Hukum  

Pemerkosaan dalam perkawinan menurut hukum Indonesia

Perkosaan dalam perkawinan menurut hukum Indonesia dan ancaman hukuman bagi pelakunya

pemerkosaan dalam perkawinan menurut hukum indonesia

Tahukah Anda jika tindak pidana ‘pemerkosaan’  bisa juga terjadi antara suami dan istri dalam pernikahannya.

Kenapa sampai disebut adanya tindak pemerkosaan? Padahal lazimnya memang dalam pernikahan ada yang disebut nafkah batin. Yakni hubungan yang dilakukan pasangan suami istri halal dan memang kewajiban satu sama lain. Tentang pemerkosaan dalam perkawinan menurut hukum Indonesia dan ancaman hukuman bagi pelakunya, penjelasan selengkapnya, simak dalam artikel ini.

Istilah pemerkosaan selama ini dipahami sebagai istilah yang disematkan pada hubungan badan yang dilakukan baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan salah satunya melakukan pemaksaan alias tidak ada kerelaan atau keinginan kedua belah pihak. Dalam artian hanya salah satu pihak yang punya keinginan.

Pemerkosaan selama ini disematkan hanya bisa dilakukan pihak laki-laki. Padahal kenyataannya ada beberapa kasus di masyarakat ditemukan bahwa bisa saja perempuan melakukan tindak ‘pemerkosaan’ ini.

Baca juga : ranah hukum perdata serta pidana

 

Perkosaan dalam perkawinan

 

Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah istilah perkosaan cocok disematkan pada pasangan suami istri yang halal. Sementara , pemerkosaan selama ini hanya identik dengan hubungan badan yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan, merupakan aksi kriminalitas, melibatkan unsur pemaksaan, yang berakhir denga kekerasan, bahkan bisa beakhir dengan pembunuhan.

Guru Besar Hukum Pidana UI Harkristuti Harkrisnowo dalam penjelasannya mengatakan bahwa pemerkosaan dalam perkawinan dikenal juga dengan nama marital rape bahkan sudah ada dalam UU kekerasan dalam rumah tangga sejak 2004 silam.

Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan pandangan-pandangan ahli soal penggunaan istilah pemerkosaan termasuk pemerkosaan dalam perkawinan menurut hukum Indonesia serta ancaman hukuman bagi pelaku.

PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM INDONESIA

Memang terjadi perdebatan soal penggunaan istilah pemerkosaan dalam pernikahan. Lantas seperti apa bentuk pemerkosaan dalam perkawinan menurut hukum Indonesia?

 

PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM INDONESIA

 

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, ada dua pedoman yang bisa dijadikan rujukan soal tindak pidana pemerkosaan. Yakni dalam UU PKDRT dan KUHP. Dibanding KUHP, UU PKDRT memang cenderung lebih lengkap.

Disebut-sebut bahwa istilah pemerkosaan dalam perkawinan memang tidak secara terang-terangan dituliskan dalam undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau dikenal UU PKDRT, hanya saja tersirat secara eksplisit.

Tidak hanya itu, dalam kitab undang-undang hukum pidana juga membatasi soal pemerkosaan hanya bisa dilakukan laki-laki kepada perempuan yang terjadi di luar pernikahan resmi.

Dalam pasal 285 KUHP memang hanya memberikan definisi secara eksplisit soal pemerkosaan dalam pernikahan. Di dalam pasal ini dijelaskan, bahwa hanya seorang laki-laki yang bisa menjadi pelaku dan wanita ada di posisi korban. Tidak hanya itu, tidak dijelaskan juga secara rinci tentan pemerkosaan dalam perkawinan hanya pemerkosaan di luar pernikahan yang diakui.

 

ancaman hukuman bagi pelaku

 TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN

Bagaimana ahli hukum Indonesia menilai perdebatan penggunaan istilah pemerkosaan dalam pernikahan serta batasan penggunaan istilah pemerkosaan?

  • Menurut R Soesila

Menurut ahli hukum Indonesia, R Soesila bahwa tidak adanya aturan yang mengikat kemungkinan perempuan melakukan pemerkosaan kepada laki-laki dan hanya laki-laki yang selama ini selalu dianggap sebagai pelaku pemerkosaan, alasannya karena tidak ada alasan untuk menghukum perempuan.

Ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Dimana jika perempuan memaksa berhubungan badan atau memperkosa laki-laki, maka laki-laki dianggap tidak apa-apa alias tidak ada dampak yang ditimbulkan pada laki-laki.

Hal ini tentu berbeda apabila perempuan yang mengalami pemerkosaan. Dampak yang bisa dirasakan perempuan bisa saja hamil dan melahirkan anak, hingga trauma berat. Penjelasan lengkapnya dapat dilihat dalam karangan buku R Soesila yang berjudul “kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,”.

 

PENGGUNAAN ISTILAH ‘PERKOSAAN’ MENURUT AHLI HUKUM INDONESIA

 

  • Menurut Topo Santoso

Sementara itu ahli hukum lain juga ikut menjelaskan soal batasan penggunaan istilah pemerkosaan. Topo Santoso yang juga Guru Besar Hukum Pidana UI menjelaskan sexual intercourse menjadi acuan adanya tindak pemerkosaan.

Sexual Intercourse dipahami sebagai aktivitas yang mempertemukan dua jenis kelamin. Yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hanya saja, ada pertimbangan jika itu terjadi di luar pernikahan halal antara pelaku maupun korban. Sehingga disebut pemerkosaan jika sudah terjadi pertemuan kelamin laki-laki dan perempuan.

  • Menurut Dodik Setyo Wijayanto

 Memang ada pandangan yang berbeda soal batasan penggunaan istilah pemerkosaan. Meski demikian, asisten hakim agung dari kamar pidana MA bernama Dodik Setyo Wijayanto mengatakan bahwa meski ada kontradiksi soal eksistensi tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan yang ada dalam UU PKDRT, namun dirinya justru lebih melihat dari sisi substansi.

Dia pun menyarankan bahwa sebaoknya dalam memandang kasus ini jangan terpaku dalam istilah saja, sebab menurutnya aturan soal pemerkosaan dalam perkawinan menurut hukum Indonesia serta ancaman hukuman bagi pelaku jelas ada dalam UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Substansi pemerkosaan yang dimaksud adalah terjadinya hubungan seksual secara terpaksa artinya ada pertemuan kelamin laki-laki dan perempuan. Karena itu, meski tidak tertulis secara jelas kata pemerkosaan dalam perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang digunakan justru kata kekerasan seksual.

 

ANCAMAN PELAKU PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN

 

Istilah kekerasan seksual dan usnsur-unsur kekerasan seksual bahkan sudah memenuhi makna yang sama dengan marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan.

Hal ini kata Dodik, bisa merujuk pada UU KDRT pasal 5, 8, dan pasal 46. Bahwa memang tidak menggunakan istilah pemerkosaan dala perkawinan hanya saja ada unsur-unsur delik yang bisa disamakan dengan perbuatan pemerkosaan dalam perkawinan, yaitu kekerasan seksual. Sehingga sangat jelas, meski tidak ada definisi secara yuridis bukan berarti tidak diatur dalam hukum.

DASAR HUKUM PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN

Terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan , maka baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pelaku dan bisa juga menjadi korban. Ini juga sudah diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Meski terjadi konsep yang berbeda dalam KUHP mengenai pelaku yang hanya menyebut laki-laki pelaku dan perempuan korban.

Ancaman hukuman penjara yang menanti pelaku pemerkosaan dalam pernikahan adalah 12 tahun kurungan penjara. Tidak hanya itu, pelaku juga wajib membayar denda sebanyak Rp36 juta.

 

LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BISA JADI KORBAN

 

KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN

Jika selama ini korban pemerkosaan hanya bisa diberikan kepada perempuan dan laki-laki sebagai pelaku, maka dalam pemerkosaan dalam perkawinan baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi korban. Karena itu dalam UU PKDRT menjelaskan secara luas soal siapa saja yang bisa jadi pelaku dan siapa saja yang bisa jadi korban dalam pemerkosaan yang terjadi di sebuah perkawinan halal.

UU PKDRT juga menyebutkan subjek yang bisa berperan baik sebagai pelaku maupun korban ini tertuang dalam pasal 2.

Sehingga untuk saat ini, laporan tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan sudah bisa diproses karena memang sudah memiliki landasan hukum dalam KUHP dan dikuatkan dalam UU PKDRT. Kesimpulannya adalah, laki-laki tidak lagi dibatasi sebagai pelaku sebagaimana yang tertuang dalam KUHP, tetapi perempuan bisa jadi pelaku pemerkosaan atau kekerasan seksual dalam perkawaninan halal.

Jika Anda butuh, penasehat hukum soal masalah pemerkosaan dalam pernikahan yang Anda laporkan ke kepolisian, hubungi kami di PT Jangkar Global Groups. Kami hadir dengan orang-rang yang professional dalam menangani berbagai perkara hukum.

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

 

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

 

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai Penanganan pemerkosaan dalam perkawinan bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan pemerkosaan dalam perkawinan atau mengalami masalah :

 

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

 
 

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service 1 HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service 2 HP/whatsapp Simpati: +62811872005

Customer Service 3 HP/Whatsapp XL : +6287724101975

Customer Service 4 HP/whatsapp XL: +6287809101981

Customer Service 5 HP/whatsapp XL: +6287716022005

Divisi Export Akhmad SE, M.Esy HP/whatsapp XL: +6287727688883

Divisi Hukum Dr Fauzi, SH, MH HP/whatsapp Simpati : +628118301975

Divisi Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Telp kantor : +622122008353 +628118301975

 

Kunjungi Media Sosial Kami

 
 
 
 

Email: jangkargroups@gmail.com

Telegram : t.me/jangkargroups

Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »