Menu Tutup

PERSYARATAN PENETAPAN HARTA GONO GINI

PERSYARATAN PENETAPAN HARTA GONO GINI

Persyaratan penetapan harta gono gini – Memiliki kehidupan yang harmonis dan bahagia dalam rumah tangga sudah menjadi impian setiap manusia. Namun berbagai persoalan pun kadang tidak dapat dihindarkan, seperti sering terjadinya pertengkaran, KDRT, timbulnya rasa ketidak cocokan lagi, faktor ekonomi,  semuanya sering jadi sumber masalah keretakan dalam kehidupan berumah tangga yang berujung perceraian.

Persyaratan penetapan harta gono gini

Perceraian bukanlah hal sederhana, ada akibat hukum (konsekuensi) dalam sebuah perceraian. Misalnya: pembagian harta bersama atau harta gono-gini, hak asuh anak, nafkah istri dan nafkah anak. Dasar hukum perceraian dalam islam diatur dalam pasal 39 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 132 ayat (1) jo pasal 88 kompilasi hukum islam (KHI). Soal penggabungan gugatan.

Kedua hal tersebut dalam berperkara dapat dilakukan penggabungan gugatan cerai dan gugatan harta bersama. Namun dalam perakteknya, seringkali dilakukan sidang cerai terlebih dahulu, baru diajukan gugatan harta bersama atau gugatan harta gono-goni agar proses cerai lebih cepat.

Tentang penggabungan gugatan cerai dan harta bersama juga di atur dalam pasal 86 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagai mana diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989.  itu menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh hukum tetap (inkerach).

Jenis harta kekayaan

Ada tiga jenis harta kekayaan dalam perkawinan. Antara lain :

  1. Harta bawaan

Yang dibawa calon suami dan calon istri. Harta tersebut diperoleh sebelum mereka melangsungkan perkawinan. (pasal 35 UU perkawinan). Untuk jenis harta inindikuasai oleh suami dan istri.

  1. Harta masing-masing suami istri

Jenis ini yang diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, hadiah dalam perkawinan. Harta inipun penguasaannya ada pada masing-masing suami istri.

  1. Harta bersama (harta gono gini)

Yakni harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama masa perkawinan berlangsung.

Tata cara pembagian harta gono gini

Mengenai tata cara pengajuan pembagian harta gono-gini di pengadilan antara lain:

  1. KTP asli atau photo copy penggugat
  2. Akte carai asli atau Photo copy
  3. Surat gugatan harta bersama
  4. Bukti harta bersama atau photo copy harta bersama (sertifikat tanah, STNK motot/mobil dan lain lain.
  5. Photo copy atau asli kartu keluarga
  6. Surat pengantar dari desa atau kelurahan (jika diperlukan)
  7. Membayar biaya perkara

Apabila ada keinginan untuk mengajukan sendiri, semua persyaratan diatas harus diserahkan semua dipengadilan pada saat melakukan pendaftaran perkara di pengadilan. Jika pakai jasa pengacara tinggal menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan no. 1,2,4 dan 5 atau bisa juga dibuatkan langsung oleh pengacara.

Bagi pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan pengadilan bisa melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Jika terdapat perjanjian kawin tidak menyebutkan adanya penggabungan harta bawaan, berarti (secara otomatis) harta bawaan suami dan istri terpisah karenanya, tidak bisa menjadi objek harta yang dipersengketakan, sehingga menjadi harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing.

Jika tidak ada perjanjian kawin, maka harta tersebut otomatis tergabung sebagai harta bersama. Sebaliknya, jika ada perjanjian kawin yang memisahkan harta perolehan suami dan istri selama perkawinan, maka objek harta gono gini (harta bersama) menjadi hilang

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Apa saja Persyaratan penetapan harta gono gini ?

Cara kirim dokumen Persyaratan penetapan harta gono gini bisa melalui : JNE, TIKI, DHL Kantor pos atau Gojek dan Grab. Setelah dokumen sampai ke PT Jangkar Global Groups maka staff kami akan memberitahukan kepada anda bahwa paket sudah di terima dengan baik dan langsung di proses sesuai dengan keinginan client.

Garansi yang di berikan oleh PT Jangkar Global Groups :

  1. Kecepatan dan ketepatan waktu proses
  2. Terhindar dari masalah surat putusan pengadilan asli tapi palsu (Aspal)
  3. Terhindar dari unsur penipuan
  4. Pendampingan selama proses hukum

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi PT Jangkar Global Groups untuk Persyaratan penetapan harta gono gini:

Klinik Hukum resmi dan terpercaya

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Mame HP/whatsapp Simpati : +6282114441424

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

Bagikan yuk!
Posted in Hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »