Beranda Hukum Tata Langkah Lakukan Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban

Tata Langkah Lakukan Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban

Tata Langkah Lakukan Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban

Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban – Dari tinjauan serta bahasan ketentuan UU SPPA diperbandingkan juga dengan isi RPP Diversi karena itu ada beberapa langkah yuridis dalam penerapan Diversi tindak pidana tanpa ada berkorban seperti berikut:

  1. Bila yang digunakan ialah konstruksi: “Hanya Penyidik ​​yang dipindahkan lakukan Diversi yang selamat dari korban” (Basic Hukum: Pasal 10 serta Pasal 9 ayat (2) UU SPPA);
  2. Diversi membuahkan persetujuan, jalannya ialah:

– Penyidik ​​Pelaksanaan Diversi;

– Diversi dikerjakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan bisa dibuka oleh tokoh warga.

– Anak serta menyepakati menyetujui dikerjakan Diversi / Anak menyepakati perbuatannya.

– Pembimbing Kemasyarakatan memberi kesepakatan pada Penyidik ​​tentang bentuk kesepakatan Diversi;

– Persetujuan Diversi dibikin oleh Penyidik ​​dengan “dapat” menyertakan Anak serta keluarga dan tokoh warga namun asasnya tidak membutuhkan kesediaan Anak serta, seterusnya dengan berita acara Diversi diserahkan ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penentuan KPN atas persetujuan Diversi itu,

– KPN keluarkan Penentuan mengenai Persetujuan Diversi.

– Penyidik ​​diterbitkan penentuan pemberhentian Penyelidikan;

1. Diversi tidak membuahkan persetujuan, jalannya ialah:

– Penyidik ​​Pelaksanaan Diversi;

– Diversi dikerjakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan bisa dibuka oleh tokoh warga.

– Anak berkesepakatan tidak melakukan Diversi / Anak tidak mengaku perbuatannya.

– Diversi dikatakan tidak berhasil semenjak awal, dibuatkan berita acaranya serta masalah diteruskan ke Penuntutan.

– Penuntut Umum minta berkas masalah ke Pengadilan untuk disidangkan.

Dalam konstruksi ini, pemicu penting masalah maju ke penuntutan serta persidangan sebab Anak tidak mengaku perbuatannya, bila ditiru penuntutan atau persidangan Beberapa anak yang bertentangan mengulas bertindaknya serta dikerjakan dilakukan Diversi karena itu jalinan Diversi cuma pada Penyidik, Diversi untuk masalah oleh Penuntut Umum atau Hakim.

Dalam RPP Diversi ada fakta lain tidak berhasilnya Diversi masalah ditindak tanpa ada pengorbanan serta masalah meneruskan ke Penuntutan seperti yang disuruh Anak tidak di setujui, Diversi (Pasal 27 RPP), apabila digenggam teguh pada rumusan masalah awalnya karena itu Penuntut Umum / Hakim tak perlu minta Diversi masalah Anak itu.

2. Bila yang digunakan ialah konstruksi:

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim putuskan lakukan Diversi tindak pidana tanpa ada korban di tingkat pemeriksaannya masing-masing” (Basic Hukum: Pasal 7 ayat (1) , Pasal 10, serta Pasal 9 ayat (2) UU SPPA); Penuntut Umum atau Hakim baru putuskan lakukan Diversi bila Diversi tidak berhasil di atas kaca awalnya, oleh sebab memberi dukungan menempel pada Penuntut Umum atau Hakim karena itu Diversi harus diaplikasikan sesuai dengan langkah Diversi pada gelas

3. Diversi membuahkan persetujuan, jalannya ialah:

– Penuntut Umum / Hakim Ambil Diversi;

– Diversi dikerjakan Penuntut Umum / Hakim bersama-sama dan / atau penasihat, Pembimbing Kemasyarakatan, dan bisa memfasilitasi tokoh warga;

– Anak yang sebelumnya di tingkat Penyelidikan tidak mengaku perbuatannya jadi mengaku perbuatannya atau Anak serta Keluaran yang di tingkat awalnya tidak dikerjakan dilakukan Diversi jadi dikerjakan Diversi.

– Pembimbing Kemasyarakatan memberi kesepakatan Penuntut Umum / Hakim mengenai isi / bentuk kesepakatan Diversi;

– Persetujuan Diversi dibikin oleh Penuntut Umum / Hakim dengan “dapat” menyertakan Anak serta keluarga dan tokoh warga mengenai asasnya tidak membutuhkan kesediaan Anak, serta seterusnya dengan berita acara Diversi diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penentuan KPN atas persetujuan Diversi itu.

