Untuk mencegah terjadinya permasalahan selama Anda bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka Anda harus berangkat melalui jalur pemberangkatan tenaga kerja resmi, sesuai aturan pemerintah. Hal ini, penting supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, seperti yang menimpa para TKI bermasalah.
Calon TKI diminta supaya tidak terpancing iming-iming dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Apabila tidak waspada, maka dapat terjebak pada perdagangan orang atau human trafficking.
Sebelum memilih bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Anda harus memenuhi sejumlah persyaratan. Sejumlah persyaratan itu dapat dilihat di PJTKI/PPTKI di daerah setempat.
Setelah, Anda merasa memenuhi persyaratan awal, maka segera menyusun curiculum vitae (CV) yang menggambarkan kemampuan Anda. CV itu memuat foto, riwayat pendidikan terakhir, dan profesi yang pernah digeluti. Bagi perusahaan di luar negeri, pengalaman adalah segalanya. Hanya bidang-bidang tertentu, di mana mereka baru memperhatikan ijazah, universitas atau sekolah tempat anda belajar.
Pengalaman dan kemampuan menjadi kunci utama bekerja di luar negeri. Apabila tidak mempunyai pengalaman, maka Anda hanya mempunyai sedikit pilihan. Selain itu, tidak semua menerima TKI formal, seperti di Singapura dan Hong Kong.
Selain itu, kondisi kesehatan juga tidak luput dari perhatian. Anda juga harus menjalani medical check up. Untuk proses satu ini hendaknya anda bekerjasama dengan PJTKI/PPTKI yang mengurus anda atau bila anda berangkat sendiri, anda tanya kedubes negara bersangkutan tentang klinik di Indonesia diakui. Apabila lolos medical check up, anda perlu mengurus paspor.
Terakhir, apapun profesi anda pastikan bila hendak kerja keluar negeri keluarga terdekat anda (istri atau suami bagi yang sudah menikah, atau orang tua bagi yang lajang) telah mengijinkan. Apalagi bila anda berangkat lewat PJTKI/PPTKIS.
Prosedur resmi yang harus ditempuh calon TKI ketika bekerja di luar negeri adalah melalui pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) resmi/legal, mengikuti penyuluhan petugas BNP2TKI dan jajaran instansi di daerah. Serta mendaftar di Dinsoskertrans Kabupaten/Kota, mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh PPTKIS, dan menandatangani perjanjian penempatan dengan PTKIS yang disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten/Kota.
Setelah itu, harus mendapatkan asuransi, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kerja, paspor, dan visa kerja. Para TKI juga diwajibkan memiliki kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) yang diperoleh secara gratis di BNP2TKI, dan jajaran instansinya di daerah. Setelah, melapor ke Perwakilan RI setelah tiba di negara penempatan, dan setelah kontrak kerja berakhir, kembali ke tanah air dan melapor ke petugas BP3TKI di bandara atau pelabuhan kedatangan.
Dalam hal ini, Dinsosnakertrans sama sekali tidak menganjurkan atau mengimbau masyarakat untuk menjadi TKI di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Namun, banyak modus yang dilakukan oleh TKI melalui jalur tidak resmi.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah masih memberlakukan moratorium atau penghentian penempatan TKI sektor informal penata laksana rumah tangga (PLRT) ke Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Suriah. Kelima negara itu tak mampu melindungi dengan baik tenaga kerja asing, termasuk TKI di negara tersebut.