Beranda Hukum SENGKETA TANAH MOMOK BAGI BISNIS PROPERTI DI INDONESIA

SENGKETA TANAH MOMOK BAGI BISNIS PROPERTI DI INDONESIA

SENGKETA TANAH MOMOK BAGI BISNIS PROPERTI DI INDONESIA

Anda ingin terjun ke dunia ataupun bisnis properti? Ketika anda telah memutuskan untuk masuk ke dalam bisnis atau usaha properti sudah sewajarnya anda memahami hal-hal apa saja yang anda butuhkan maupun hal-hal apa saja yang harus anda lakukan di dalam menjalankan usaha atau bisnis properti ini, supaya anda bisa berhasil dalam bisnis property. Hal tersebut sangatlah penting untuk anda ketahui di dalam menjalankan usaha tersebut.

Salah satu faktor mengapa anda ingin terjun di dunia properti adalah karena harga tanah yang tidak akan turun tetapi dalam bisnis properti bukan cuman hal tersebut yang perlu dipertimbangkan. Karena tidak sedikit atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga properti, dan lokasi adalah faktor yang paling berpengaruh. Lokasi dapat diibaratkan sebuah kunci utama bisnis atau usaha properti dapat berkembang dengan harga yang semakin naik atau malah turun.

Tetapi dalam memilih lokasi juga harus berhati hati apakah lokasi atau tanah tersebut merupakan tanah sengketa atau bukan kita sebagai pihak pengembang harus jeli dalam menilainya.

Ketidak pastian status tanah

Keributan tentang masalah pertanahan sering sekali berujung pada sengketa atau perselisihan hukum, membuat situasi yang sebelumnya baik aman dan nyaman menjadi tidak aman dan nyaman bagi beberapa pihak yang mengalami dan dapat menimbulkan kecemasan akibat dari (ketidakpastian) atas hukum terhadap status kepemilikan tanah yang mereka tempati. Apalagi sering kali hukum tidak dapat memberikan suatu keadilan sebagaimana maksud serta tujuan dari terciptanya suatu hukum.

Pada tahun 2007 terjadi sengketa tanah yang cukup menggegerkan dan juga mendominasi berita-berita tentang hukum politik baik di TV, koran, majalah dan media massa. Dikarenakan kasus-kasusnya tidak hanya antar perorangan saja tetapi sudah menjadi public case yang artinya sudah melibatkan khalayak umum.

Seperti halnya kasus Meruya Selatan yang di dalamnya terdapat sertifikat sebanyak 6.426 sertifikat tanah yang berdiri di atas lahan sengketa yang mempunyai luas 300 hektar, yang terdiri atas sertifikat Hak Milik (SHM) berjumlah 4.428 sertifikat, Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 1.908, dan juga Hak Pakai (HP). Perbankan yang dalam hal ini adalah pihak ke tiga telah menerima jaminan berupa tanah dengan nilai total Rp. 1,6 Triliun.

Tentu saja itu merupakan suatu nilai yang tidak kecil dan juga pantas diperhitungkan keperluannya belum juga bangunan – bangunan yang sudah berdiri disana terhitung beberapa asset pemerintah yang terancam eksekusi ialah Kantor Kelurahan Meruya Selatan, tiga unit puskesmas, beberapa sekolah negeri, perumahan karyawan Wali Kota Jakarta Barat, perumahan DPA. Sedang asset punya swasta yang terancam juga ialah Perumahan Meruya Residence, Taman Kebun Jeruk, Perumahan Mawar, Kavling BRI, Gran Villa, serta rumah masyarakat.

Properti

Usaha property yang bertopang pada tempat tanah turut terserang imbasnya, lumrah saja bila beberapa barisan kebutuhan seperti REI ikut menekan pemerintah untuk mengatur permasalahan pertanahan terutamanya perlindungan pada pemilik – pemilik tanah bersertifikat, beberapa pengembang ikut gundah gulana, beberapa project yang sudah jadi bahkan juga sudah hand over masih dapat digugat orang, contoh masalah paling akhir Apartemen Mediterania di samping Taman Anggrek Jakarta.

Jadi kesimpulannya jika mempunyai tanah di Indonesia tidak aman! Jawabnya benar! Hal ini akan selalu berjalan selama tidak terdapatnya kejelasan hukum mengenai pemilikan tanah.

Faktor-faktor pemicu perselisihan tanah di atas salah satunya :

Skema pendaftaran tanah kita berbentuk formalistik.

Berarti dalam penerbitan sertifikat tanah PPAT serta BPN tidak bertanggungjawab atas kebenaran isi dokumen/data tapi cuma kelengkapan berkas/dokumen hingga bila berlangsung kecurangan data tidak bisa dideteksi semenjak awal. Itu penyebabnya kenapa skema pembuktian hak atas tanah berbentuk negatif yang ke arah positif bisa disimpulkan jika sertifikat tanah ialah bukti pemilikan tanah yang kuat tapi tidak mutlak.

Tujuannya masih bisa diurungkan bila diketemukan bukti – bukti cacat hukum dalam ketentuan serta mekanisme penerbitannya (dalam bahasa orang pemula “banci” tidak negatif serta tidak positif) oleh karena itu BPN sebgai lembaga yang berkuasa mendaftar hak atas tanah cuma berbentuk administratif. BPN tidak punyai wewenang mengecek/mengadili/memastikan siapa yang memiliki hak bila berlangsung perselisihan, tetapi pengadilan.

Skema atau sistem hukum acara perdata yang ada di indonesia.

Hakim berbentuk pasif yang artinya dia mengecek masalah apa yang disodorkan tidak melewati dari apa yang diberikan dalam persidangan. Semestinya untuk masalah perselisihan – perselisihan tanah hakim lakukan kontrol ditempat (on the spoot) apabila ada pihak terkait lain (Warga Meruya) di atas tempat itu.

Tidak hanya beberapa pihak terkait yang bersengketa, karena itu hakim harus melakukan penundaan persidangan untuk mengundang/ memberitahu pada pihak lain itu supaya mereka bisa lakukan interferensi serta masuk jadi faksi. Ini sesuai azas peradilan yakni cepat, murah serta simpel.

Pola pemerintah.

Kita masih memandang jika tanah cuma masalah tehnis periodik serta bukan jadi masalah yuridis. Ini bisa disaksikan dari kabupaten se Indonesia yang memiliki sampai 400-an. Semua kabupaten itu tentu memiliki kantor pertanahan. Namun, benar-benar disayangkan semua kepala pertanahan di Indonesia 80 prosentasenya ialah insinyur, sedang sarjana hukumnya cuma 20 %.

Di sini bukan bermakna insinyur itu buruk cuma lihat pemerintah kita memandang jika permasalahan tanah ialah permasalahan tehnis. Walau sebenarnya, hasil dari kantor pertanahan itu ialah sertifikat hak atas tanah. Jika tehnis itu hanya lampiran dari deskripsi kondisinya. Sertifikat itu ada dua data yuridis serta tehnis. Data tehnis itu ialah gambar kondisinya.

Mafia tanah.

Beberapa warga kita ada yang memiliki pekerjaan spesial mengatur tanah khususnya tanah punya orang serta mereka teroganisir rapi (well organized). Susunannya terdiri: penyandang dana, stunt man (orang yang direkayasa pemilik tanah, pemalsu dokumen seperti girik – girik, pelacak info (umumnya bekerja bersama dengan pelaku BPN atau kelurahan).

Untuk memperoleh data – data tanah yang akan dipalsu serta yang paling akhir ya pelaku pengacara yang akan bersilat lidah di pengadilan, bila mereka tidak memenangi masalah tanahnya sekurang-kurangnya rencana B – nya adalah perdamaian atau cari investor yang ingin memodali masalah itu. Team semacam ini benar-benar kompak ditambah lagi bila mereka bersinergi dengan mafia peradilan, karena itu kiamatlah dunia ini.

Jadi bagi anda yang ingin berbisnis ataupun memulai usaha properti pahami dulu apakah tanah tersebut merupakan tanah sengketa atau bukan karena jika ternyata tanah tersebut merupakan tanah sengketa lebih baik tidak perlu mendirikan di atas tanah tersebut karena dari pada dipidanakan dan terkena kasus maka yang awalnya mau untung di dalam bisnis property malah buntung.

Mungkin sekian dari kami semoga informasi yang sedikit ini berguna bagi teman teman yang membutuhkan informasi mengenai sengketa tanah. HATI-HATI SENGKETA PERTANAHAN MENGANCAM BISNIS PROPERTI ANDA

Pengacara Properti

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai hukum harta warisan 2 istri bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan HUKUM WARIS DI INDONESIA atau mengalami masalah :

perbedaan buku tanah dan sertifikat tanah di indonesia

tips mengurus surat akta tanah

syarat jual beli tanah yang bisa dijadikan patokan dasar

tips ampuh tangani sengketa pertanahan tanpa pengadilan

belajar dasar hukum dan peraturan tanah adat di indonesia

jenis dan penyebab tanah yang berhak dikuasai negara

syarat serta prosedur jual beli tanah di indonesia

hukum tanah swapraja dengan hak pemerintahan khusus

jangan main-main pidana masalah tanah

permintaan keberatan untuk mengganti kerugian dari pengadaan tanah

resiko menjual tanah tanpa disertai sertifikat tanah yang sah

proses balik nama sertifikat tanah

permohonan peralihan hak atas tanah 

hukum agraria indonesia beginilah dasar dan ruang lingkupnya

mekanisme ijarah dalam properti syariah

mau membeli properti berupa apartemen yuk kenali dulu aspek hukumnya

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here