Hukum  

Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara

Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada pembahasan kali ini coba kita flashback dengan kehadiran pengadilan tata usaha Negara, termasuk sejarah berdirinya pengadilan tata usaha Negara. Melihat lebih dekat tentang perjalanan panjang dimulainya pengadilan tata usaha Negara dapat kita lihat dalam cerita Benjamin Mangkoedilaga yang menjadi saksi sejarah. Awalnya dia menjadi salah satu hakim yang dikirim belajar ke Perancis untuk menimba ilmu.

Baca juga : GANTI NAMA DI PENGADILAN NEGERI SERTA BIAYA SIDANG

 

Dalam biografi Benjamin diceritakan seputar kebimbangannya saat dia menjadi salah satu utusan Negara untuk berangkat ke Perancis. Pasalny saat itu di juga dijanjikan menajdi wakil ketua pengadilan negeri Karawang atau di Sukabumi. Namun, pada akhirnya keputusan untuk mengambil tawaran ke Perancis setelah mendapat dukungan dari seniornya Prof Asikin Kusumaadmadja (alm).

Dalam perjalanannya, Benjamin akhirnya menjalani kursus bahasa selama enam bulan terlebih dahulu lalu kemudian berangkat ke Perancis. Awal ke Perancis, Bedjamin ditempatkan di Vichy. Vichy adalah sebuah kota yang memilki sejarah yang indah di Selatan Pernacis, terutama bagi mereka yang ingin memahami budaya atau kultur setempat.

Baca juga : Persyaratan Izin Poligami dari Pengadilan Agama – Jangkar Global Groups

 

Dalam perjalanannya kali ini, tentu saja Benjamin tidak sendirian, tetapi ada tiga orang lainnya yang juga terpilih untuk belajar ke Perancis. Antara lain Chairani A.Wani, termsuk juga Titi Nurmala Siagian, serta Paulus Effendi Lotulung.

sejarah berdirinya pengadilan

SEJARAH BERDIRINYA PTUN

Jika sebelumnya sudah dijelaskan sejak awal Benjamin dan tiga orang lainnya belajar ke Perancis, maka setelah kembali ke Indonesia, mereka menjadi cikal bakal calon hakim yang akan mengisi Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang menandai sejarah berdirinya PTUN.

Sekembalinya dari Perancis, mereka berempat memang bukan hanya menajdi calon hakim yang dipersiapkan dalam pendirian PTUN, tetapi mereka juga sukses menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Sementara itu, Titi Nurmala mengatakan, bekerja di PTUN tentu bukan tanpa tantangan. Sebab meghadapi berbagai perkara di PTUN itu artinya banyak berhadapan dengan kebijakan pemerintah. Menurut Titi, pemerintah selalu menganggap tindakan ataupun keputusannya selalu benar.

Baca juga : MEDIASI DI PENGADILAN

 

Di sisi lain, alasan mengirim mereka berempat ke Peancis, sebab Perancis dikenal sebagai Negara dengan sumber utama peradilan yang bergeak di bidang administrasi. Karena itu, memepersiapkan mereka sebagai calon hakim yang akan mengisi PTUN, tentu harus punya banyak bekal ilmu. Karena itu, mereka harus mempelajari dan juga memperdalam pengetahuan mereka mengenai organisasi maupun system peradilan administrasi.

Era Benjamin usai, maka tentu saja mereka harus menciptakan regenerasi. Akhirnya dikirim lagi sejumlah hakim untuk mengikuti pendidikan di bidang peradilan administrasi itu.

Mereka yang dikirim antara lain:

  • Amarullah Salim
  • Lintong Oloan Siahaan
  • Asma Samik Ibrahim
  • Sudarsono
  • Marina Sidabutar
  • Satri Rusag
  • I Ketut Suradnya
  • Nardi dan Endang Sutardi

Sementara itu, ada juga yang khusus mempelajari pendidikan administrasi hukum. Mereka yang dikirm adalah R suhardoto dan Adhadi.

sejarah berdirinya pengadilan tata usaha Negara

LANDASAN HUKUM PTUN

Dewan Perwakilan rakyat dan juga pemerintah akhirnya menyetujui pendirian PTUN dengan mempersiapkan Rancangan undang-undang peradilan tata usaha Negara untuk kemudian menjadi undang-undang. Selanjutnya pada 29 Desember 1986, UU tersebut disahkan menjadi Undang-undang nomor 5 tahun 1986. Namun meski sudah sah, tetapi memang pada saat itu undang-undang tersebut belum bisa diterapkan.

Barulah kemudian diterapkan setelah PTUN resmi beroperasi dan melayani masyarakat pada 14 Jnauari 1991. Hal ini juga menjadi penanda lahirnya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1991 mengenai penerapan undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN.

Bahkan, Presiden Soheharto pada saat itu juga sudah menerbitkan keputusan presiden nomor 52 tahun 1990 mengenai perintah untuk membentuk lima PTUN terutama yang ada di wilayah Jakarta, Medan, Palembang, hingga Surabaya dan juga Makassar. Dari tanggal berlakunya PP nomor 7 tahun 1991 itulah yang akhirnya menandai berdirinya PTUN di Indonesia. Menandai sejarah berdirinya pengadilan tata usaha Negara.

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sukses mendirikan PTUN tentu bukan tanpa tantangan.  Terutama di awal-awal berdirinya PTUN itu. Kekurangan sumber daya manusia menjadi persoalan. Pasalnya para hakim yang akan bertugas harus belajar terlebih dahulu ke luar negeri, bahkan mereka juga harus mengikuti pelatihan di dalam negeri.

Dalam buku ‘Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (Peraturan) di Mata Paulus Effendi Lotulung’, diceritakan bahwa setelah dua tahun Undang-undang PTUN disahkan, setidaknya sudah ada 17 hakim yang sudah mengikuti penataran, sebagian besar dari mereka adalah alumni yang sudah belajar di Perancis.

Setahun kemudian, 37 orang hakim kembali mengikuti penataran di bawah bimbingan Indroharto, serta direktur TUN mahkamah Agung. Dan Fatimah Achyar. Bhakan dua orang akademisi dari Belanda juga didatangkan.

perkembangan sejarah berdirinya pengadilan

Tidak hanya itu penyediaan sumber daya manusia di lingkungan PTUN terus digenjot jelas beroperasinya PTUN ini. Yaitu dengan hadirnya 53 orang hakim mengikuti penataran atau diklat. Mereka berasal dari para mantan ketua maupun wakil ketua pengadilan negeri yang pernah bertugas periode 1989 hingga 1997.

Kehadiran mereka menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung demi mengikuti diskusi juga seminar yang berkaitan dengan tata usaha Negara.

Tidak hanya bekal ilmu bagi para hakim, tetapi mengahdapi berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1986, Mahkamah Agung juga terus mempersiapkan diri. Terbukti dengan dikirimnya 11 orang hakim agung serta orang calon hakim tinggi untuk kemudian studi banding ke Belanda.

Hal yang dianggap menarik dalam pembuatan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 ini karena melibatkan sejumlah hakim.

PERKEMBANGAN PTUN

Dalam perkembangannya hingga saat ini, pengadilan tata usaha Negara tentu saja sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan awal-awal berdirinya. Perkembangan PTUN ini tidak lepas dari lembaga yang terus berbenah.

Sebagaimana dikutip dari hukum online, Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang PTUN Prof Supandi dalam bukunya yang berjudul ‘Bocah dari Kebon Deli’ juga menajdi saksi perlkembangan PTUN dan bercerita tentang dirinya yang memutuskan pindah ke PTUN.

PERKEMBANGAN PTUN sejarah berdirinya pengadilan

PASANG SURUT PTUN

Setelah mengalami perkembangan yang cukup baik, PTUN sperti halnya lembaga lainnya juga memiliki pasang dan surut. Pasang surut PTUN itu terjadi sepanjang berdirinya sejak 31 tahun silam.

Pasang surut itu terjadi mulai dari struktur organisasi, kompetensi, maupun sumber daya yang ada di dalamnya. Ini terjadi tentu karena ada banyak factor, mulai dari perkembangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintahan, serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Bisa dilihat pada perubahan perundang-undangan yang menjadi penopang PTUN selama 31 tahun berdiri. Dimana sudah terjadi dua kali perubahan undang-undang PTUN ini.

Perubahan pertama terjadi pada tahun 2004. Masalah muncul ketika muncul pertanyaan dari insan pengadilan maupun masalah yang mucul pada prakteknya di kehidupan nyata setelah lebih dari 10 tahun undang-undang nomor 5 tahum 1986 diberlakukan. Karena itu Bagir Manan meminta adanya perluasan objek yang akan digugat.

Sementara pada perubahan kedua, bermula dari munculnya ide pembangunan system peradilan terpadu. Ini dainggap mendorong pemerintah juga DPR membahas paket perundang-undangan yang akan ditetapkan di bidang peradilan, termasuk di dalamnya undang-undang PTUN ini.

Setelah melewati pembahasan yang juga melibatkan hakim, maka saat presiden SBY akhirnya menandatangani perubahan kedua undang-undnag PTUN dan menajdi undang-undang nomor 51 tahun 2009.

DAMPAK PERUBAHAN REGULASI

Dalam perkembangan sejarah berdirinya pengadilan tata usaha Negara, memag sudah mengalami perubahan undang-undang sebanyak dua kali. Perubahan regulasi ini mau tidak mau menimbulkan dampak.

Dampak perubahan regulasi ini tentu saja membawa perubahan pada kompetensi maupun kewenangan PTUN.

Yang sering menimbulkan perdebatan dal praktik regulasi itu mengenai makna yang dimaksudkan, termask cakupan maupun pengecualian keputusan tata usaha Negara. Terlebih dengan diberlakukannya undang-undang nomor 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan.

Jika Anda sedang dihadapkan sengketa pada pengadilan tata usaha negara, tepat sekali memilih tim kami yang mendampingi proses hukum yang Anda alami. PT Jangkar Global Groups selalu profesional.

 

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

 

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

 

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai berdirinya pengadilan tata usaha negara bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan berdirinya pengadilan tata usaha negara atau mengalami masalah :

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service 1 HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service 2 HP/whatsapp Simpati: +62811872005

Customer Service 3 HP/Whatsapp XL : +6287724101975

Customer Service 4 HP/whatsapp XL: +6287809101981

Customer Service 5 HP/whatsapp XL: +6287716022005

Divisi Export Akhmad SE, M.Esy HP/whatsapp XL: +6287727688883

Divisi Hukum Dr Fauzi, SH, MH HP/whatsapp Simpati : +628118301975

Divisi Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Telp kantor : +622122008353 +628118301975

Kunjungi Media Sosial Kami

Email: jangkargroups@gmail.com

Telegram : t.me/jangkargroups

Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »