Beranda Hukum SYARAT SERTA PROSEDUR JUAL BELI TANAH DI INDONESIA

SYARAT SERTA PROSEDUR JUAL BELI TANAH DI INDONESIA

SYARAT SERTA PROSEDUR JUAL BELI TANAH DI INDONESIA

PROSEDUR JUAL BELI TANAH, tanah serta bangunan ialah keperluan primer manusia yang tidak terelakkan. Akan tiba waktunya kelak Anda ingin cari rumah dambaan Anda. Karena itu, Anda akan lewat rangkaian transaksi jual beli tanah serta bangunan. Walau susah, Anda butuh bersabar untuk wujudkan mimpi Anda mendapatkan tanah serta rumah yang diimpikan.

Menurut Undang-undang Inti Agraria (UUPA), jual beli ialah proses yang bisa jadi bukti terdapatnya pengalihan hak dari penjual pada konsumen. Prinsip dasarnya ialah jelas serta tunai, yakni transaksi dikerjakan di depan petinggi umum yang berkuasa serta dibayarkan dengan tunai. Ini berarti bila harga yang dibayarkan tidak lunas karena itu proses jual beli belum bisa dikerjakan.

Dalam soal ini petinggi umum yang berkuasa ialah PPAT (Petinggi Pembuat Akta Tanah) diangkat oleh kepala Tubuh Pertanahan Nasional RI. Kewenangannya untuk bikin akta-akta tersendiri, seperti Akta Jual Beli, Ganti Menukar, Hibah, Pemberian Hak Bangunan atas Tanah Hak Punya, Pemberian Hak Tanggungan, Pemasukan ke Perusahaan, Pembagian Hak Bersama-sama dan Pemberian Hak Gunakan atas Tanah Hak Punya.

Sebelum lakukan proses jual beli, penjual atau konsumen harus pastikan jika tanah itu sedang tidak dalam perselisihan atau tanggungan di Bank. Bila tanah itu sedang dalam persoalan karena itu PPAT bisa menampik pengerjaan Akta Jual Beli yang diserahkan.

Persyaratan Jual Beli

Mengenai transaksi jual beli memerlukan data-data yang tepat sepanjang proses berjalan.

1. Data Penjual

Mengenai, data penjual yang butuh disediakan, diantaranya:

2. Foto copy KTP (jika telah menikah karena itu foto copy KTP Suami serta Istri);

3. Kartu Keluarga (KK);

4. Surat Nikah (bila telah nikah);

Asli Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan di jual mencakup (Sertifikat Hak Punya, Sertifikat Hak Untuk Bangunan, Sertifikat Hak Untuk Usaha, Sertifikat Hak Punya atas Unit Rumah Susun). Tidak hanya 4 type sertifikat itu, bukan Akta PPAT yang dipakai, tetapi Akta Notaris; Bukti Pembayaran Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) 5 tahun paling akhir; NPWP; Foto copy Surat Info WNI atau ubah nama,

Jika ada untuk WNI keturunan; Surat bukti kesepakatan suami istri (buat yang telah berkeluarga); Bila suami/istri penjual telah wafat karena itu yang perlu dibawa ialah akta kematian; Bila suami istri sudah bercerai, yang perlu dibawa ialah Surat Penentuan serta Akta Pembagian Harta Bersama dengan yang mengatakan tanah/bangunan ialah hak dari penjual dari pengadilan.

  1. Data Konsumen
  2. Foto copy KTP (jika telah menikah karena itu foto copy KTP suami serta Istri);
  3. Kartu Keluarga (KK);
  4. Surat Nikah (bila telah nikah);
  5. Proses Pengerjaan AJB di Kantor PPAT

BPHTB

Sebelum membuat AJB, PPAT akan lakukan kontrol tentang keaslian sertifikat ke kantor Pertanahan. Penjual harus membayar pajak pendapatan (PPh, sedang konsumen diwajibkan membayar Bea Pencapaian Hak atas Tanah serta Bangunan (BPHTB), dengan ketetapan seperti berikut:

1. Pajak Penjual (PPh = NJOP/Harga Jual x 5 persen

2. Pajak Konsumen (BPHTB) = {NJOP/Harga Jual – Nilai Tidak Terkena Pajak} x 5 persen . NJOP ialah singkatan dari Nilai Jual Objek Pajak, yaitu harga rata-rata yang didapat dari transaksi jual beli yang berlangsung dengan lumrah.

