Menu
Biro Jasa Pembuatan Visa – Legalisir Dokument – Perkawinan Campuran -Dan Penerjemah Tersumpah
Jangkar Groups

MAU ADOPSI ANAK KORBAN BENCANA

  • Bagikan
MAU ADOPSI ANAK KORBAN BENCANA

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menjelaskan kemauan baik beberapa orang untuk mengambil atau mengusung anak korban musibah harus ikuti beberapa ketentuan yang berlaku di Indonesia. “Niat baik harus didasari dengan proses yang pas. Warga butuh tahu etika yang berlaku,” kata Susanto seperti diambil Di antara, Minggu (14/10).

 

Susanto menjelaskan, pengangkatan ditata dalam Masalah 39 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Masalah itu mengatakan pengangkatan anak cuma bisa dikerjakan untuk kebutuhan paling baik buat anak serta dikerjakan berdasar tradisi rutinitas ditempat serta ketentuan perundang-undangan.

 

Masalah itu mengatakan jika pengangkatan anak tidak memutuskan jalinan darah di antara anak dengan orang-tua kandungnya serta tidak hilangkan jati diri awal anak. “Undang-Undang Perlindungan Anak mengendalikan calon orangtua angkat harus satu agama dengan agama yang diyakini calon anak angkat. Jika agama anak tidak didapati, karena itu sesuai dengan agama sebagian besar masyarakat ditempat,” katanya.

 

MAU ADOPSI ANAK KORBAN BENCANA

Pengangkatan Anak cuma bisa dikerjakan untuk kebutuhan yang paling baik buat Anak serta dikerjakan berdasar tradisi rutinitas ditempat serta ketetapan ketentuan perundang-undangan. Pengangkatan Anak seperti disebut pada ayat (1) tidak putuskan jalinan darah di antara Anak yang diangkat serta Orang Tua kandungnya. (2a) Pengangkatan Anak seperti disebut pada ayat (1) harus dicatat dalam akta kelahiran, dengan tidak hilangkan jati diri awal Anak.

 

Calon Orang Tua angkat harus satu agama dengan agama yang diyakini oleh calon Anak Angkat. Pengangkatan Anak oleh masyarakat negara asing cuma bisa dikerjakan jadi usaha paling akhir. Dalam soal Anak tidak didapati asal usulnya, orang yang akan mengusung Anak itu harus mengikutkan jati diri Anak seperti disebut dalam Pasal 27 ayat (4).

 

Dalam soal asal mula Anak tidak didapati, agama Anak sesuai dengan agama sebagian besar masyarakat ditempat.” Tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Anak, pengangkatan anak sudah ditata dalam Ketentuan Pemerintah (PP) No.54 Tahun 2007 mengenai Penerapan Pengangkatan Anak, Ketentuan Menteri Sosial Nomer 110 Tahun 2009 mengenai Kriteria Pengangkatan Anak.

 

“Proses pengangkatan anak lewat Team Alasan Izin Pengangkatan Anak. Hal tersebut untuk pastikan peralihan pengasuhan anak berjalan secara baik. Sesudah di setujui, calon orangtua asuh mendaftarkan ke pengadilan,” tuturnya.

 

Adopsi Dengan Ilegal

Sudah pernah dibahas klinik hukumonline berjudul Adopsi Ilegal, Terhitung Ranah Pidana atau Perdata?, adopsi atau pengangkatan anak berdasar Masalah 1 angka 2 PP 54/2007, ialah satu tindakan hukum yang mengubah seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang resmi, atau orang yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan serta membesarkan anak itu, ke lingkungan keluarga orangtua angkat.

 

Anak adopsi atau yang dikenal juga jadi anak angkat bisa didapati definisinya dalam Masalah 1 angka 9 UU No.23 Tahun 2002 tetang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 1 PP 54/2007, yang mengeluarkan bunyi: “Anak angkat ialah anak yang haknya diarahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang resmi, atau orang yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, serta membesarkan anak itu, ke lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasar keputusan atau penentuan pengadilan.”

 

Pada intinya, legal atau sahnya pengangkatan anak menurut hukum itu disaksikan dari keselarasan dengan tata langkah yang ditata dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tradisi rutinitas ditempat.

 

Disaksikan dengan UU Perlindungan Anak, hal penting tentang pengangkatan anak ialah pengangkatan itu tidak putuskan jalinan darah di antara anak yang diangkat serta orangtua kandungnya. Selain itu, permintaan pengangkatan anak yang sudah penuhi kriteria diserahkan ke pengadilan untuk memperoleh penentuan pengadilan. Pengadilan mengemukakan salinan penentuan pengangkatan anak ke lembaga berkaitan.

 

Lantas bagaimana bila pengangkatan anak dikerjakan tidak sesuai tata langkah yang sudah ditata dalam ketentuan perundang-undangan? Apa itu masuk ke ranah hukum perdata atau ke ranah hukum pidana? Bila bicara tentang ide pengangkatan anak yang ilegal, acuannya ada di Pasal 79 UU Perlindungan Anakyang mengendalikan tentang sangsi bila pengangkatan dikerjakan tidak sesuai ketentuan/ilegal, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta/atau denda terbanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Contoh Kasus

Contoh masalah bisa kita temui dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomer 246/PID/2014/PT- MDN. Dalam keputusan itu terdakwa diberi hukuman oleh Pengadilan Negeri Simalungun penjara enam bulan sebab lakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai tradisi istiadat serta ketentuan perundang-undangan. Yakni sebab tidak diperlengkapi dengan beberapa surat yang resmi dan agama terdakwa serta anak angkatnya berbeda. Keputusan itu dikuatkan pada tingkat banding.

 

Lihat pada penataan sangsi di atas, pengangkatan anak dengan ilegal masuk ke ranah hukum pidana. (ANT)

 

Ilegal, Pengangkatan Anak Tanpa ada Penentuan Pengadilan

Sampai kini beberapa kasus kekerasan anak, penelantaran anak serta perlakuan salah yang lain pada anak, yang dikerjakan orang-tua angkat pada anak angkat, memang sering berlangsung. Sampai kini, kondisi dan situasi yang melatari berlangsungnya tindak pidana kekerasan pada anak angkat oleh orang-tua angkat pasti bermacam.

 

Tetapi tentunya, berdasar penilaian serta analisis kami, beberapa orang-tua angkat yang bertindak kekerasan pada anak sangat miskin sudut pandang serta pandangan mengenai hak-hak anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak yang perlu dijunjung tinggi. Dan beberapa aktor biasanya alami defisit cinta serta kasih sayang yang kronis.

 

Selain itu, sampai kini dalam kerangka pengangkatan anak, atau yang sering disebutkan adopsi anak, seringkali meremehkan ketetapan, ketentuan, serta mekanisme perundangan-undangan yang berlaku buat faksi yang ingin mengambil anak. Proses serta penerapan pengangkatan anak pun tidak dimonitoring serta dipantau oleh faksi Kemensos serta Dinsos ditempat, Walau sebenarnya, pengangkatan anak tanpa ada penentuan pengadilan ialah ilegal. Mengingat menurut PP Nomer 54 Tahun 2007 mengenai Penerapan Pengangkatan Anak.

 

Yang disebut anak angkat ialah “anak yang haknya diarahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang resmi, atau orang yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, serta membesarkan anak itu, ke lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasar ketetapan atau penentuan pengadilan.”

 

Tidak hanya anak angkat, dalam system hukum kita dikenal juga arti anak asuh, yang di mengatur melalui PP Nomer 44 Tahun 2017 mengenai Penerapan Pengasuhan Anak. Dimana yang disebut anak asuh ialah “anak yang diasuh oleh satu orang atau instansi untuk diberi tuntunan, perawatan, perawatan, pendidikan, serta kesehatan, sebab orangtuanya atau satu diantara orangtuanya tidak dapat jamin tumbuh kembang Anak dengan lumrah.” Selain itu, aksi pengangkatan anak, berdasar PP Nomer 54/2007 tidak memutuskan jalinan darah di antara anak yang diangkat dengan orang-tua kandungnya. Arah pengangkatan anak ialah “untuk kebutuhan paling baik buat anak dalam rencana wujudkan kesejahteraan anak serta perlindungan anak.”

 

Pelanggaran adopsi anak

Bila berlangsung atau disangka berlangsung penyelewengan atau pelanggaran atas penerapan pengangkatan anak, warga bisa lakukan pengaduan pada aparat penegak hukum, KPAI, atau lembaga sosial ditempat, atau Menteri. Pengaduan dibikin tercatat dibarengi jati diri pengadu serta data awal mengenai terdapatnya sangkaan penyelewengan atau pelanggaran.

 

Selanjutnya, buat pekerja sosial, baik itu ASN atau orang yang dipilih oleh instansi pengasuhan yang mempunyai kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak, dengan cermat harus mengemukakan laporan sosial tentang kelayakan orang-tua angkat serta perubahan anak dalam pengasuhan keluarga orangtua angkat pada Menteri atau kepala lembaga sosial ditempat.

 

Tetapi, bila pengangkatan anak WNI dikerjakan oleh WNA, karena itu orang-tua angkat harus memberikan laporan perubahan anak pada Deplu RI lewat Perwakilan RI ditempat, paling tidak satu tahun sekali, s/d anak berumur 18 tahun.

 

Proses pengangkatan anak di Indonesia memang lumayan panjang, serta harus dilewati oleh beberapa calon orang-tua angkat untuk terjaminnya arah pengangkatan anak tersebut. Tetapi sampai kini banyak calon orang-tua angkat yang malas mengatur serta penuhi semua proses serta mekanisme pengangkatan anak sampai selesai sampai penentuan pengadilan.

 

Hingga pengakatan anak dengan illegal sering berbuntut pada nihilnya atau lemahnya tuntunan serta pengawasan pada calon anak angkat. Disitulah terbuka kesempatan kekuatan tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah pada anak oleh orang-tua angkatnya.

 

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

 

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mau adopsi anak korban bencana bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan mau adopsi anak korban bencana :

hibah orang tua terhadap anak

 

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Klinik Hukum didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Telp kantor : +622122008353 

 

Kunjungi Media Sosial Kami :

 

 

Atau bisa menghubungi kami via :

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »