Beranda Hukum RANAH HUKUM PERDATA SERTA PIDANA

RANAH HUKUM PERDATA SERTA PIDANA

RANAH HUKUM PERDATA SERTA PIDANA

Ranah Hukum Perdata Serta Pidana – Ada banyaknya aspek-aspek yang melingkupi kasus-kasus yang sering bermunculan seputar ketenagakerjaan (Hubungan Industrial). Aspek yang meliput 2 (dua) aspek saja yaitu ranah pedata serta pidana yang beberapa akan diambil dari refleksi pengalaman-pengalaman penulis menangani kasus-kasus ini.

Dengan banyaknya permasalahan ketenagakerjaan dalam ranah hukum pedata yang banyak terjadi karena bertolak belakang dari perselisihan perjanjian. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata bisa dikatakan perjanjian yang berlaku seperti halnya sama dengan Undang-Undang bagi para pihak-pihak yang mengikatkan diri.]

Lalu, dalam hal ini perjanjian telah memenuhi syarat-syarat yang sahnya (1320 KUH Perdata). Maka dari itu wajib melakukan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak-pihak yang sudah berjanji, seperti halnya undang-undang bagi pihak-pihak yang sudah berjanji. Tentu semua hal yang dicantumkan di suatu perjanjian itu.

Ada banyak hal yang memang sudah semestinya menjadi ketentuan memaksa dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan bisa jadi kebiasaan, yang bisa juga mengikat untuk dipatuhi, demikian hal ini tidak dicantumkan secara eksplisit dalam sebuah penjanjian.

Ranah Hukum Perdata Serta Pidana

Nyatanya dapat disajikan salah satu contoh kasus yang akan dijelaskan sebagai berikut : ada karyawan telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerja yang dengan status hubungan kerja kontrak (PKWT) serta sudah menyepakati dengan melakukan menandatangani perjanjian kerja tersebut pada tanggal 1 November 2013 (dengan jangka selama waktu 1 (Satu) tahun).

Dengan salah satu pasalnya yang ada di dalam perjanjian tersebut yaitu disebutkan bahwa hubungan kerja dimulai pada tanggal 1 Desember 2013. Pada saat karyawan sebelum pelaksanaan tanggal hubungan kerja dimulai. Karyawan memberikan informasi secara verbal kepada perusahaan.

Bahwa dirinya tidak jadi bekerja dengan alasan di tolak oleh atasan perusahaan yang lama keluar. Serta ditawarkan dengan remunerasi lebih yang berupa promosi serta peningkatan gaji serta benefit.

Calon karyawan (atau tepatnya kandidat) yang sudah menandatangani PKWT tersebut dengan tujuan pengunduran dirinya secara tertulis serta menyerahkan kepada calon atasannya melalui pihak ke 3 (pekerja samaran cleaning service) pada perusahaan tersebut.

Surat tersebut sudah sampai ke bagian HRD (Human Resources Departement) yang terkait pada tanggal hubungan kerja dimulai (Diatas tanggal 1 bulan Desember 2013).

HRD (Human Resources Departement) perusahaan calon karyawan berdasarkan informasi serta koordinasi dengan atasan calon karyawan tersebut untuk meminta dikirimkan surat pemanggilan pertama atas si calon karyawan.

Dikarenakan tidak bisa hadir di hari pertama serta seterusnya. Sehingga dilakukanlah pengiriman surat pemanggilan yang kedua atas ketidakhadirannya yang sudah melebihi lima hari kerja. Jika tidak bisa menghadiri sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan pada surat tersebut.

Diskualifikasi

Serta tidak bisa menghadirinya lagi maka akan dikualifikasikan. Bahwa calon karyawan tersebut melakukan pengunduran dirinya yang sudah dirinya lakukan dengan tidak hadir selama lima hari kerja.

Atas resiko ini, karena itu penguduran diri si calon karyawan itu memiliki implikasi pada konsekuansi penalti atas kontrak yang sudah di tandatangani. Serta harus membayar atas tidak terpenuhinya bulan sepanjang kontrak dikalikan gaji yang disetujuinya.

Bagaimana masalah ini bisa diatasi menurut proses keperdataan? Sesudah pelayangan surat panggilan ke-2 tidak terealisasi dengan pertemuan sesuai tanggal serta tempat yang sudah disetujui,  karena itu faksi perusahaan semestinya masih bisa melakukan pemanggilan dengan secara verbal.

Lewat kontak telephone atau e-mail ke calon karyawan untuk mengulas persoalan yang berlangsung serta cari jalan keluarnya bagaimana berdasar azas musyawarah untuk mufakat. Perusahaan akan menanyakan keharusan tenaga kerja atas kesepakatan yang sudah disepakatinya.

Proses Tripartit

Serta jika tidak bisa dipenuhi, karena itu tenaga kerja itu harus penuhi kewajibannya atas konsekuesi penalti yang ditata dalam kesepakatan yang sudah disetujui. Jika perlakuan dengan cara bipartit ini tidak bisa dituntaskan, karena itu faksi perusahaan bisa melanjutkan persoalan ini dengan ajukan permintaan untuk cara proses tripartit (dalam soal ini ialah perantaraan)

Dengan keterkaitan faksi pemerintah yang dipersoal ini bisa diserahkan ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja di daerah Kabupaten atau Kota atau langsung ke tingkat Kantor Dinas Propinsi ditempat, berdasar tempat berlangsungnya kontrak (locus contractus).

Butuh diingatkan jika proses perantaraan adalah satu diantara langkah proses dari penyelesaian konflik di luar pengadilan (alternative dispute resolution) yang harus dikerjakan oleh beberapa pihak yang bersengketa sampai dikeluarkannya satu saran dari mediator jadi akhir proses jika proses selesai dengan tidak setuju.

Pada saat proses itu selesai dengan tidak disetujui, karena itu satu diantara faksi bisa meneruskan persoalan ini ke Pengadilan Jalinan Industrial di daerah berlangsungnya perselisihan lewat Pengadilan Negeri ditempat. Sampai pada akhirnya persoalan ketenagakerjaan dalam masalah yang disebut di atas barangkali masuk sampai di tingkat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Ranah Hukum Pidana

Posisi hukum ketenagakerjaan bisa bergesekan dengan ranah hukum pidana, contohnya, pada saat berlangsung satu penggelapan yang dikerjakan oleh pekerja yang disebabkan sebab terdapatnya wewenang yang dipunyainya pada suatu tempat jabatan.

Wewenang atas satu jabatan adalah otoritas yang dipunyai oleh seseorang pekerja jika dia dipercayakan memegang satu jabatan yang didasarkan atas satu kesepakatan atau pemilihan. Pasal 374 KUHP mengatakan penggelapan yang dikerjakan oleh orang yang penguasaannya pada barang karena disebabkan ada jalinan kerja atau sebab penelusuran atau sebab mendapatkan gaji karena itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pada umumnya seseorang pekerja yang bertindak penggelapan serta sudah mempunyai minimum dua alat bukti (contohnya ada saksi serta pernyataan), akan disuruh dengan baik-baik untuk melakukan pengunduran diri dari perusahaan. Ini (minta untuk lakukan pengunduran diri) ialah suatu yang “sulit” untuk dikerjakan.

Karena itu dibutuhkan trick yang tepat dalam proses negosiasi yang dikerjakan. Berdasar pengalaman penulis sampai kini, keinginan untuk ajukan pengunduran ini umumnya cukup sukses dalam rencana akhiri satu jalinan kerja.

Persuasif

Pada awalanya, umumnya pekerja memang tidak selamanya bersedia lakukan pengunduran diri. Jadi pelaksana eksekusi dalam beberapa kasus semacam ini, memang semestinya dikerjakan usaha persuasif pada aktor.

Maksudnya supaya si tenaga kerja bisa dengan suka-rela memberi pengakuan ternyata benar dia mengaku sudah lakukan penggelapan dalam wewenang yang dipunyainya. Jika dua bukti penggelepan sudah dipunyai, karena itu bisa dikerjakan “ancaman” pada pelaku jika tidak ingin mengundurkan diri.

Karena itu persoalan ini akan diadukan pada pihak Kepolisian untuk dilacak selanjutnya sesuai dengan ketetapan hukum acara pidana yang berlaku. Umumnya deskripsi berkaitan lamanya proses pidana serta beberapa hal lain berbentuk desakan sosial, material, serta sangsi hukuman yang akan dilewati oleh pelaku, akan membuat pelaku merasakan tidak nyaman.

Jika pilihan pada akhirnya ialah harus lewat proses pidana, karena itu laporan diserahkan ke Kepolisian (delik aduan) untuk selanjutnya dikerjakan pemanggilan, bahkan juga sampai penangkapan pada pelaku. Butuh diingat, pada saat berlangsung tuntutan pidana ke Kepolisian atas beberapa kasus penggelapan.

Karena itu persoalan ini telah jadi persoalan di antara negara menantang si pelaku jadi subyek hukum pidana. Jalinan kerja yang berlangsung bisa terputus pada saat oleh faksi yang berwajib (pada tingkat Kepolisian), yang berkaitan diputuskan statusnya jadi terduga.

Pengacara Pidana

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai Ranah Hukum Perdata Serta Pidana bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan Ranah Hukum Perdata Serta Pidana atau mengalami masalah :

hibah orang tua terhadap anak

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Customer Service Lukman Azis SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Customer Service ABDURI SH HP/Whatsapp Simpati : +6281281247293

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Kunjungi Media Sosial Kami :

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here