3. Calon konsumen bisa membuat surat pengakuan jika dengan beli tanah itu karena itu tidak lalu jadi pemegang Hak Atas Tanah yang melewati ketetapan batas luas maximum. PPh atau BPHTB bisa dibayarkan di Bank atau Kantor Pos. sebelum PPh serta BPHTB dilunasi karena itu akta belum bisa dibayarkan. Umumnya untuk mengatur pembayaran PPh serta BPHTB dibantu oleh PPAT berkaitan.

Anda butuh memeriksa apa periode waktu Hak Atas Tanah telah selesai atau belum. Karena untuk Sertifikat Hak Untuk Bangunan (SHGB) serta Sertifikat Hak Untuk Usaha (SHGU) ada periode saatnya. Jangan pernah beli tanah SHGB atau SHGU dengan keadaan telah jatuh tempo.

Roya

Seterusnya, Anda butuh memeriksa apa di atas tanah yang akan dibeli ada Hak yang tambah tinggi. Misalnya, tanah yang akan dibeli ialah tanah SHGB yang di atasnya ada Hak Pengendalian (HP). Penjual serta konsumen harus minta izin dulu pada pemegang hak pengendalian itu. Selanjutnya, apa rumah yang akan dibeli sudah pernah jadi agunan credit serta belum dikerjakan penghilangan (roya) ataukah tidak. Jika sudah pernah, harus disuruh surat roya serta surat lunas dari penjual supaya nanti dapat balik nama.

4. Pengerjaan AJB

Pengerjaan AJB harus didatangi penjual serta konsumen (suami istri jika telah menikah) atau orang yang dikasih kuasa dengan surat kuasa tercatat. Mengenai, saksi yang butuh didatangkan sekurangnya dua saksi. PPAT akan membacakan serta menerangkan isi akta. Jika faksi penjual serta konsumen menyepakati didalamnya, akta akan di tandatangani oleh penjual, konsumen, saksi serta PPAT. Akta dibikin dua lembar asli, satu disimpan oleh PPAT serta satu lembar lain akan diberikan ke kantor pertahanan untuk kepentingan balik nama. Salinannya akan diberi kepada pihak penjual serta konsumen.

5. Proses ke Kantor Pertanahan

Sesudah AJB usai dibuat, PPAT menyerahkan berkas AJB ke kantor pertanahan untuk balik nama. Penyerahan berkas AJB harus dikerjakan paling lambat tujuh hari kerja semenjak di tandatangani.

Mengenai berkas-berkas yang diberikan mencakup:

  1. Surat permintaan balik nama yang sudah di tandatangani konsumen;
  2. Akta Jual Beli dari PPAT;
  3. Sertifikat Hak Atas Tanah;
  4. Foto copy KTP penjual serta konsumen;
  5. Bukti lunas pembayaran PPh serta BPHTB.

Sesudah berkas diberikan di kantor pertanahan, akan ada sinyal bukti penerimaan yang akan diberikan pada konsumen. Nama pemegang hak lama atau penjual akan dicoret dengan tinta hitam serta dikasih paraf oleh kepala kantor pertanahan atau petinggi yang dipilih.

Nama konsumen sebagai pemegang hak baru atas tanah akan dicatat pada halaman serta kolom yang ada di buku tanah serta sertifikat, dengan pembubuhan tandatangan kepala kantor pertanahan atau petinggi yang dipilih. Dalam tempo empat belas hari, konsumen memiliki hak ambil sertifikat yang telah balik atas nama konsumen di kantor pertahanan ditempat.

6. Tanah Warisan

Jika suami atau istri atau kedua-duanya yang namanya tertera dalam sertifikat telah wafat serta pakar warisnya akan lakukan jual beli, tanah itu harus di balik nama terlebih dulu atas nama pakar waris. Diluar itu, sebelum lakukan proses jual beli seperti di atas, data penambahan yang dibutuhkan ialah seperti berikut:

Surat info waris.

Untuk WNI pribumi berbentuk surat info waris yang diserahkan dilihat serta dibetulkan oleh lurah yang dikuatkan Camat. Untuk WNI keturunan berbentuk surat info waris dari notaris; Foto copy KTP semua pakar waris; Foto copy Kartu Keluarga (KK); Foto copy Surat Nikah; Semua pakar waris harus ada untuk tanda-tangan AJB, atau Surat Kesepakatan serta kuasa dari semua pakar waris pada salah seseorang antara mereka yang dilegalisir oleh Notaris bila tidak dapat ada; Bukti Pembayaran BPHTB waris atau pajak pakar waris yang besarannya ialah 50% dari BPHTB jual beli sesudah dikurangi dengan nilai tidak terkena pajaknya.

  1. Tanah Girik

Tanah girik adalah tanah-tanah sisa hak punya tradisi yang belum didaftarkan atau dibuatkan sertifikat di kantor pertahanan ditempat. Jadi girik bukan sinyal bukti atas tanah, tetapi adalah bukti jika pemilik girik ialah pembayar pajak serta orang kuasai tanah punya tradisi atas bagian tanah itu dan bangunan, bila ada di atasnya.

Mengenai jual beli tanah girik bisa dikerjakan seperti berikut:

  1. Akta girik yang digunakan ialah girik asli;
  2. Bukti pembayaran PBB dari pemilik girik;
  3. Surat info jika tanah girik itu sedang tidak dalam persengketaan;
  4. Surat info Kisah Tanah dari kelurahan, kecamatan, atau kades. Mengenai, surat kisah ini menjelaskan asal tanah serta siapapun pemilik tanah awalnya sampai hingga sekarang;
  5. Surat info dari kelurahan atau kecamatan jika tanah itu belum diperjual-belikan pada siapa saja;
  6. Tanah itu sedang tidak dijaminkan.

Girik

Anda butuh minta girik asli dari penjual serta pastikan nama penjual dalam girik itu ialah nama yang tertera dalam AJB. Yakinkan jika objek yang terhitung di tanah girik dikuasai dengan fisik. Kemukakan permintaan Hak ke Kantor BPN daerah dengan tingkatan :

  1. Pernyataan kepemilikan fisik tanah diteruskan dengan pengerjaan gambar kondisi;
  2. Riset serta bahasan panitia ajudikasi. Panitia ajudikasi ini dibuat oleh menteri negara agraria atau kepala BPN yang bekerja menolong kepala kantor pertanahan untuk lakukan pendaftaran tanah sistemik. Ajudikasi sendiri adalah pekerjaan yang dikerjakan dalam rencana proses pendaftaran tanah mencakup pengumpulan serta penentuan kebenaran data fisik serta data yuridis tentang satu atau beberapa object pendaftaran tanah untuk kepentingan pendaftarannya;
  3. Pengumuman surat permintaan itu;
  4. Penerbitan surat ketetapan pemberian hak;
  5. Pencetakan sertifikat tanah.

Tetapi, mengingat girik bukan bukti pemilikan atas bagian tanah yang resmi, semestinya sebelum proses jual beli girik dirubah jadi sertifikat. Disebut jika pengurusan sertifikat ini memerlukan waktu sembilan bulan. Mengenai, berkas yang butuh disediakan ialah:

  1. Asli Girik serta asli AJB;
  2. Foto copy KTP;
  3. Surat perebutan fisik bagian tanah;
  4. Surat info kades atau kelurahan;
  5. Surat bukti PBB;
  6. Surat kuasa jika pengurusan dikuasakan pada orang.

Sesudah berkas-berkasnya komplet, proses seterusnya dilanjutkan ke BPN ditempat serta petugas ukur akan selekasnya mensosialisasikan luas bagian tanah yang akan dibuatkan sertifikat aslinya. Sesudah berkas usai diolah, petugas administrasi BPN akan memberi sertifikasi pemilikan tanah yang resmi jadi alternatif girik.

Memang akan memerlukan waktu yang lama serta memerlukan banyak usaha dalam lakukan transaksi pembelian tanah atau rumah yang diimpikan Anda. Bersabar serta dalami tiap jalannya dengan jeli hingga terlepas dari kesalahan yang bisa mengulur penyelesaian transaksi lebih lama.

Pengacara Pertanahan

Kami sangat mengerti permasalahan prosedur jual beli tanah  yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan prosedur jual beli tanah anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai prosedur jual beli tanah bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan PROSEDUR JUAL BELI TANAH atau mengalami masalah :

perbedaan buku tanah dan sertifikat tanah di indonesia

tips mengurus surat akta tanah

syarat jual beli tanah yang bisa dijadikan patokan dasar

tips ampuh tangani sengketa pertanahan tanpa pengadilan

belajar dasar hukum dan peraturan tanah adat di indonesia

jenis dan penyebab tanah yang berhak dikuasai negara

hukum tanah swapraja dengan hak pemerintahan khusus

jangan main-main pidana masalah tanah

permintaan keberatan untuk mengganti kerugian dari pengadaan tanah

resiko menjual tanah tanpa disertai sertifikat tanah yang sah

sengketa tanah momok bagi bisnis properti di indonesia

proses balik nama sertifikat tanah

permohonan peralihan hak atas tanah 

hukum agraria indonesia beginilah dasar dan ruang lingkupnya

Klinik Hukum dan LBH didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari advokat untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada client. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Lukman Azis, SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau bisa menghubungi kami via :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here