– KPN keluarkan Penentuan mengenai Persetujuan Diversi.

– Penuntut Umum menerbitkan penentuan pemberhentian penuntutan / Hakim menerbitkan Penentuan Pemberhentian Kontrol Masalah.

Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban

Semestinya untuk menguatkan konstruksi ini kepada pihak pendiversi awalnya yakni Penyidik ​​dan Penuntut Umum harus di setujui hak yuridisnya untuk terjebak serta memprotes dengan proses Diversi seterusnya,hingga waktu Diversi ditingkat penuntutan, Penyidik ​​tidak butuh tergantung pada apa yang dibutuhkan serta ditanyakan dengan Diversi yang dibuat oleh Penuntut Umum.

Begitupun Penuntut Umum saat Diversi pada tingkat Pengadilan Negeri tidak diberi ruangan untuk terjebak serta di setujui bila Diversi dipengadilan sukses sampai persetujuan. Dengan begitu, bila berlangsung, masalah yang berlangsung, narkotika oleh Anak serta Diversinya tidak berhasil diPenyelidikan serta Penuntutan akan berjalan saat didiversi di pengadilan, Beberapa anak jadi yakin bertindaknnya karena itu Hakim tak perlu meminta pertolongan dari Penuntut Umum untuk meminta pertolongan yuridisnya untuk masalah referensi dari PK.

Dengan Ini untuk mengakhiri permasalahan bila Anak bersedia didaftarkan tapi Penuntut Umum sepakat dengan hal itu.

1. Diversi tidak membuahkan persetujuan, jalannya ialah:

– Penuntut Umum / Hakim Ambil Diversi;

– Diversi bisa dikerjakan Penuntut Umum / Hakim bersama-sama atau pengacara, Pembimbing Kemasyarakatan, serta bisa menyertakan tokoh warga.

– Anak tidak mengakui perbuatannya atau ikatan tidak dikerjakan dilakukan Diversi.

– Diversi dikatakan tidak berhasil semenjak awal, dibuatkan berita acaranya serta masalah maju ke Penuntutan atau Persidangan (Penuntut Umum minta berkas masalah ke pengadilan untuk disidangkan, Hakim memastikan hari sidang untuk mengecek masalah).

Saran langkah di atas dapat diaplikasikan pada Diversi tindak pembunuhan yang lain dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA tersebut melanggar; tindak pidana mudah; serta nilai kerugian korban tidak kurang dari nilai gaji minimal propinsi lokal, dengan ketetapan sesuai dengan hukum acara Penuntut Umum tidak diikutsertakan dalam proses kontrol masalah tersendiri karena itu kuasa Penuntut Umum untuk melakukan Diversi masalah itu harus ditukar.

2. Penutup: Kebutuhan Anak yang paling penting.

Konstruksi serta langkah penerapan Diversi tindak pengadilan tanpa ada korban di atas ialah hasil analisa simpel dengan arah untuk memperkaya wawasan serta memberi input dalam pengerjaan ketentuan pelaksana Diversi tindak tanpa ada korban spesial serta umum pada Diversi tanpa ada pertolongan korban (tindak lanjut, tipiring serta yang merugikannya dikirim UMP).

Penuntut Umum, Hakim, untuk melakukan Diversi, ikuti tuntutan, tanpa ada mempertanggung-jawabkan segi yang lebih sesuai keharusan, serta sesuai jiwa UU SPPA bila Diversi pada semua tingkat kontrol, hal yang harus serta penting dikerjakan. Diinginkan ketentuan Pasal 9 serta 10 UU SPPA dalam kesepakatan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA sesuai PP Diversi ditata serta diberi kriteria pada semua tingkat persiapan untuk melakukan Diversi masalah Anak yang lakukan pembicaraan tanpa ada perlindungan.

[1] Pasal 1 angka 3 UU SPPA mengatakan beberapa anak yang sudah di setujui 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengulas tindak kejahatan.

– Pemahaman Anak Dalam UU SPPA mendasarkan PADA Batas Usia semata-mata Tanpa ada mewajibkan PERNAH tidaknya Anak Terikat hearts Perkawinan, konstruksinya sama DENGAN pemahaman Anak Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomer 23 Tahun 2002 menerangkan tentang Perlindungan Anak yaitu Anak Ialah Satu orang Yang Belum berumur 18 (Delapan belas ) tahun, terhitung anak yang masih juga dalam kandungan.

Korban Anak Dibawah Umur

– Pasal 2 PERMA No. 4 Tahun 2014, Diversi dikerjakan pada anak yang sudah di setujui 12 tahun tapi belum menuju 18 tahun atau sudah di setujui 12 tahun

[2] Menurut Keputusan Mahkamah Konstitus No. 110 / PUU-x / 2012: Pasal 96,Pasal 100 serta Pasal 101 UU No.11 Tahun 2012 berlawanan dengan UUD 1945 serta tidak berkekuatan hukum mengikat

[3] Menurut Keterangan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, ketetapan mengenai “Kesepakatan Keluarga Anak” menyepakati dalam soal korban ialah Anak dibawah usia.

[4] http://icjr.or.id/selamat-datang-tindak-pidana-diversi/, dibuka tanggal 21 Januari 2014.

[5] Pasal 1 angka 15 UU, Pasal 59, Pasal 67, serta Pasal 78 UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang mengatakan “menjadi” korban narkotika, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif yang lain (napza) harus memperoleh perlindungan spesial.

[6] Mengenai“keabsolutan” Ketetapan Penyidik cq PK Serta penyampingan kesepakatan Dari Korban hearts UU SPPA Bukan Hal Yang “Aneh”, karena pada pasal 21 UU SPPA tunjukkan terdapatnya “keabsolutan” Penyidik cq PK Untuk Anak Belum berusia 12 lakukan Tindak Pidana, ketentuannya mengatakan Bila Anak belum berusia 12 tahun lakukan tindak pidana karena itu: Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional; Memutuskan serta Keputusan ini diambil untuk memastikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk:

Keputusan anak belum berusia 12 tahun

– Mengirimnya kembali pada orangtua; atau

– mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, serta pembinaan di instansi pemerintahan atau LPKS paling lama 6 (enam) bulan serta bisa diperpanjang paling lama 6 bulan.

[7] Lihat Sisi Keenam Acara Kontrol Cepat berdasar UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[8] Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus AT Napitupulu serta Anggara,Keterlibatan Minimal, Perlindungan Minimal: Catatan ICJR Pada RPP SPPA, 2014: hal 13.

[9] Satu diantara contoh ketentuan penetapan dalam UU SPPA ialah ketentuan pemberhentian masalah anak sesudah kesepakatan diversi diurus serta diputuskan oleh KPN, bila di tingkat pendidikan yang berkaitan dengan SP3 serta di tingkat Penuntutan berkaitan dengan pemberhentian penuntutan (Pasal 12 ayat (5) UU SPPA) , Namun bentuk / perlindungan pemberhentian masalah yang sukses di tingkat Pengadilan Negeri tidak disebutkan / ditata dalam SPPA.

Pasal 6 ayat (5) Perma No. 4 Tahun 2014, yakni bila diversi sampai persetujuan karena itu sesudah terima penentuan dari KPN, Hakim menyepakati Penentuan Pemberhentian Kontrol Masalah.

[10] Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika mengenai Tiap Penyalah Untuk:

  1. Narkotika Kelompok I untuk diri kamu sendiri dipidana dengan penjara penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  2. Narkotika Kelompok II untuk diri kamu sendiri dipidana dengan penjara penjara paling lama 2 (dua) tahun; serta
  3. Narkotika Kelompok III untuk diri kamu sendiri dipidana dengan penjara penjara paling lama 1 (satu) tahun.

[11] Masukan penting pada Undang-Undang Peradilan Anak yang lama spesial serta hukum perundangan biasanya tidak ada ketetapan yang berlaku untuk menepikan masalah yang remeh / mudah, misalnya masalah yang mengemuka dipublik hasil riset atau masalah tidak tercakup / ditingkatkan oleh persidangan ialah masalah anak di Palu sebab pencurian sandal jempit.

Pengacara Pidana

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan Diversi Tindak Pidana Tanpa ada Korban atau mengalami masalah :

hibah orang tua terhadap anak

jasa legalisir kemenkumham

jasa legalisir kementrian luar negeri kemenlu

jasa legalisir kedutaan besar

jasa pengurusan visa

jasa penerjemah tersumpah resmi

jasa kartu kredit untuk medical gamca

jasa lulus sensor film lsf

legalitas pt jangkar

pengurusan rptka imta kitas

perkawinan campuran wni wna

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service Fauzi SH HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Akhmad SH HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Customer Service Lukman Azis SH HP/whatsapp XL: +6281289004086

Customer Service ABDURI SH HP/Whatsapp Simpati : +6281281247293

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Kunjungi Media Sosial Kami :

Email: jangkargroups@gmail.com

Telegram : t.me/jangkargroups

Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

Produk Layanan PT Jangkar Global Groups :

Jasa Penerjemah Tersumpah :

  1. Penerjemah Tersumpah Arab
  2. Penerjemah Tersumpah Australia
  3. Penerjemah Tersumpah Austria
  4. Penerjemah Tersumpah Argentina
  5. Penerjemah Tersumpah Algeria
  6. Penerjemah Tersumpah Afganistan
  7. Penerjemah Tersumpah Belanda
  8. Penerjemah Tersumpah Bahrain
  9. Penerjemah Tersumpah Bulgaria
  10. Penerjemah Tersumpah Brazil
  11. Penerjemah Tersumpah Bosnia
  12. Penerjemah Tersumpah Bangladesh
  13. Penerjemah Tersumpah Belgia
  14. Penerjemah Tersumpah Colombia
  15. Penerjemah Tersumpah China
  16. Penerjemah Tersumpah Dominique
  17. Penerjemah Tersumpah English
  18. Penerjemah Tersumpah Egypth
  19. Penerjemah Tersumpah Ecuador
  20. Penerjemah Tersumpah Hungaria
  21. Penerjemah Tersumpah Italia
  22. Penerjemah Tersumpah Irlandia
  23. Penerjemah Tersumpah Irak
  24. Penerjemah Tersumpah India
  25. Penerjemah Tersumpah Iran
  26. Penerjemah Tersumpah Jepang
  27. Penerjemah Tersumpah Jerman
  28. Penerjemah Tersumpah Kuwait
  29. Penerjemah Tersumpah Kazhakstan
  30. Penerjemah Tersumpah Korea
  31. Penerjemah Tersumpah Libanon
  32. Penerjemah Tersumpah lithuania
  33. Penerjemah Tersumpah Mandarin
  34. Penerjemah Tersumpah Polandia
  35. Penerjemah Tersumpah Philipina
  36. Penerjemah Tersumpah Peru
  37. Penerjemah Tersumpah Panama
  38. Penerjemah Tersumpah Pakistan
  39. Penerjemah Tersumpah Qatar
  40. Penerjemah Tersumpah Rusia
  41. Penerjemah Tersumpah Rumania / Romania
  42. Penerjemah Tersumpah Spanyol
  43. Penerjemah Tersumpah Taiwan
  44. Penerjemah Tersumpah Turki
  45. Penerjemah Tersumpah Vietnam
  46. Penerjemah Tersumpah Zimbabwe

Biro Jasa Legalisir Dokumen :

  1. Legalisir Di Notaris
  2. Legalisir Dokumen Kemenag
  3. Legalisir Dokumen Kemenlu
  4. Legalisir Dokumen Kemenkumham
  5. Legalisir Dokumen Dikti
  6. Legalisir Di kedutaan UAE
  7. Legalisir di kedutaan Kuwait
  8. Legalisir di kedutaan Kazakhstan
  9. Legalisir di Kedutaan Australia
  10. Legalisir di Kedutaan Afrika Selatan
  11. Legalisir di Kedutaan aljazair
  12. Legalisir di kedutaan Austria
  13. Legalisir di Kedutaan Argentina
  14. Legalisir di Kedutaan Bahrain
  15. Legalisir di Kedutaan Bangladesh
  16. Legalisir di Kedutaan Brazil
  17. Legalisir di Kedutaan Bulgaria
  18. Legalisir Kedutaan Ceko
  19. Legalisir Kedutaan Canada
  20. Legalisir Kedutaan China
  21. Legalisir Kedutaan Denmark
  22. Legalisir kedutaan Ecuador
  23. Legalisir Kedutaan Hungary
  24. Legalisir Kedutaan India
  25. Legalisir Kedutaan Italia
  26. Legalisir Kedutaan Jerman
  27. Legalisir Kedutaan Jepang
  28. Legalisir Kedutaan Korea Selatan
  29. Legalisir Kedutaan Kroasia
  30. Legalisir Kedutaan Laos
  31. Legalisir Kedutaan Kamboja
  32. Legalisir Kedutaan Arab Saudi
  33. Legalisir Kedutaan Qatar
  34. Legalisir Kedutaan Brunei Darussalam
  35. Legalisir Kedutaan Belanda
  36. Legalisir kedutaan Belgia
  37. Legalisir Kedutaan Bolivia
  38. Legalisir Kedutaan Chille
  39. Legalisir Kedutaan Colombia
  40. Legalisir di Kedutaan Filipina
  41. Legalisir di Kedutaan Finlandia
  42. Legalisir di Kedutaan Iran
  43. Legalisir di Kedutaan Iraq
  44. Legalisir di Kedutaan Jordania
  45. Legalisir di Kedutaan Lebanon
  46. Legalisir di Kedutaan Maroko
  47. Legalisir di kedutaan malaysia
  48. Legalisir di Kedutaan mesir
  49. Legalisir di Kedutaan Mongolia
  50. Legalisir di Kedutaan Nigeria
  51. Legalisir di Kedutaan Oman
  52. Legalisir di Kedutaan Polandia
  53. Legalisir di Kedutaan Paraguay
  54. Legalisir di Kedutaan Peru
  55. Legalisir di Kedutaan Rumania
  56. Legalisir di Kedutaan Serbia
  57. Legalisir Kedutaan Srilanka
  58. Legalisir Kedutaan Swedia
  59. Legalisir Kedutaan Suriname
  60. Legalisir Kedutaan Tunisia
  61. Legalisir Kedutaan Turki
  62. Legalisir Kedutaan Taiwan
  63. Legalisir Kedutaan Uruguay
  64. Legalisir Kedutaan Ukraina
  65. Legalisir Kedutaan Uzbekistan
  66. Legalisir Kedutaan Venezuela
  67. Legalisir kedutaan vietnam
  68. Legalisir Kedutaan vatikan
  69. Legalisir Kedutaan Yaman
  70. Legalisir Kedutaan Zimbabwe

Biro jasa keimigrasian

PT Jangkar Global Groups juga mengurus jasa urus visa turisjasa urus visa bisnis jasa urus visa kerjajasa urus visa belajarjasa urus visa family . jasa urus visa pelautjasa urus visa transitjasa urus visa sosial budayajasa urus alih status visajasa urus kitasjasa urus kitap . jasa urus rptkajasa urus imtajasa urus telex visajasa kitas lansiajasa kitas pengajar agama . jasa urus dokumen expatriate/tenaga kerja asingjasa cabut blacklist warga negara asing , medical gamca dan jasa perpanjangan visa.

Jenis Pelayanan Jasa Urus Visa seperti :

Biro jasa visa Schengen , biro jasa visa afghanisthan , biro jasa visa algeriabiro jasa visa argentinabiro jasa visa australia . Biro jasa visa austria , biro jasa visa bangladeshbiro jasa visa belgiabiro jasa visa bosnia , biro jasa visa brazil . Biro jasa visa brunai darussalambiro jasa visa bulgariabiro jasa visa bahrainbiro jasa visa belanda . Biro jasa visa cambodiabiro jasa visa canadabiro jasa visa chilebiro jasa visa china . Biro jasa visa colombia, biro jasa visa croatiabiro jasa visa cuba .

Biro jasa visa cekobiro jasa visa costarikabiro jasa visa denmarkbiro jasa visa dominiquebiro jasa visa ecuador . Biro jasa visa eghyptbiro jasa visa finlandbiro jasa visa prancisbiro jasa visa hungaria . Biro jasa visa india, biro jasa visa iranbiro jasa visa iraqbiro jasa visa irlandia . Biro jasa visa italybiro jasa visa jepangbiro jasa visa jordaniabiro jasa visa kazaksthanbiro jasa visa korea . Biro jasa visa kuwaitbiro jasa visa libanonbiro jasa visa libyabiro jasa visa lithuania .

Biro jasa visa

Biro jasa visa malaysiabiro jasa visa malibiro jasa visa maltabiro jasa visa marshall islandbiro jasa visa mexico Biro jasa visa maroccobiro jasa visa mongoliabiro jasa visa mozambiquebiro jasa visa myanmar . Biro jasa visa neherlandbiro jasa visa new zealandbiro jasa visa nigeria . Biro jasa visa norwegiabiro jasa visa omanbiro jasa visa pakistanbiro jasa visa palestina . Biro jasa visa panamabiro jasa visa papua new guinea . biro jasa perubiro jasa visa philipinabiro jasa polandia.

Biro jasa visa portugalbiro jasa visa prancisbiro jasa visa qatarbiro jasa visa romaniabiro jasa visa rusia . biro jasa visa saudi arabiabiro jasa visa serbiabiro jasa visa singaporebiro jasa visa slovakia . Biro jasa visa somaliabiro jasa visa afrika selatanbiro jasa visa spanyol , biro jasa visa srilangka . Biro jasa visa sudanbiro jasa visa swediabiro jasa visa switzerlandbiro jasa visa syria Biro jasa visa taiwanbiro jasa visa thailandbiro jasa visa tunisiabiro jasa visa turki.

Biro jasa visa ukrainabiro jasa visa UAEbiro jasa visa UKbiro jasa visa amerikabiro jasa visa uzbekisthan . Biro jasa visa vatikanbiro jasa visa venezuelabiro jasa visa vietnam . Biro jasa visa yemeniabiro jasa visa yunanibiro jasa visa zimbabwe dan negara lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here