Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata Cyber atau siber? Bisa saja sebagian dari Anda mungkin punya pikiran yang mengarah ke media sosial atau ke pihak kepolisian. Yah, keduanya memang memiliki hubungan.

Namun, dunia siber yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan kejahatan kriminal atau cybercrimes. Adakah landasan hukum cybercrimes di Indonesia? Dan bagaimana cara melaporkan pelaku tindak pidana kejahatan siber?

Apa itu Cybercrimes ?

Sebelum lebih jauh membahas cara melaporkan pelaku tindak pidana kejahatan siber, coba kita memahami definisi cybercrimes terlebih dahulu. Jadi, cybercrimes adalah hal-hal yang berkaitan dengan beragam akses illegal yang berkaitan dengan transmisi data.

Sementara tech target memberikan definisi cybercrime sebagai aktivitas criminal yang menggunakan perangkat computer, termasuk jaringan, serta perangkat lainnya yang ada hubungannya dnegan jaringan.

Tentang Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Tentang Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Dapat kita pahami bahwa cybercrime yakni aktivitas illegal yang tentunya tidak sah yang melibatkan system computer dalam artian masuk kategori kejahatan di dunia maya dengan menjadikan computer yang terhubung dengan internet sebagai objek atau sasaran.

Mengenai target kejahatan siber atau cyber crimes ini tidak hanya menyasar perseorangan saja, tetapi juga data perusahaan atau lembaga bisa saja terambil. Mengenai apa saja jenis kejahatan melibatkan dunia cyber antara lain, kejahatan phising, kejahatan carding, ada juga yang menyebutkan serangan ransomare, termasuk penipuan online, pelaku meretas suatu situs dan email, skimming, hingga OTP Fraud masuk dalam kategori kejahatan cyber.

PENGATURAN TINDAK PIDANA Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

PENGATURAN TINDAK PIDANA Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Di Indonesia ada yang kita kenal dengan pengaturan tindak pidana siber materil. Hal ini berkaitan dengan instrument PBB yang memberikan definisi kejahatan siber dalam arti sempit dan dalam arti luas. Arti tindak pidana siber secara luas yakni perbuatan yang menggunakan sarana atau memakai system elektronik.

Kategori Kejahatan yang lainnya

Sehingga kejahatan yang menggunakan bantuan atau memakai perangkat elektronik sebagaimana yang anda maksud dalam kitab undang-undang hukum pidana seperti membunuh, perdagangan manusia, maka bisa masuk kategori tindak pidana siber dalam arti luas.

Kategori kejahatan lainnya, yang masuk dalam tindak pidana arti luas adalah yang tertuang dalam dalam undang-undang nomor 3 tahun 2011 mengenai transfer dana, termasuk juga tindak pidana perbankan, dan pencucuian uang yang ada dalam peraturan undnag-undang tindak pidana pencucian uang nomor 8 tahun 2010.

LANDASAN HUKUM Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

LANDASAN HUKUM Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Sedangkan jika memandang tindak pidana kejahatan siber dalam arti sempit maka kita akan merujuk pada undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008, yang mengalami perubahan ke dalam undang-undang nomor 19 tahun.

Meski begitu, dalam undang-undang ITE tidak memberikan definisi kejahatan siber ini, hanya mengelompokkannya saja sebagaimana mengacu pada Convention on Cybercrimes. Sehingga landasan hukum pidana kejahatan cyber ini akan mengacu pada undang-undang ITE.

PENGATURAN TINDAK PIDANA SIBER FORMIL dalam Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Selain pengaturan tindak pidana materil sebagaimana telah kami jelaskan di atas, dikenal juga pengaturan tindak pidana siber formil dalam undang-undang ITE ini sebagai landasan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan siber.

Dalam undnag-undang ITE yang mengatur tindak pidana siber formil terkhusus di bidang penyidikan, dapat anda lihat dalam ketentuan pasal 42 undang-undang ITE.

PENGATURAN TINDAK PIDANA SIBER FORMIL dalam Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Dasar Hukum dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Dikatakan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar undang-undang ITE maka ketentuannya didasarkan pada undang-undang no 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana serta ketentuan yang diatur dalam undang-undang ITE.

Itu artinya, ketentuan dalam penyidikan sebagaiman yang tertuang dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tindak pidana tersebut tidak diatur lain dalam undang-undang ITE tersebut.

Dalam undang-undang ITE memberikan kekhususan dalam penyidikan antara lain:

  • Penyidik yang bertugas menangani kejahatan siber berasal dari kepolisian RI atau bisa juga dari pihak PPNS atau pejabat PNS yang berasal dari Kemkominfo.
  • Proses penyidikan tetap memperhatikan privasi hingga merahasiakan dan tetap mengacu kelancaran pelayanan public
  • Jika ingin menggeledah atau menyita system elektronik yang menjadi bukti tindak pidana itu maka dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku
  • Selama proses penyitaan dan penggeledahan berlangsung, penyidik wajib tetap menjaga terciptanya pelayanan umum.

Undang-Undang ITE dalam Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Definisi Tindak Pidana Dalam Arti Luas

Jika memandang definisi tindak pidana dalam arti luas, maka ketentuan proses penyidikan juga sama dengan yang diatur dalam undang-undang ITE. Misalnya, Dalam tidak pidana perpajakan. Penyidik yang melakukan penggeledahan atau penyitaan server bank, tetap harus memperhatikan jalannya pelayanan public.

Sehingga, jika penyidik mematikan server bank dengan tujuan penyelidikan padahal  akan mengganggu pelayanan masyarakat umum maka cara ini tidak bisa terlakukan.

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA DALAM UU ITE Tentang Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Ada beragam jenis tindak pidana dalam undang-undang ITE. Sehingga, jika pelaku sudah menganggap terbukti melakukan pelanggaran terhadap isi pasal yang diatur dalam undang-undang ITE, tentu ada sanksinya.

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA DALAM UU ITE Tentang Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Jenis-jenis tindak pidana dalam Undang-undang ITE berikut ini bisa jadi referensi. Tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan illegal itu antara lain:

  • Kasus asusila
  • Perjudian
  • Penghinaan atau kasus pencemaran nama baik
  • Pemerasan dan pengancaman korban
  • Membuat berita bohong yang menyesatkan hingga merugikan
  • SARA
  • Mengirim informasi ancaman atau sifatnya menakut-nakuti
  • Penyadapan illegal

Adapun tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan interferensi antara lain:

  • Adanya gangguan informasi atau dokumen yang bentuknya elektronik
  • Memfasilitasi perbuatan yang dilarang dalam undang-undang
  • Membuat informasi palsu atau dokumen elektronik palsu

CARA Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

CARA Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber

Jika Anda merasa rugi atas perbuatan pelaku dan melanggar undang-undang karena melakukan kejahatan siber, maka Anda bisa memprosesnya ke ranah hukum. Adapun cara melaporkan pelaku tindak pidana kejahatan siber antara lain:

  • Korban atau melalui kuasa hukumnya bisa langsung membuat laporan ke penyidik kepolisian dengan mendatangi unit cybercrime atau bisa melalui pejabat PPNS yang sudah di tunjuk di kantor Kemkominfo
  • Selanjutnya atas laporan Anda, maka penyidik akan melakukan tahapan penyelidikan lalu dilanjut penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan Undang-undang ITE.
  • Selanjutnya berkas perkara akan terlimpahkan ke penuntut umum untuk kemudian dilakukan penuntutan di pengadilan
  • Jika penyidikan dilakukan PPNS maka hasil penyidikan itu disampaikan ke penuntut umum melalui POLRI
  • Selanjutnya dalam proses persidangan Anda bisa menyiapkan berbagai barang bukti Anda yang dianggap sebagai ssalah satu kejahatan siber yang dilakukan pelaku

landasan hukum menangani kejahatan siber

Landasan Hukum Menangani Kejahatan Siber

Pada intinya, landasan hukum menangani kejahatan siber atau cybercrime ini tidak hanya memakai undang-undang ITE tetapi juga memakai peraturan pelaksana undang-undang ITE serta menggunakan peraturan teknis dalm menjalankan penyidikan yang ada di setiap instansi penyidik yang menangani perkara kejahatan siber ini.

Jika Anda merasa terugikan, baik secara materil maupun non materil, Anda bisa megajukan permohonan kepada penyidik. Bisa juga menunjuk kuasa hukum yang Anda bisa pilih di kami. Konsultasikan permasalahan kejahatan siber yang menerpa Anda pada kami di PT Jangkar Global Groups, kami siap mendampingi Anda dalam menghadapi tahapan persidangan.

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak ada waktu karena kesibukan kerja
  2. Lokasi client yang jauh dari ibu kota jakarta
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Adanya surat asli tapi palsu
  5. Tidak mau antri, mondar mandir ke instansi dan terjebak kemacetan ibu kota
  6. Kerugian inmaterial dan waktu yang tidak bisa di beli akibat surat aspal
  7. Gaptek dan pusing bagaimana cara mengisi formulir online
  8. Bingung dan takut mencari alamat yang di tuju selama berada di jakarta
  9. Takut kirim dokumen asli ke agent yang tidak jelas dan takut dokumen hilang

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan order
  8. Dapat menghemat biaya hotel, tiket pesawat dan transportasi bagi client yang jauh dari ibukota jakarta.
  9. Proses cepat dan akurat dan terjamin keasliannya.
  10. Tidak perlu Down payment (DP) pembayaran setelah dokumen selesai, client dikirim soft copy dan invoice.
  11. Lebih dari 1000 client telah menggunakan PT Jangkar Global Groups sebagai partner

Apa saja Persyaratan Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber ?

Cara kirim dokumen Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber bisa melalui : JNE, TIKI, DHL Kantor pos atau Gojek dan Grab. Setelah dokumen sampai ke PT Jangkar Global Groups maka staff kami akan memberitahukan kepada anda bahwa paket sudah di terima dengan baik dan langsung di proses sesuai dengan keinginan client.

Garansi yang di berikan oleh PT Jangkar Global Groups :

  1. Kecepatan dan ketepatan waktu proses
  2. Terhindar dari masalah surat asli tapi palsu (Aspal)
  3. Terhindar dari unsur penipuan karena pembayaran setelah dokumen selesai
  4. Uang akan kita kembalikan apabila dokumen anda tidak di terima oleh kedutaan karena legalisir kemenkumham dan legalisir kemenlu di ragukan keasliannya

Apabila anda memerlukan bantuan Mengenal Hibah Lisan , segera hubungi PT Jangkar Global Groups Tentang Melaporkan Pelaku Kejahatan Siber  :

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service 1 HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service 2 HP/whatsapp Simpati: +62811872005

Customer Service 3 HP/Whatsapp XL : +6287724101975

Customer Service 4 HP/whatsapp XL: +6287809101981

Customer Service 5 HP/whatsapp XL: +6287716022005

Divisi Export Akhmad SE, M.Esy HP/whatsapp XL: +6287727688883

Divisi Hukum Dr Fauzi, SH, MH HP/whatsapp Simpati : +628118301975

Divisi Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Telp kantor : +622122008353 +628118301975

 

Kunjungi Media Sosial Kami

Email: jangkargroups@gmail.com

Telegram : t.me/jangkargroups

Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »