah Tersumpah Qatar
  40. Penerjemah Tersumpah Rusia
  41. Penerjemah Tersumpah Rumania / Romania
  42. Penerjemah Tersumpah Spanyol
  43. Penerjemah Tersumpah Taiwan
  44. Penerjemah Tersumpah Turki
  45. Penerjemah Tersumpah Vietnam
  46. Penerjemah Tersumpah Zimbabwe

Biro Jasa Legalisir Dokumen :

  1. Legalisir Di Notaris
  2. Legalisir Dokumen Kemenag
  3. Legalisir Dokumen Kemenlu
  4. Legalisir Dokumen Kemenkumham
  5. Legalisir Dokumen Dikti
  6. Legalisir Di kedutaan UAE
  7. Legalisir di kedutaan Kuwait
  8. Legalisir di kedutaan Kazakhstan
  9. Legalisir di Kedutaan Australia
  10. Legalisir di Kedutaan Afrika Selatan
  11. Legalisir di Kedutaan aljazair
  12. Legalisir di kedutaan Austria
  13. Legalisir di Kedutaan Argentina
  14. Legalisir di Kedutaan Bahrain
  15. Legalisir di Kedutaan Bangladesh
  16. Legalisir di Kedutaan Brazil
  17. Legalisir di Kedutaan Bulgaria
  18. Legalisir Kedutaan Ceko
  19. Legalisir Kedutaan Canada
  20. Legalisir Kedutaan China
  21. Legalisir Kedutaan Denmark
  22. Legalisir kedutaan Ecuador
  23. Legalisir Kedutaan Hungary
  24. Legalisir Kedutaan India
  25. Legalisir Kedutaan Italia
  26. Legalisir Kedutaan Jerman
  27. Legalisir Kedutaan Jepang
  28. Legalisir Kedutaan Korea Selatan
  29. Legalisir Kedutaan Kroasia
  30. Legalisir Kedutaan Laos
  31. Legalisir Kedutaan Kamboja
  32. Legalisir Kedutaan Arab Saudi
  33. Legalisir Kedutaan Qatar
  34. Legalisir Kedutaan Brunei Darussalam
  35. Legalisir Kedutaan Belanda
  36. Legalisir kedutaan Belgia
  37. Legalisir Kedutaan Bolivia
  38. Legalisir Kedutaan Chille
  39. Legalisir Kedutaan Colombia
  40. Legalisir di Kedutaan Filipina
  41. Legalisir di Kedutaan Finlandia
  42. Legalisir di Kedutaan Iran
  43. Legalisir di Kedutaan Iraq
  44. Legalisir di Kedutaan Jordania
  45. Legalisir di Kedutaan Lebanon
  46. Legalisir di Kedutaan Maroko
  47. Legalisir di kedutaan malaysia
  48. Legalisir di Kedutaan mesir
  49. Legalisir di Kedutaan Mongolia
  50. Legalisir di Kedutaan Nigeria
  51. Legalisir di Kedutaan Oman
  52. Legalisir di Kedutaan Polandia
  53. Legalisir di Kedutaan Paraguay
  54. Legalisir di Kedutaan Peru
  55. Legalisir di Kedutaan Rumania
  56. Legalisir di Kedutaan Serbia
  57. Legalisir Kedutaan Srilanka
  58. Legalisir Kedutaan Swedia
  59. Legalisir Kedutaan Suriname
  60. Legalisir Kedutaan Tunisia
  61. Legalisir Kedutaan Turki
  62. Legalisir Kedutaan Taiwan
  63. Legalisir Kedutaan Uruguay
  64. Legalisir Kedutaan Ukraina
  65. Legalisir Kedutaan Uzbekistan
  66. Legalisir Kedutaan Venezuela
  67. Legalisir kedutaan vietnam
  68. Legalisir Kedutaan vatikan
  69. Legalisir Kedutaan Yaman
  70. Legalisir Kedutaan Zimbabwe

Biro jasa keimigrasian

PT Jangkar Global Groups juga mengurus jasa urus visa turisjasa urus visa bisnis jasa urus visa kerjajasa urus visa belajarjasa urus visa family . jasa urus visa pelautjasa urus visa transitjasa urus visa sosial budayajasa urus alih status visajasa urus kitasjasa urus kitap . jasa urus rptkajasa urus imtajasa urus telex visajasa kitas lansiajasa kitas pengajar agama . jasa urus dokumen expatriate/tenaga kerja asingjasa cabut blacklist warga negara asing , medical gamca dan jasa perpanjangan visa.

Jenis Pelayanan Jasa Urus Visa seperti :

Biro jasa visa Schengen , biro jasa visa afghanisthan , biro jasa visa algeriabiro jasa visa argentinabiro jasa visa australia . Biro jasa visa austria , biro jasa visa bangladeshbiro jasa visa belgiabiro jasa visa bosnia , biro jasa visa brazil . Biro jasa visa brunai darussalambiro jasa visa bulgariabiro jasa visa bahrainbiro jasa visa belanda . Biro jasa visa cambodiabiro jasa visa canadabiro jasa visa chilebiro jasa visa china . Biro jasa visa colombia, biro jasa visa croatiabiro jasa visa cuba .

Biro jasa visa cekobiro jasa visa costarikabiro jasa visa denmarkbiro jasa visa dominiquebiro jasa visa ecuador . Biro jasa visa eghyptbiro jasa visa finlandbiro jasa visa prancisbiro jasa visa hungaria . Biro jasa visa india, biro jasa visa iranbiro jasa visa iraqbiro jasa visa irlandia . Biro jasa visa italybiro jasa visa jepangbiro jasa visa jordaniabiro jasa visa kazaksthanbiro jasa visa korea . Biro jasa visa kuwaitbiro jasa visa libanonbiro jasa visa libyabiro jasa visa lithuania .

Biro jasa visa

Biro jasa visa malaysiabiro jasa visa malibiro jasa visa maltabiro jasa visa marshall islandbiro jasa visa mexico Biro jasa visa maroccobiro jasa visa mongoliabiro jasa visa mozambiquebiro jasa visa myanmar . Biro jasa visa neherlandbiro jasa visa new zealandbiro jasa visa nigeria . Biro jasa visa norwegiabiro jasa visa omanbiro jasa visa pakistanbiro jasa visa palestina . Biro jasa visa panamabiro jasa visa papua new guinea . biro jasa perubiro jasa visa philipinabiro jasa polandia.

Biro jasa visa portugalbiro jasa visa prancisbiro jasa visa qatarbiro jasa visa romaniabiro jasa visa rusia . biro jasa visa saudi arabiabiro jasa visa serbiabiro jasa visa singaporebiro jasa visa slovakia . Biro jasa visa somaliabiro jasa visa afrika selatanbiro jasa visa spanyol , biro jasa visa srilangka . Biro jasa visa sudanbiro jasa visa swediabiro jasa visa switzerlandbiro jasa visa syria Biro jasa visa taiwanbiro jasa visa thailandbiro jasa visa tunisiabiro jasa visa turki.

Biro jasa visa ukrainabiro jasa visa UAEbiro jasa visa UKbiro jasa visa amerikabiro jasa visa uzbekisthan . Biro jasa visa vatikanbiro jasa visa venezuelabiro jasa visa vietnam . Biro jasa visa yemeniabiro jasa visa yunanibiro jasa visa zimbabwe dan negara lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here