Beranda Hukum PENGERTIAN, DASAR HUKUM, SERTA SYARAT MENGURUS BPHTB

PENGERTIAN, DASAR HUKUM, SERTA SYARAT MENGURUS BPHTB

PENGERTIAN DASAR HUKUM SERTA SYARAT MENGURUS BPHTB

DASAR HUKUM SERTA SYARAT MENGURUS BPHTB – Rumah berbentuk tanah serta bangunan ialah keperluan inti buat tiap manusia. Oleh karena itu, sebagian besar orang akan atau sudah pernah lakukan transaksi peralihan hak atas tanah, bangunan atau ajukan KPR. Setiap saat dengar kalimat transaksi jual beli rumah, Anda mungkin bertanya-tanya dalam pikiran, bagaimana mekanisme peralihan hak atas tanah serta atau bangunan? Apa tiap transaksi peralihan hak atas tanah serta bangunan dipakai pajak? Berapakah besarannya?

Filosofi BPHTB

Filosofi penting yang melandasi pajak adalah ikut serta warga dalam pembangunan serta tingkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat lewat penambahan penerimaan negara lewat cara pengenaan pajak. Kenapa BPHTB (Bea Pencapaian Hak atas Tanah serta Bangunan) dinamakan bea, bukan pajak? Sedikit orang yang mengetahui kenapa BPHTB dinamakan dengan bea serta bukan pajak. Tetapi, nyatanya ada banyak ciri spesial yang memperbedakan bea dengan pajak.

Ciri pertama, pembayaran pajak berlangsung lebih dulu dibanding waktu terutang. Misalnya, konsumen tanah bersertifikat telah diwajibkan membayar BPHTB sebelum berlangsung transaksi atau sebelum akta dibikin serta di tandatangani. Ini berlangsung dalam bea materai. Siapa saja faksi yang beli meterai tempel, bermakna dia telah membayar bea materai, meskipun belum berlangsung waktu terutang pajak.

Ciri ke-2 ialah frekwensi pembayaran bea terutang bisa dikerjakan dengan insidensial atau berulang-kali serta tidak terikat oleh waktu. Contohnya, beli atau membayar materai tempel bisa dikerjakan setiap saat. Demikian juga dengan membayar BPHTB terutang. Ini tentu saja berlainan dengan pajak, yang perlu dibayar sesuai waktu yang telah dipastikan.

Bea Pencapaian Hak atas Tanah serta atau Bangunan dipakai pada orang atau tubuh yang mendapatkan hak atas tanah serta atau bangunan. Pencapaian atas satu hak atas tanah serta atau bangunan ini dapat disimpulkan jika orang atau tubuh itu memiliki nilai plus atas penambahan atau pencapaian hak itu, dimana tidak kebanyakan orang memiliki potensi lebih untuk memperoleh tanah serta atau bangunan.

Pemahaman serta Basic Hukum BPHTB

Mengenai, tentang Bea Pencapaian Hak atas Tanah serta Bangunan atau BPHTB ditata dalam UU No. 21 Tahun 1997 serta sudah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (seterusnya cuma disebutkan UU BPHTB). Disebut jika BPHTB ialah bea yang dipakai atas pencapaian hak atas tanah serta atau bangunan. Tiap pencapaian hak atas tanah serta bangunan, masyarakat negara diharuskan membayar BPHTB. Dalam bahasa seharian BPHTB dikenal juga jadi bea konsumen, bila pencapaian berdasar proses jual beli. Tapi dalam UU BPHTB, BPHTB dipakai bukan sekedar dalam pencapaian berbentuk jual beli. Semua type pencapaian hak tanah serta bangunan dipakai BPHTB.

Sesuai dengan bunyi masalah 2 Undang-undang BPHTB, sebagai objek BPHTB ialah pencapaian hak atas tanah serta atau bangunan. Mengenai, pencapaian hak atas tanah serta atau bangunan itu mencakup:

  1. Jual beli;
  2. Tukar-menukar;
  3. Hibah;
  4. Hibah wasit;
  5. Waris;
  6. Pemasukan dalam perseroan atau tubuh hukum lain;
  7. Pembelahan hak yang menyebabkan pengalihan;
  8. Pemilihan konsumen dalam lelang;
  9. Penerapan keputusan hakim yang memiliki kemampuan hukum tetap;
  10. Penyatuan usaha;
  11. Peleburan Usaha;
  12. Pemekaran Usaha; serta

Tetapi dari Pencapaian hak atas tanah serta atau bangunan yang seringkali berlangsung dalam warga ialah:

  1. Jual beli;
  2. Tukar-menukar;
  3. Hibah (Pencapaian hak atas tanah serta atau bangunan dari pemberi hibah, tetapi pemberi hibah masih hidup);
  4. Hibah wasit (Pencapaian hak atas tanah serta atau bangunan pada penerima hibah tetapi belaku sesudah pemberi hibah wasiat wafat);

Ketentuan Mengatur BPHTB

Untuk jual beli, persyaratannya diantaranya seperti berikut:

  1. SSPD BPHTB
  2. Foto copy SPPT PBB untuk tahun yang berkaitan
  3. Foto copy KTP Harus Pajak
  4. Foto copy STTS/ Struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 Tahun Paling akhir (Untuk tahun 2013 cuma 3 tahun paling akhir yakni tahun 2011, 2012, serta 2013)
  5. Foto copy Bukti Pemilikan Tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Letter C/ atau Girik)

Bila untuk hibah, waris atau jual beli waris seperti berikut:

  1. SSPD BPHTB
  2. Foto copy SPPT PBB untuk tahun yang berkaitan
  3. Peranan : untuk memeriksa kebenaran Data NJOP pada SSPD BPHTB.
  4. Foto copy KTP Harus Pajak
  5. Foto copy STTS/Struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 Tahun Paling akhir (Untuk tahun 2013 cuma 3 tahun paling akhir yakni tahun 2011, 2012, serta 2013) Peranan : untuk memudahkan lakukan penagihan, bila masih ada piutang PBB, sebab Umumnya konsumen tidak ingin ditagih pajaknya sebelum tahun diarahkan.
  6. Foto copy Bukti Pemilikan Tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Letter C/ atau Girik) Peranan : untuk memeriksa ukuran luas tanah, luas bangunan, tempat/ tempat tanah serta atau bangunan, serta didapati status tanah yang akan diarahkan.
  7. Foto copy Surat Info Waris atau Akta Hibah Peranan : diperlukan untuk memberi pengurangan pada tiap transaksi.
  8. Foto copy Kartu Keluarga

Nilai Pencapaian Object Pajak Tidak Terkena Pajak (NPOPTKP)

  1. 000.000,- untuk semua type pencapaian hak atas tanah serta bangunan
  2. Terkecuali untuk hak sebab Waris atau Hibah Wasiat sebesar Rp300.000.000,-

Catatan: Dengan catatan NPOPTKP diberi sekali pada tiap harus pajak pada sebuah tahun.

BPHTB dalam Jual Beli

Untuk pengalihan hak berbentuk jual beli, pajak dipakai pada kedua pihak baik pada penjual atau konsumen. Pada penjual dipakai Pajak Pendapatan (PPh) serta konsumen dipakai BPHTB yang besarnya dihitung berdasar harga pencapaian hak atau Nilai Pencapaian Objek Pajak (NPOP). Dalam bahasa seharian, NPOP juga bisa disimpulkan jadi nilai transaksi atau nilai persetujuan harga di antara penjual serta konsumen.

Dalam prakteknya, nilai NPOP ini dapat semakin besar atau lebih kecil dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Banyak unsur yang memengaruhi nilai NPOP, seperti perubahan yang mengagumkan di satu wilayah dalam sekejap hingga harga tanah bertambah secara cepat. Wilayah semacam ini nilai NPOP dapat tambah lebih besar dari NJOP.

Sebaliknya, ada wilayah yang nilai NPOP-nya lebih rendah dari nilai NJOP seperti wilayah yang diperkirakan akan jadikan tempat pembuangan sampah, wilayah yang bersisihan dengan ruang pemakaman, tempat yang ada di dekat aliran udara tegangan tambahan tinggi atau sutet, wilayah dengan kekuatan perselisihan, atau perselisihan di masa datang.

Bila nilai NPOP semakin besar dari NJOP, yang jadikan jadi basic pengenaan PPh serta BPHTB ialah NPOP. Namun, bila NPOP lebih kecil dari NJOP, yang jadikan basic untuk penghitungan PPh serta BPHTB ialah NJOP. PPh atas pengalihan tanah serta bangunan dihitung sebesar 5% dari NPOP atau NJOP. Sedang untuk penghitungan BPHTB, NPOP dikurangi terlebih dulu dengan Nilai Pencapaian Objek Pajak Tidak Terkena Pajak (NPOPTKP) selanjutnya dikali 5%.

Besarnya NPOPTKP ini berlainan setiap wilayah, jadi contoh untuk DKI Jakarta NPOPTKP ialah Rp80 juta, sedang untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi ialah Rp60 juta. Untuk wilayah lain di Indonesia, semestinya ditanyakan ke kantor pajak atau Pertanahan atau ke Petinggi Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditempat.

Contoh Penghitungan BPHTB

Diperjual-belikan sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan dengan data-data seperti berikut:

Luas = 1.000m2

NJOP = 1.000.000,-/mtr.

NJOPTKP ialah Rp80.000.000,- (DKI Jakarta)

Harga persetujuan di antara penjual serta konsumen ialah Rp2.000.000,-/mtr.

Karena itu nilai NPOP (Nilai Transaksi) = 1.000 x 2.000.000,- = Rp2.000.000.000,-

Besarnya PPh serta BPHTB ialah seperti berikut:

 

PPh = 5 persen x NPOP

Besarnya PPh = 5 persen x Rp2.000.000.000,- = Rp100.000.000,-

BPHTB = 5 persen x (NPOP – NPOPTKP)

Besarnya BPHTB = 5 persen x (Rp2.000.000.000 – Rp80.000.000) = Rp96.000.000,-

Masyarakat yang Baik Patuh Bayar Pajak

Demikian serba-serbi pemahaman serta langkah mengalkulasi BPHTB. Membayar bea adalah keharusan tiap warga yang ingin penuhi hak serta keharusan untuk mempunyai rumah. Karena itu, telah jadi dedikasi untuk kita taati serta menegakkan ketentuan untuk kebaikan bersamanya.

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Pengacara Pertanahan

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

 

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai DASAR HUKUM SERTA SYARAT MENGURUS BPHTB bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan DASAR HUKUM SERTA SYARAT MENGURUS BPHTB atau mengalami masalah :

hibah orang tua terhadap anak

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here