Menu
Biro Jasa Pembuatan Visa – Legalisir Dokument – Perkawinan Campuran -Dan Penerjemah Tersumpah
Jangkar Groups

PENGERTIAN DARI ADOPSI DAN SYARAT ADOPSI

  • Bagikan
PENGERTIAN DARI ADOPSI DAN SYARAT ADOPSI

Kata Adopsi datang dari bahasa Inggris Adoptionyang adalah kata benda serta dapat bermakna 1. Pengangkatan; 2. Pengambilan; 3. Adopsi. Dalam terminologi hukum menurut Black’s Law Dictionary (Seventh Edition), diistilahkan jadi : “Adoption, n. 1. Family Law. The statutory process of terminating a child’s legal rights and duties toward the alami parents and substituting similar rights and duties toward adoptive parents.”

PENGERTIAN DARI ADOPSI DAN SYARAT ADOPSI

Adopsi. Kata benda1. Hukum Keluarga. Proses akhiri menurut undang-undang pada hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum seseorang anak dari orangtua kandungnya serta diarahkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama pada orangtua angkat. Dalam khazanah arti perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kata Adopsi tidak diketahui. Hukum di Indonesia cuma kenal ialah adalah Pengangkatan Anak. Pada intinya tindakan Pengangkatan Anak adalah tindakan hukum perdata seperti dipastikan mekanisme serta tata triknya menurut undang-undang.

Dalam Pasal 1 angka 2 Ketentuan Pemerintah No. 54 tahun 2007 mengenai Penerapan Pengangkatan Anak disebut jika : “Pengangkatan anak ialah anak yang haknya diarahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang resmi, atau orang yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan serta membesarkan anak itu, ke lingkungan keluarga orang-tua angkatnya berdasar ketetapan atau penentuan pengadilan”

Menurut Pasal 39 UU No. 35 tahun 2014 mengenai Pergantian atas UU No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak ditata ketentuan-ketentuan seperti berikut :

1. Pengangkatan Anak cuma bisa dikerjakan untuk kebutuhan yang paling baik buat Anak serta dikerjakan berdasar tradisi rutinitas ditempat serta ketetapan ketentuan perundang-undangan.

2. Pengangkatan Anak seperti disebut pada ayat (1) tidak putuskan jalinan darah di antara Anak yang diangkat serta Orang Tua kandungnya. (2a) Pengangkatan Anak seperti disebut pada ayat (1) harus dicatat dalam akta kelahiran, dengan tidak hilangkan jati diri awal Anak.

3. Calon Orang Tua angkat harus satu agama dengan agama yang diyakini oleh calon Anak Angkat.

4. Pengangkatan Anak oleh masyarakat negara asing cuma bisa dikerjakan jadi usaha paling akhir.

Masa datang juga menurut Pasal 40 UU No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, orangtua angkat memiliki keharusan : Orangtua angkat harus memberitahu pada anak angkatnya tentang asal usulnya serta orangtua kandungnya. Pemberitahuan asal mula serta orangtua kandungnya seperti disebut dalam ayat (1) dikerjakan dengan memerhatikan persiapan anak yang berkaitan.

UU Perlindungan Anak

Pada asasnya Pengangkatan Anak menurut UU Perlindungan Anak harus penuhi beberapa unsur seperti berikut :

  1. Pengangkatan Anak cuma bisa dikerjakan untuk kebutuhan paling baik buat Anak.
  2. Dikerjakan berdasar tradisi kebiasan ditempat serta ketetapan perundang-undangan.
  3. Pengangkatan Anak tidak putuskan jalinan darah di antara Anak yang diangkat serta orangtua kandungnya.
  4. Pengangkatan Anak harus dicatat dalam pendataan sipil serta tidak hilangkan jati diri awal Anak.
  5. Pengangkatan Anak oleh masyarakat negara asing adalah ultimum remedium.
  6. Orangtua angkat harus memberitahu asal mula anak saat yang pas.

Ketentuan anak yang akan diangkat menurut Masalah 12 ayat (1) serta ayat (2) Ketentuan Pemerintah No. 54 tahun 2007 mengenai Penerapan Pengangkatan Anak, yaitu : Ketentuan anak yang akan diangkat, mencakup :

  1. belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
  2. adalah anak terlantar atau ditelantarkan;
  3. ada dalam bimbingan keluarga atau dalam instansi pengasuhan anak; serta
  4. membutuhkan perlindungan spesial.

 

Umur anak angkat seperti disebut pada ayat (1) huruf a mencakup :

  1. anak belum berumur 6 (enam) tahun, adalah prioritas penting;
  2. anak berumur 6 (enam) tahun s/d belum berumur 12 (dua belas) tahun, selama ada fakta menekan; serta
  3. anak berumur 12 (dua belas) tahun s/d belum berumur 18 (delapan belas) tahun, selama anak membutuhkan perlindungan spesial.

Hukum Islam

Dalam hukum Islam atau hukum Tradisi yang berlaku di Indonesia, ketentuan tidak menghapuskan nasab atau jalinan keluarga berlaku seperti ketetapan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai mekanisme hukum yang perlu ditempuh dalam pengangkatan anak ini ialah seperti berikut :

  1. Permintaan pengangkatan anak diserahkan pada lembaga sosial kabupaten/kota dengan menyertakan :
  2. Surat penyerahan anak dari orangtua/walinya pada lembaga sosial;
  3. Surat penyerahan anak dari lembaga sosial provinsi/kabupaten/kota pada organisasi sosial;
  4. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial pada calon orang-tua angkat;
  5. Surat info kesepakatan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orangtua angkat;
  6. Photo copy surat sinyal lahir calon orangtua angkat;
  7. Photo copy surat nikah calon orangtua angkat
  8. Surat info sehat jasmani berdasar info dari dokter pemerintah;
  9. Surat info sehat dengan mental berdasar info dokter psikiater;
  10. Surat info pendapatan dari tempat calon orangtua angkat kerja.

Permintaan izin pengangkatan anak diserahkan pemohon pada Dinas Sosial/Lembaga Sosial provinsi/kabupaten/kota dengan ketetapan seperti berikut :

  1. Dicatat tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
  2. Di tandatangani sendiri oleh beberapa pemohon (suami-istri);
  3. Memberikan nama anak dan asal mula anak yang akan diangkat.
  4. Dalam soal calon anak angkat itu telah ada dalam bimbingan keluarga calon orangtua angkat serta tidak ada dalam bimbingan organisasi sosial, karena itu calon orangtua angkat harus bisa menunjukkan kelengkapan beberapa surat tentang penyerahan anak serta orangtua/wali keluarganya yang resmi pada calon orangtua angkat yang disahkan oleh lembaga sosial tingkat kabupaten/kota ditempat, terhitung surat info kepolisian dalam soal latar serta data anak yang disangsikan (bertempat anak berasal);
  5. Proses riset kelayakan;
  6. Sidang Team Alasan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) wilayah;
  7. Surat Ketetapan Kepala Dinas Sosial/Lembaga Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota jika calon orangtua angkat bisa diserahkan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk memperoleh ketentuan jadi orangtua angkat.
  8. Penentuan Pengadilan;

Berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 mengenai Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, Pengadilan yang disebut ialah Pengadilan tempat anak yang diangkat itu ada. Tujuannya ialah Pengadilan Negeri buat yang beragama tidak hanya Islam. Buat yang beragama Islam berdasar azas personalitas keislaman satu orang, karena itu jadi wewenang Pengadilan Agama untuk memberi penentuan berdasar UU No. 3 tahun 2006.

Sebagai masalah ialah jika pengangkatan anak yang dikerjakan tanpa ada penuhi kriteria formal serta materiil yang dipastikan, karena itu tindakan hukum pengangkatan anak itu dipandang tidak resmi serta bisa disebutkan ialah pengangkatan anak ilegal (illegal adoption).

Menurut penulis jika tindakan perdata pengangkatan Anak tetapi tidak resmi dengan hukum karena itu tindakan perdata itu dapat menjadi tindakan pidana buat aktor pengangkatan Anak dengan illegalini. Bahkan juga jika didahului oleh persetujuan pembayaran untuk ambil atau memungut anak itu karena itu dalam hukum kontemporer, pelakunya dapat dijaring dengan ketetapan pidana perdagangan anak seperti penulis akan uraikan selanjutnya.

 

PELAPORAN CATATAN PENGANGKATAN ANAK.

Menurut Pasal 3 UU No. 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan “Tiap Masyarakat harus memberikan laporan Momen Kependudukan serta Momen Penting yang dirasakannya pada Lembaga Pelaksana dengan penuhi kriteria yang dibutuhkan dalam Pendaftaran Masyarakat serta Pendataan Sipil.” Selain itu menurut Pasal 47 UU No. 23 tahun 2006 mengenai Adminsitrasi Kependudukan disebut :

  1. Pendataan pengangkatan anak dikerjakan berdasar penentuan pengadilan dalam tempat tinggal pemohon.
  2. Pendataan pengangkatan anak seperti disebut pada ayat (1) harus diadukan oleh Masyarakat pada Lembaga Pelaksana yang menerbitkan Cuplikan Akta Kelahiran paling lamban 30 (tiga puluh) hari sesudah diterimanya salinan penentuan pengadilan oleh Masyarakat.
  3. Berdasar laporan seperti disebut pada ayat (2), Petinggi Pendataan Sipil membuat catatan tepi pada Daftar Akta Kelahiran serta Cuplikan Akta Kelahiran.

Yang disebut dengan “pengangkatan anak”, menurut UU No. 23 tahun 2006, ialah tindakan hukum untuk mengubah hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang resmi, atau orang yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan serta membesarkan anak itu ke lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasar keputusan atau penentuan pengadilan.

Sesaat yang disebut dengan “catatan tepi” ialah catatan tentang pergantian status atas berlangsungnya Momen Penting berbentuk catatan yang ditempatkan di bagian tepi akta atau sisi akta yang sangat mungkin (di halaman/sisi muka atau belakang akta) oleh Petinggi Pendataan Sipil.

Buat yang melanggar ketentuan-ketentuan tentang pendataan momen kependudukan serta catatan sipil khususnya dalam soal tersangkut pendataan adopsi ilegal dalam pendataan kependudukan serta catatan sipil itu tidak kecuali dalam soal memerintah merekayasa data kependudukan serta kelahiran dan asal mula anak karena itu hal tersebut adalah satu tindakan pidana yang bisa dijatuhkan sangsi pidana pada beberapa pelakunya.

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai diversi untuk kejahatan seorang anak bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pengertian dari adopsi dan syarat adopi :

hibah orang tua terhadap anak

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Klinik Hukum didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Kunjungi Media Sosial Kami :

Atau bisa menghubungi kami via :

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »