Beranda Hukum MAU MEMBELI PROPERTI BERUPA APARTEMEN? YUK KENALI DULU ASPEK HUKUMNYA

MAU MEMBELI PROPERTI BERUPA APARTEMEN? YUK KENALI DULU ASPEK HUKUMNYA

MAU MEMBELI PROPERTI BERUPA APARTEMEN YUK KENALI DULU ASPEK HUKUMNYA

MEMBELI PROPERTI BERUPA APARTEMEN, Beberapa waktu yang lalu, secara beramai-ramai koran, TV, majalah, maupun media online menyiarkan berita konflik antara muhadkly MT atau biasa di sebut acoyang berprofesi sebagai komika dengan pengelola apartemen Green Pramuka City. Beberapa penghuni apartemen yang merasa kurang puaspun berada di belakang aco untuk mendukung dan menyokongnya sebagai bentuk ketidakpuasan atas pelayanannya.

Meskipun pada akhirnya kedua belah pihak telah melakukan proses perdamaian akan tetapi berita konflik atau permasalahan mereka berdua sudah tercium oleh masyarakat Indonesia. kasus seperti ini juga pernah terjadi antara ihwal 13 selaku pemilik sekaligus penghuni dari apartemen kalibata city yang akhirnya menggugat pengelola apartemen ke pengadilan.

Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ekspektasi dari pelanggan tidak sesuai dengan budget yang telah mereka keluarkan untuk membeli atau menyewa apartemen? Ataukah memang pihak pengelola atau pengembang apartemen yang memberikan pelayanan kurang baik?

Pertanyaan-pertanyaan yang tertera di atas seakan akan menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran tentang perlindungan hukum. Dan juga hubungan yang bisa dikiaskan “benci tapi rindu” antara konsumen dengan pengelola ataupun pengembang dari apartemen tentu saja harus dicari jalan keluar yang benar dan tepat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dan pengembang apartemen.

Pasal 1 ayat 10 UU 20/2011

Apartemen, seperti yang tertera di dalam pasal 1 ayat 10 UU 20/2011 tentang rumah susun (UURS) karena di buat atau di selenggarakan dengan maksud mendapatkan hak komersil termasuk pada kategori rumah susun komersil. Ada beberapa pihak ataupun orang yang terkait dengan apartemen, seperti pengembang, badan pertahanan nasional, pemerintah notaris, peabat pembuat akta tanah, serta konsumen.

Pihak yang memiliki dan menghuni apartemen disebut dengan konsumen sedangkan pelaku usaha ataupun pengelola apartemen disebut dengan pengembang yang mempunyai tugas membuat, memasarkan, mengelola apartemen. Diselenggarakannya apartemen berpedoman kepada 13 asas, dan asas kemitraan adalah salah satu di anatranya.

Azas kemitraan ialah memberi landasan supaya penyelenggaraan rumah susun dikerjakan oleh Pemerintah serta pemda dengan menyertakan aktor usaha serta warga dengan prinsip sama-sama memberi dukungan seperti yang tertera di dalam pasal 2 huruf m UURS. Prinsip sama-sama memberi dukungan di antara pengembang serta warga sebagai customer terhitung bagaimana bentuk dari persetujuan yang telah di buat berkaitan dengan pemilikan sebuah unit apartemen.

Kesepatakatan kepemilikan sebuah apartemen di dasari keseimbangan posisi hukum dari konsumen dan juga pengembang yang menyangkut kewajiban dan juga hak di saat menandatangani sebuah peranjian pengikatan jual beli (PPJB), Akta Jual Beli (AJB) serta pelayanan/ service atas sebuah tempat tinggal yaitu apartemen.

Pada saat melakukan sebuah promosi pengembang biasanya menggunakan berbagai macam iklan yang sangat menarik dan ditampilkan di berbagai media masa, seperti TV, koran, dan media sosial. Biasanya dalam iklan tersebut akan dimuat berbagai macam keunggulan daripada apartemen tersebut.

Contohnya seperti promo harga, letak yang strategis, dan juga berbagai macam fasilitas yang akan disediakan oleh pihak apartemen. Seperti halnya jani palsu biasanya berbagai macam keunggulan yang di tawarkan saat promosi belum tentu dapat dipenuhi oleh pengembang atau pengelola apartemen tersebut.

HAK KONSUMEN DAN ASPEK HUKUM PIDANA

Konsumen memiliki hak atas sebuah infromasi yang kredible atau benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan baik itu jasa ataupun barang dan juga tempat. Seperti yang tertera di dalam pasal 4 ayat (3) UU 8/1999 yang membahas tentang perlindungan kepada konsumen (UUPK). Dan lebih lanjut lagi seperti yang tertera di dalam pasal * ayat (1) huruf f UUPK di jelaskan bahwa “Seorang pelaku usaha tidak diperbolehkan memproduksi atau menjual barang atau jasa yang tidak tepat atau sesuai dengan yang dikatakan dalam label, keterangan, etiket, promosi, iklan penjualan jasa/ barang tersebut” serta untuk pelaku usaha yang terbukti melakukan kesalahan maka akan di pidana dengan ancaman penara selama 5 tahun (paling lama) atau bisa membayar denda dengan nominal Rp. 2.000.000.000 seperti yang tertera dalam pasal 62 ayat 1 UUPK.

Diluar itu, lewat ketetapan yang terdapat di dalam pasal 110 huruf a UURS tertulis bahwa “Pelaku pembangunan yang membuat PPJB yang tidak sesuai yang di pasarkan seperti yang tertera di dalam pasal 98, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda terbanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Walau begitu, segi hukum pidana harus jadikan pilihan paling akhir atau ultimum remedium, jadi selagi masih bisa dilakukan dengan proses mediasi maka itu lebih baik.

ASPEK HUKUM PERDATA DAN FASILITAS YANG BELUM ATAU TIDAK TERPENUHI

Pengembang apartemen juga dapat di gugat selain melalui proses pidana, yaitu secara keperdataan di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri jakarta utara, ada gugatan kepada pengembang apartemen dari konsumen karena pengembang tidak merealisasikan atau membangun sebuah kolam renang yang telah di janjikan terhadap konsumen pada saat promosi. Tetapi, setelah proses persidangan berakhir, baru diketahui bahwa fasilitas tersebut akan di bangun tetapi pada saat tahap akhir dari apartemen tersebut.

Persyaratan PPJB

Sengketa seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, jika saja si pengembang telah menjelaskan tahapan fasilitas apartemen lebih awal kepada konsumen. Dan juga untuk perizinan seharusnya perlu disampaikan terlebih dahulu kepada calon konsumen sebab pembuatan PPJB akan dilakukan sesudah memenuhi persyaratan atas :

  1. status pemilikan tanah;
  2. pemilikan IMB;
  3. tersedianya prasarana, fasilitas, serta utilitas umum;
  4. keterbangunan paling dikit 20% (dua puluh %); serta
  5. hal yang diperjanjikan seperti disebut Masalah 43 ayat (2). Aktor usaha yang tidak penuhi ketetapan di atas mempunyai resiko pidana dalam ketetapan Masalah 110 huruf b UURS.

Kementrian memiliki tanggung jawab terhadap perizinan ataupun promosi yaitu gubernur di provinsi, dan juga bupati atau walikota di tingkat kabupaten dan kota atas keluarnya perizinan penyelenggaraan rumah susun karena memiliki sebuah wewenang untuk melakukan pembinaan dalam wujud perencanaan.

penataan, serta pengawasan seperti yang disebukan dalam 5 serta 6 UURS. Pada bagian pengawasan ke-3 komponen di atas bisa pastikan ada tidaknya pemberian izin pembangunan satu sarana tersendiri pada suatu lokasi apartemen yang selanjutnya sesuai dengan promo yang diiklankan oleh pengembang hingga bisa terlepas dari perselisihan/ konflik.

Jadi, bagi konsumen yang mempunyai niat untuk membeli sebuah apartemen jangan langsung percaya dengan iklan ataupun promosi yang dilakukan, karena dalam promosi tersebut selalu di buat kelebihan dari sebuah apartemen saja tetapi tidak disebutkan aspek negatifnya. Bagi yang sudah membeli dan merasa kecewa karena fasilitas yang di dapat tidak sesuai dengan fasilitas yang di dapat semoga ulasan di atas dapat memberikan pemecahannya. Tetapi selagi masalah bisa di selesaikan lewat jalur mediasi maka lebih baik di selesaikan dan tidak lewat jalur hukum, karena akan merugikan baik secara materi dan terutama waktu.

Pengacara properti

Kami sangat mengerti permasalahan MEMBELI PROPERTI BERUPA APARTEMEN yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai hukum membeli properti berupa apartemen bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan MEMBELI PROPERTI BERUPA APARTEMEN atau mengalami masalah :

mekanisme ijarah dalam properti syariah

mau membeli properti berupa apartemen yuk kenali dulu aspek hukumnya

sengketa tanah momok bagi bisnis properti di indonesia

berniat membeli apartemen tahukah anda pihak apartemen dapat membatalkan kesepakatan secara sepihak pahami hukumnya

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here