Beranda Hukum PERSYARATAN MENGAJUKAN LAPORAN PERSAINGAN USAHA

PERSYARATAN MENGAJUKAN LAPORAN PERSAINGAN USAHA

PERSYARATAN MENGAJUKAN LAPORAN PERSAINGAN USAHA

PERSYARATAN MENGAJUKAN LAPORAN PERSAINGAN USAHA – Beberapa hal penting yang perlu dipahami oleh pelapor sebelum mengajukan laporan terhadap perkara persaingan usaha, kewenangan KPPU untuk dapat menolak memproses laporan apabila tidak memenuhipersyaratan, selain karena aturan juga demi alasan untuk menghindari terjadinya laporan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

PERSYARATAN PERKARA PERSAINGAN USAHA LUKMAN AZIS SH MH

Persyaratan mengajukan laporan persaingan usaha

Dalam laporan pelanggaran persaingan usaha, banyak juga yang ditolak atau tidak dapat diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena tidak sesuai dengan bentuk dan syarat laporan yang ditentukan. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang bentuk dan syarat laporan dalam perkara persaingan usaha. Perlu diketahui dahulu siapa saja yang dapat menjadi pelapor dalam perkara Persaingan Usaha.

ORI RAHMAN SH MH
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), pasal 38 ayat (1) dan (2); menyatakan:

a. Setiap orang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor;
b. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadiya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

ORI RAHMAN SH
Berdasarkan pasal tersebut maka pihak pelapor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
• Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU persaingan Usaha;
• Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.

Tahapan proses di KPPU

Penulis juga akan membahas proses kasus di KPPU melewati beberapa tahapan, yang kurang lebih dapat diklasifikasi sebagai berikut:
a. Tahap pengumpulan indikasi
b. Tahap pemeriksaan pendahuluan
c. Tahap pemeriksaan lanjutan
d. Tahap penjatuhan putusan
e. Tahap ekskusi putusan

Suatu kasus dapat bermula dari laporan masyarakat (biasanya pelaku usaha pesaing yang dirugikan) atau berdasarkan pengamatan KPPU sendiri. Jadi selain atas dasar laporan, KPPU dapat memulai suatu kasus atas inisiatif sendiri. Indikasi-indikasi pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 itu dituangkan dalam bentuk laporan tertulis bahasa Indonesia, disertai bukti (surat dan dokumen pendukung lain).

 

ADVOKAT ORI RAHMAN SH MH

Tata cara penanganan perkara

Berdasarkan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2010 tentang cara penanganan perkara (Perkom No. 1 tahun 2010), pasal 11 menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Laporan dibuat dalam bentuk tertulis
b. Ditujukan kepada Ketua Komisi
c. Laporan menggunakan Bahasa Indonesia yang baim dan benar
d. Menyertakan secara lengkap identitas pelapor, dan saksi
e. Menerangkan secara jelas mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang
f. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran
g. Foto copy identitas pelapor serta menandatangani surat laporan; dan
h. Untuk permintaan ganti rugi, selain wajib menyertakan nilai dan bukti kerugian yang dideritanya.

TATA CARA PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

Setelah persyaratan diatas sudah dilengkapi maka dapat diajukan kepada KPPU, guna untuk dilakukan proses klarifikasi mengenai kelengkapan administrasi laporan, kebenaran lokasi alamat pelapor, alamat saksi, kompetensi absolut terhadap laporan, serta kesesuaian dugaan pelanggaran UU Persaingan usaha dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan pelapor (pasal 12 ayat (2) Perkom No. 1 tahun 2010).

Jika persyaratan tersebut dianggap belum lengkap, berdasarkan pasal 14 Perkom No. 1/2010 “laporan itu dalam waktu 10 hari kerja wajib dikembalikan kepada si pelapor (melalui surat Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU). Pelapor diberi waktu 10 hari kerja sejak pemberitahuan ketidak lengkapan tersebut untuk menambah apa yang masih kurang dalam laporannya.

Jangka waktu keseluruhan pemeriksaan pendahuluan ini adalah 30 hari kerja terhitung sejak berkas diserahterimakan dari ketua kepada sidang komisi.

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Apa saja persyaratan mengajukan laporan persaingan usaha ?

Cara kirim dokumen persyaratan mengajukan laporan persaingan usaha bisa melalui : JNE, TIKI, DHL Kantor pos atau Gojek dan Grab. Setelah dokumen sampai ke PT Jangkar Global Groups maka staff kami akan memberitahukan kepada anda bahwa paket sudah di terima dengan baik dan langsung di proses sesuai dengan keinginan client.

Garansi yang di berikan oleh PT Jangkar Global Groups :

  1. Kecepatan dan ketepatan waktu proses
  2. Terhindar dari masalah surat asli tapi palsu (Aspal)
  3. Terhindar dari unsur penipuan dikarenakan pembayaran setelah dokumen selesai
  4. Uang akan dikembalikan apabila dokumen anda tidak di terima oleh kedutaan karena legalisir kemenkumham dan legalisir kemenlu di ragukan keasliannya

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi PT Jangkar Global Groups untuk persyaratan mengajukan laporan persaingan usaha:

Klinik Hukum Jangkar

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi, SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad, SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp Simpati: +6281289004086

Customer Service Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Customer Service Abduri, SH HP/whatsapp Simpati : +6281281247293

Proses Dokumen Ida, SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here