PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Persyaratan dan prosedur pembagian harta warisan – Sebelum kita membahas persyaratan pembagian waris maka kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai prinsip pembagian harta waris berdasarkan KUHP dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman orang Islam tentunya tidak akan terlupakan dalam hal Pembagian Warisan bagi orang yang beragama Islam.

Persyaratan dan prosedur pembagian harta warisan

Adapun prinsip-prinsip waris berdasarkan KUHPerdata antara lain:

Prinsip pertama berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata menyatakan:

”Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, pasal ini baru adanya harta waris bilamana si Pewaris telah meninggal dunia.

Prinsip kedua berdasarkan Pasal 832 menyatakan:

“Para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”. Dalam hal ada kalimat “suami atau istri hidup terlam” disini perlu penulis jelaskan agar tidak menimbulkan penafsiran lebih luas.

Kalimat tersebut artinya: jika mereka sudah bercerai pada saat pewaris berlalu dunia, maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip diatas, yang berhak mewariskan adalah orang-orang yang dengan pewaris. Untuk golongan ahli waris dapat dilihat dalam Pasal 852 KUHPerdata. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam golongan ahli waris diatur dalam Pasal 174, Pasal 154.

Adapun persyaratan administrasi dalam proses pembagian harta warisan antara lain:

1. Kartu keluarga (KK) pewaris (jika masih ada);
2. Kartu tanda penduduk (KTP) seluruh ahli waris;
3. Surat keterangan ahli waris atau surat keterangan waris (SKW);
4. Surat keterangan hak waris;
5. Saksi minimal 2 (dua) orang;

Untuk persyaratan administrasi yang perlu dipersiapan dalam pengurusan pembagian harta waris tidak begitu rumit. Yang terpenting pada kesepakatan pembagiannya sebagaimana mestinya dalam aturan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun persyaratan pemecahan sertifat tanah waris di kantor BPN antara lain:

1. Mengisi formulir ditandatangani pemohon atau kuasa bermaterai 6000;
2. Identitas diri;
3. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
4. Pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
5. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik (bila tanah di kuasai secara fisik);
6. Alasan pemecahannya;
7. Surat kuasa apabila di kuasakan;
8. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas lokat;
9. Sertifikat asli;
10. Izin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;
11. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan tapak Kavling dari kantor Pertanahan Kepala BPN

Dalam hal waktu penerbitan sertikat pemecahan tanah waris milik perorangan kurang lebih 15 (lima belas) hari. Mengenai biaya yang perlu di sediakan tergantung pada nilai tanah yang ingin dibuat sertifikat pemecahannya.

Diatas merupakan persyaratan administrasi yang perlu disiapkan dalam mengurus sertifikat pemecahan dan dalam hal ini juga sertifikat pecahan waris dapat merupakan sebagai warisan.