Beranda Hukum PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SERTA PENGACARA WARIS

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SERTA PENGACARA WARIS

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SERTA PENGACARA WARIS

DASAR HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN – Anda tidak tahu hal seperti apa yang akan berlangsung pada saat ada pembagian warisan dari orangtua kandung. Bila cuma anak tunggal, kecil kemungkinannya masalah jelek menerpa keluarga. Tetapi, buat yang mempunyai saudara, mungkin saja ada konflik tentang harta waris itu. Disini utamanya peranan pengacara dalam pembagian harta waris.

Pengacara bisa jadi penengah sekaligus juga penjamin warisan itu memiliki kekuatan hukum. Berarti, ketetapan dari pemberi warisan berbentuk masih serta tidak bisa terganggu tuntut.

Pemahaman Harta Warisan

Kata “warisan” diambil dari Bahasa Arab —Al-miirats— yang berarti perpindahan suatu pada orang atau golongan lain. Bentuk warisan itu dapat berbagai macam, diantaranya pusaka, surat wasiat, serta harta. Umumnya dibikin saat pemilik masih hidup, lalu diberikan saat dia wafat.

Dalam arti fara’id, harta warisan disebutkan tirkah atau peninggalan. Kata ini bermakna semua hal yang diwariskan oleh satu orang sesudah wafat. Sesaat tirkah dimaknai jadi harta si mayit sebelum dipakai untuk pemakaman, pelunasan utang, dan wasiatnya. Jika telah dikurangi semuanya, berarti harta siap diberikan (al-irst).

Bila bentuk warisan itu berbentuk harta, ada dua type yang dapat diberikan pada pakar waris.Pertama ialah harta bergerak berupa kendaraan, sertifikat deposito, serta logam mulia. Sebaliknya, kekayaan tidak bergerak berupa rumah, tanah, dan utang.

Basic Hukum Waris

Hukum waris adalah ketentuan yang diresmikan supaya proses pembagian harta warisan berjalan mulus. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (ahli hukum Indonesia) definisi hukum waris ialah ketentuan sekitar tempat kekayaan satu orang pada saat pewaris telah wafat. Juga disimpulkan jadi langkah beralihnya harta pada pakar waris.

Keterangan hukum waris tercantum dalam Petunjuk Presiden Nomer 1 Tahun 1991. Berdasar ketentuan itu, hukum waris digunakan jadi ketentuan yang memutuskan beberapa nama pakar waris, proses perpindahan, dan nominal pembagiannya.

Selain itu, basic hukum waris di Indonesia terbagi dalam tiga jenis yang didasarkan pada kultur warga, agama, serta ketentuan pemerintah. Pertama ialah hukum waris adat berupa etika atau tradisi di lokasi tersendiri. Umumnya, tidak tercatat serta cuma diresmikan untuk daerah spesial.

Pada umumnya, hukum waris tradisi berpedoman empat skema, yakni keturunan, kolektif, mayorat, serta perorangan. Penentuan skema itu dikuasai oleh jalinan kekerabatan atau skema kehidupan warga ditempat. Ke-2, hukum waris Islam yang diaplikasikan oleh muslim di Indonesia. Hukum itu tertera dalam Masalah 171-214 mengenai Gabungan Hukum Indonesia.

Di ketentuan ini, ada 229 masalah yang menulis sekitar pewarisan harta menurut Islam.Pokoknya, Islam menerapkan skema waris perorangan bilateral berasal dari faksi ibu atau ayah.  Ketiga hukum waris perdata yang merujuk pada negara barat.Ketentuan ini berlaku untuk semua warga Indonesia.Ketentuannya tercantum dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Masalah 830-1130.

Unsur-Unsur dalam Hukum Harta Waris

Dalam Pasal 830 KUHP mengenai harta waris disebut bahwa pewarisan dapat diserahkan kepada pakar waris jika pemilik harta kekayaan sudah wafat. Diluar itu, supaya pewarisan bisa terwujud, dibutuhkan beberapa unsur inti di bawah ini.

Ada Pewaris

Pewaris adalah panggilan untuk orang yang memberi warisan. Tetapi, pemberian itu tidak cuma berbentuk harta, dan juga utang serta beberapa keharusan yang lain pada pakar waris. Seperti yang disebut sebelumnya, pewaris harus wafat supaya bisa melimpahkan warisan. Menurut Islam, ketentuan kematian pewaris ada tiga, yakni utama, hukmi, serta taqdiry.

Pewaris disebutkan mati utama jika kematiannya dapat dibuktikan serta dilihat oleh minimum dua orang. Selain itu, kematian hukmi berlangsung bila pewaris dikatakan wafat atau hilang oleh hakim.Tetapi, awalnya harus dikerjakan penelusuran sampai batas waktu yang dipastikan.

Paling akhir ialah kematian taqdiry, peristiwa wafatnya satu orang dengan pemicu yang didapati dengan tentu. Seumpama, orang itu ikuti pertarungan di negara lain. Tetapi, ada kuat dugaan jika dia sudah meninggal dalam peperangan itu.

Ada Harta Warisan

Faktor selanjutnya dalam pewarisan ialah harta murni dari pewaris. Harta itu mencakup semua kekayaan yang dipunyai oleh pemberi warisan semenjak masih hidup s/d wafat. Tetapi, harta waris berlainan dengan harta peninggalan.

Hal tersebut sudah disebut dengan jelas lewat Pasal 171 KUHP yang mengeluarkan bunyi seperti berikut : “Harta peninggalan ialah harta yang dibiarkan oleh pewaris baik yang berbentuk benda sebagai kepunyaannya atau hak-haknya.”

“Harta waris ialah harta bawaan ditambah sisi dari harta bersama dengan sesudah dipakai untuk kepentingan pewaris sepanjang sakit sampai wafatnya, ongkos pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang serta pemberian untuk kerabat.”

Ada Pakar Warisnya

Lalu, apa yang disebutkan pakar waris? Baik dari pandangan Islam, atau KUHP, pakar waris dimaknai jadi penerima harta warisan yang resmi dengan hukum berdasar mandat pemiliknya. Ketentuan penting menjadi pakar waris, yakni berlaku terbuka serta tidak ada hal apapun yang menghalanginya.

Tentang jati diri pakar waris, diterangkan dalam Masalah 172 KUHP. Di bawah ini bunyinya : “Ahli waris dilihat beragama Islam jika didapati dari Kartu Jati diri atau pernyataan atau amalan atau kesaksian, sedang buat bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.“

Peranan Pengacara Keluarga dalam Pembagian Harta Waris

Sesudah tahu pemahaman harta waris serta beberapa unsur di dalamnya, sekarang Anda harus memperhitungkan kehadiran pengacara keluarga.

Menurut Undang-undang Nomer 18 Tahun 2003, yang disebut pengacara ialah advokat yang bekerja memberikan layanan hukum dengan lingkup daerah semua Indonesia.Manfaatnya dapat dikerjakan di pengadilan atau luar pengadilan.

Memutuskan Pakar Waris

Walau ketentuan tentang pakar waris telah dicatat dalam undang-undang, tidak kebanyakan orang memahaminya. Peranan pengacara yang pertama ialah turut menolong pewaris saat memutuskan nama pakar waris. Selanjutnya, jadikan ketetapan itu berkekuatan hukum.

Pakar Waris Menurut KUHP

Berdasar prinsip pewarisan dari KUHP, seseorang pakar waris harus mempunyai jalinan darah dengan pewaris.Agar lebih jelas, baca empat kelompok pakar waris menurut KUHP di bawah ini.

Kelompok I

Keluarga Kandung atau Istri/Suami yang Hidup Paling Lama dengan Pewaris. Penerima waris yang tempati kelompok I ialah beberapa anak serta pasangan resmi dari pewaris.Dalam masalah ini, harta yang diberi berbentuk mutlak ataukah tidak dapat dipindahtangankan ke faksi ke-2 sepanjang pakar waris masih hidup.

Bicara masalah anak sebagai pakar waris ketentuannya telah tercatat dalam Pasal 852 KUHP. Tersebut bunyi pasalnya : “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalinya dilahirkan serta beberapa perkawinan, mewarisiharta peninggalan beberapa orang-tua mereka, kakek serta nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka seterusnya dalam garis lurus ke atas, tanpa ada memperbedakan type kelamin ataukelahiran yang terlebih dulu.”

“Mereka mewarisi beberapa bagian yang sama besarnya kepala untuk kepala, jika dengan yangmeninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat pertama serta semasing berhak karena dirinya; mereka mewarisi pancang untuk pancang, jika mereka atas sebagian mewarisi jadi alternatif.”

Masalah itu mengatakan, jika anak yang mempunyai jalinan darah dengan orang tuanya berhak terima waris. Dalam masalah ini, terhitung beberapa anak hasil jalinan di luar nikah atau korban perceraian.Hal pewarisan itu ditata dengan jelas oleh Pasal 862-866 KUHP.

Disebut dalam Pasal 862-866; pakar waris dari kelompok beberapa anak hasil jalinan di luar perkawinan resmi memiliki hak memperoleh : 1/3 jika pewaris mempunyai anak atau istri resmi; 1/2 jika pewaris tinggalkan keluarga sedarah, tapi tidak mempunyai keturunan resmi; 3/4 jika pakar waris resmi itu mempunyai jalinan kekerabatan dengan derajat yang lebih jauh serta, semua harta waris jika pewaris tidak tinggalkan keturunan resmi atau keluarga sedarah.

Ketetapan ke empat dapat beralih bila pakar waris atau beberapa anak hasil jalinan di luar pernikahan wafat. Karena itu semua harta waris jatuh ke tangan keturunannya yang resmi.

Kelompok II

Bagian keluarga yang terhitung pakar waris kelompok II, yakni bapak, ibu, atau saudara kandung dari pewaris. Pakar waris ini dapat memperoleh sisi bila kelompok I tidak ada. Ketetapan tentang pakar waris kelompok II ditata dalam Pasal 854-856 KUHP; yang mengeluarkan bunyi :

Pasal 854 “Bila satu orang wafat tanpa ada tinggalkan keturunan serta suami atau isteri, karena itu bapaknya atau ibunya yang masih hidup semasing mendapatkan sepertiga sisi serta harta peninggalannya, jika yang mati itu cuma tinggalkan seseorang saudara lelaki atau wanita yang mendapatkan tersisa yang sepertiga sisi. Bapak serta ibunya semasing mewarisi seperempat sisi, jika yang mati tinggalkan semakin banyak saudara lelaki atau wanita, serta dalam soal itu mereka yang itu paling akhir mendapatkan bekasnya yang dua perempat sisi.”

Masalah 855 “Bila satu orang wafat tanpa ada tinggalkan keturunan serta suami atau isteri, serta bapak atau ibunya sudah wafat lebih dulu dibanding ia, karena itu bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapatkan separuh serta harta peninggalannya, jika yang mati itu tinggalkan saudara lelaki atau wanita cuma seseorang saja; sepertiga, jika saudara lelaki atau wanita yang dibiarkan dua orang; seperempat sisi, jika saudara lelaki atau wanita yang dibiarkan lebih serta dua. Bekasnya jadi sisi saudara lelaki serta wanita itu. ”

Masalah 856 “Bila satu orang wafat tanpa ada tinggalkan seseorang keturunan atau suami serta isteri, sedang bapak serta ibunya sudah wafat lebih dulu, karena itu saudara lelaki serta wanita mewarisi semua warisannya. “

Kelompok III

Kelompok ke-3 terbagi dalam kakek serta nenek dari keluarga bapak atau ibu kandung pewaris.Mereka memiliki hak mendapatkan harta waris saat kelompok II tidak pedulikan ataukah tidak ada. Ketentuan pembagian waris kelompok ke-3 tercatat dalam KUHP Masalah 853-858.Disana disebut, jika pakar waris harus mempunyai jalinan darah dengan ibu atau bapak kandung ke atas.

Bila kekerabatannya punyai derajat kedekatan yang sama, harta waris dibagi sama rata. Sebaliknya, jika ada kerabat yang derajat hubungan lebih dekat; pewaris harus memprioritaskan pakar waris ini.Pada pasal-pasal seterusnya, disebut tentang hak kakek atau nenek pewaris tentang warisan. Diantaranya ialah Pasal 854 yang mengeluarkan bunyi :

“Bila satu orang wafat tanpa ada tinggalkan keturunan serta suami atau isteri, makabapaknya atau ibunya yang masih hidup semasing mendapatkan sepertiga sisi serta hartapeninggalannya, jika yang mati itu cuma tinggalkan seseorang saudara lelaki atauperempuan yang mendapatkan tersisa yang sepertiga sisi. Bapak serta ibunya masing-masing mewarisi seperempat sisi, jika yang mati tinggalkan semakin banyak saudara lelaki atauperempuan, serta dalam soal itu mereka yang itu paling akhir mendapatkan bekasnya yang duaperempat sisi.”

Kelompok IV

Pakar waris kelompok IV terima warisan bila kelompok III tidak ada atau meremehkan. Kelompok ini terbagi dalam keluarga kandung dari orangtua pewaris, seumpama paman serta bibi.Mengenai tentang pembagiannya ditata dalam Masalah 858, 861, serta 873 KUHP.

Di bawah ini bunyi ketetapan dalam Pasal 858 yang merujuk pada Pasal 853 KUHP : “Bila tidak ada saudara lelaki serta wanita serta pun tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam satu diantara garis ke atas, karena itu separuh harta peninggalan itu jadi sisi serta keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedang yang separuh jadi sisi keluarga sedarah dalam garis ke samping serta garis ke atas yang lain, terkecuali dalam soal yang tertera dalam masalah tersebut.

Jika tidak ada saudara lelaki serta wanita serta keluarga sedarah yang masih hidup dalam ke-2 garis ke atas, karena itu keluarga sedarah paling dekat dalam masing-masing garis ke samping masingmasing mendapatkan warisan separuhnya. Jika pada sebuah garis ke samping ada banyak keluarga sedarah dalam derajat yang sama, karena itu mereka share di antara mereka kepala untuk kepala tanpa ada kurangi ketetapan dalam Masalah 845.”

Pakar Waris yang Tidak Dapat Terima Harta Waris

Seseorang pakar waris dikatakan tidak memiliki hak terima warisan jika : coba lakukan pembunuhan pada pewaris; menghambat pewaris untuk bikin surat wasiat tentang warisan atau mencabutnya dengan sewenang-wenang sampai muncul tindak kekerasan; mengakibatkan kerusakan, memalsukan, atau menggelapkan surat wasiat dan; sudah pernah lakukan fitnah pada pewaris hingga diputus oleh hakim. Memberi Pemahamahan Tentang Hak yang Dipunyai Pakar Waris Menurut KUHP

Pakar waris mempunyai hak untuk memastikan sikap dalam terima sepenuhnya, bersyarat, atau menampik warisan itu. Berdasar KUHP, ada empat hak pakar waris, yakni pemecahan harta peninggalan, saisine, beneficiary, serta hereditas petitio.

Tentang hak merusak harta peninggalan ditata dalam Pasal 1066 KUHP.Didalamnya ialah persetujuan tidak untuk membagi warisan sepanjang kurun waktu 5 tahun.Atau juga bisa sampai diselenggarakan persetujuan lagi di antara pakar waris.

Selanjutnya, hak saisine—mengatur mengenai sikap yang perlu diambil penerima waris. Mengenai peraturannya tercantum di Pasal 833 KUHP dengan bunyi seperti berikut :

“Para pakar waris, dengan sendirinya sebab hukum, mendapatkan hak miik atas semua barang, semua hak serta semua piutang orang yang wafat. Jika ada konflik mengenai siapa yang memiliki hak jadi pakar waris, serta dengan begitu memiliki hak mendapatkan hak punya seperti tertera di atas, karena itu Hakim bisa memerintah supaya semua harta peninggalan itu di taruh lebih dulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berupaya supaya dianya diletakkan pada posisi besit oleh Hakim, serta berkewajiban untuk memerintah penyegelan harta peninggalan itu, serta memerintah pengerjaan rincian harta itu, berbentuk yang diputuskan untuk penerimaan warisan dengan hak spesial akan pemerincian harta, dengan intimidasi untuk ganti ongkos, kerugian, serta bunga.”

Sesaat beneficiary disimpulkan jadi hak minta pendaftaran pada kuasa, utang, dan piutang pewaris. Paling akhir ialah hak hereditas petition hak satu orang untuk menuntut pakar waris lain yang berupaya kuasai harta warisannya.

Membagi Warisan Sesuai dengan Hukum Waris Islam bagi Penganutnya

Indonesia adalah negara dengan jumlahnya muslim paling besar di dunia. Karenanya, dalam skema buat waris ada dua aturan hukum perdata serta Islam. Masalah waris Islam merujuk pada Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006 mengenai Pergantian Undang-undang Nomer 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Mengenai ketentuan pembagian warisnya dilandaskan pada Alquran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, serta 176.

Surat An-Nisa ayat 11 mengendalikan mengenai buat warisan menurut jalinan darah. Dalam surat ini tercantum jika : anak lelaki memperoleh harta warisan 2x anak wanita; dua orang anak wanita mendapatkan semasing 2/3 dari harta; bila pewaris cuma punyai seseorang anak wanita, dia memiliki hak mendapatkan 1/2 dari harta pewaris; bila pewaris mempunyai saudara, ibunya memiliki hak terima 1/6; bila pewaris tidak memiliki anak atau saudara kandung, 1/3 harta jatuh ke tangan ibunya.

Apapun yang berbentuk online, umumnya dipakai biaya penambahan. Seumpama, Anda menempatkan aplikasi marketplace di smartphone.Waktu mengoperasikannya, ada beberapa siaran iklan berbayar. Juga saat ingin mengambil aplikasi itu, butuh ongkos penambahan berbentuk paket.

Mengakhiri Perselisihan Warisan

Seharusnya, hukum waris dapat menahan perselisihan antaranggota keluarga.Tetapi nyatanya, perselisihan persaingan perebutan warisan masih berlangsung ditengah-tengah warga.Perkaranya sederhana—pembagian harta sering tidak seimbang.

Karenanya, ada faksi yang merasakan dikesampingkan oleh bagian keluarga lain. Mengakhiri perselisihan warisan adalah satu diantara pekerjaan pengacara keluarga. Bila tidak dapat diselesaikan lewat cara kekeluargaan, karena itu penggugat memiliki hak ajukan ke meja hijau (pengadilan). Nah, di bawah ini ialah mekanisme penyelesaian perselisihan warisan.

Pertama, Anda harus memastikan daerah fatwa. Ini mencakup keterangan mengenai jumlahnya atau sisi semasing pakar waris berdasar KUHP atau faraidh. Dalam tingkatan ini, beberapa tokoh agama, instansi fatwa, atau tokoh warga yang tahu hukum waris memiliki hak memberi pendapat.

Ke-2, tentukan daerah qadha—harta type apa yang diberikan. Di sini, pewaris harus memisahkan di antara harta warisan serta peninggalan. Supaya permasalahan ini cepat usai, mungkin dapat menyertakan lembaga pemerintah—pengadilan agama.

Langkah selanjutnya ialah mencatat pakar waris dari jalan bapak. Cari info dengan detil, apa mempunyai ibu tiri, istri ke-2, atau anak tidak hanya Anda. Selanjutnya, periksalah saudara lelaki serta wanita Bapak.

Tingkatan seterusnya, coba selidiki—apakah anak dari bapak mempunyai hak sederajat dengan Anda. Dalam soal ini, Anda harus netral; tidak bisa memperbedakan di antara saudara tiri atau kandung.

Pembagian warisan menurut islam

Paling akhir, perhatikan ketentuan pembagian warisan berdasar Islam buat penganutnya. Tidak hanya dilandaskan pada jalinan darah, satu orang dapat jadi pakar waris jika ada jalinan pernikahan, saudara, atau kekerabatan.

Pembagian warisan berbentuk tanah didasarkan pada hukum waris perdata serta Islam. Semua tertera dalam Masalah 189 Kombinasi Hukum Islam dengan bunyi seperti berikut :

Jika warisan yang akan dibagi berupa tempat pertanian yang luasnya kurang dari dua hektare, supaya dipertahankan kesatuannya seperti pada awalnya, dan dipakai untuk keperluan dengan beberapa ahli waris yang terkait.

Jika ketentuan itu pada ayat (1) masalah ini tidak bisa jadi streaming mnctv karena antara beberapa ahli waris yang terkait ada yang memerlukan uang menjadi tempat itu dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harga nya pada ahli waris yang mempunyai hak sama sesuai bagiannya semasing.

Itu keterangan singkat tentang utamanya pengacara keluarga dalam pembagian harta waris. Mudah-mudahan dapat jadikan dasar.

Pengacara Waris

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai DASAR HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan DASAR HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN atau mengalami masalah :

hibah orang tua terhadap anak

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here