Hukum  

UNJUST ENRICHMENT DALAM SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL

PENGGUNAAN KONSEP UNJUST ENRICHMENT DALAM SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL

penggunaan konsep unjust enrichment

Mungkin Anda pernah melihat atau mendengar ada artis yang melakukan sengketa kekayaan intelektual dan ada juga artis yang harus membayar ganti rugi wanprestasi karena adanya pelanggaran kontrak.

Kenapa artis? Karena mungkin Artis sebagai public figure sering diberitakan media, sehingga orang lebih tahu kasus artis ketimbang ada kasus yang lebih dekat di sekitar kita, hanya saja tidak diberitakan media.

Contoh kasus lain misalnya ada kontraktor yang sudah menyiapkan bahan bangunan lalu mengirimkan material sekaligus tukang ke pemiliknya. Pemilik bangunan pun dianggap dapat keuntungan.

Jika dipikir secara logis, wajar jika sang kontraktor punya harapan agar diberi kompensasi dari pemilik bangunan. Jika pada kenyataannya, pemilik bangunan tidak memberikan kompensasi, maka tindakannya inilah yang disebut unjust enrichment. Artinya adalah pemerkayaan secara tidak adil.

 

PENGGUNAAN KONSEP UNJUST ENRICHMENT

Dalam pembahasan kali ini akan mengulas penggunaan konsep unjust enrichment dalam sengketa kekayaan intelektual.

Baca juga : konsep jual beli muajjal dalam ekonimi islam

 

UNJUST ENRICHMENT DAN RESTITUSI ADALAH

Apa itu konsep unjust enrichment dalam hukum Indonesia? Perlu diketahui bahwa konsep unjust enrichment merupakan salah satu produk hukum yang berkembang dalam system common law. Konsep unjust enrichment bahkan dinilai sebagai perluasan dari model gugatan yang sudah ada sejak lama.

Terutama ditemukan dalam kasus seperti wanprestasi serta perbuatan yang dianggap melawan hukum. Konsep unjust enrichment ini pun akhirnya menjadi doktrin dan dijadikan sebagai dasar untuk menggugat kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di pengadilan.

Sementara itu, merujuk pada dicttionarydotlawdotcom, memberikan pengertian dari istilah unjust enrichment.

Dijelaskan bahwa unjust enrichment merupakan suatu keuntungan yang diperoleh secara kebetulan, kesalahan, ataupun kemalangan orang lain yang tidak diberi bayaran ataupun sesuatu yang dikerjakan seseorang yang memeperkaya secara moral atau etis tidak didapatkan atau tidak diperoleh.

 

KONSEP UNJUST ENRICHMENT DAN RESTITUSI

 

Sementara itu, hukum di Indonesia memberikan istilah ini sebagai kekayaan yang didapatkan dari hasil ketidak jujuran alias seseorang yang memperkaya dirinya sendiri dengan sumber yang tidak sah.

Pada intinya, doktrin ini memberikan penekanan bahwa secara hukum seseorang tidak boleh memperkaya diri sendirinya apalagi dengan merugikan orang lain atau bisa juga dipahami bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya sendiri atas pengorbanan orang lain.

Karena itu, orang tersebut harus memberikan keuntungan atau restitusi yang didapatkannya. Memberikannya juga secara adil dan wajar sepanjang hal tersebut tidak melanggar hukum atau kepentingan umum, baik itu secara langsung atau tidak langsung. (Tentang penjelasan ini bisa Anda baca lebih lanjut dalam buku ‘Kamus Hukum Ekonomi karya A.F Elly Erawaty dan JS Badudu’).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep unjust enrichment ini pada intinya tidak boleh memberikan harapan palsu pada orang lain. Jadi ketika orang lain membantu Anda, da nada keuntungan yang bisa diberikan kepada orang yang membantu Anda, sebaiknya berikan. Sebab jika restitusi yang diharapkan tidak terjadi bisa menjadi perkara atau diperkarakan.

 

uNJUST ENRICHMENT DALAM SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL

 

Itulah mengapa ada orang yang diperkarakan karena suatu kebetulan, kesalahan, atau karena terjadi kekeliruan.

Dikutip dari laman hukumonlinedotcom disebutkan bahwa seorang akademisi dari London School of economics and political science bernama Charlie Webb dalam artikelnya berjudul apa itu unjust enrichment di Oxford Journal of Legal Studies, mengaitkan antara unjust enrichment dengan adanya teori restitusi.

Menurut Webb, hak atas restitusi merupakan suatu hak yang muncul karena akibat dari tergugat diberikan kekayaan oleh penggugat atas beban yang justru berasal dari penggugat sendiri.

Sehingga, ketika ingin menuntuk hak restitusi kata Web, unsur-unsur berikut ini harus terpenuhi:

  • Tergugat sudah dianggap kaya dari biaya yang dikeluarkan penggugat
  • Karena terlihat ada keadaan yang sedemikina rupa meunculkan kekayaan itu dianggap tidaklah adil sehingga seharusnya dikembalikan.

 

 hak restitusi

 

RESTITUTION UJUST ENRICHMENT

Yang harus dipahami dalam konteks ini bahwa restistusi berbeda dengan hadiah atau pemberian. Hadiah pada umumnya hanyalah sebatasa pemberian dan tidak ada harapan memperoleh imbalan atas pemberian itu. Tidak hanya itu, dalam konsep hadiah juga tidak memuat unsur hukum, jika sewaktu-waktu penerima bisa dituntut untuk mengembalikan hadiah yang diberikan

Hal sebaliknya pada konsep unjust enrichment. Ada kekuatan hukum yang bisa saja digunakan sebagai alat untuk melakukan gugatan agar pemberian bisa dikembalikan.

Bahkan konsep ini ditemukan dengan mudah di berbagai Negara sebut saja Prancis, Jerman, Yunani, Austria, Belanda, Italia, hingga Negara Asia seperti Jepang.

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah penggunaan konsep unjust enrichment dalam sengketa kekayaan intelektual juga bisa dilakukan di Indonesia? Simak uraian berikut ini.

 

rESTITUSI BERBEDA DENGAN HADIAH (GIFT)

 

DOKTRIN UNJUST ENRICHMENT SRBAGAI DASAR TUNTUTAN RESTITUSI

Meski berasal dari system common law, bukan berarti konsep ini tidak ditemukan dalam hukum di Indonesia. Biasanya konsep ini merujuk pada KUH Perdata tepatnya pada pasal 1359. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap pembayaran yang diperkirakan mengandung utang, hal yang sudah dibayar dengan tidak diwajibkan, maka boleh dituntut untuk dikembalikan.

Melihat maksud pasal ini memang secara eksplisit mengatur tentang pembayaran yang tidak terutang, sedangkan secara implisit boleh digunakan jika terjadi kasus unjust enrichment ini.

Seperti yang tertuang dalam putusan MA dalam nomor 723 K/pdt/2013 disebutkan bahwa ada kewajiban tergugat yang diperkaya agar mengembalikan barang atau jasa yang sudah diberikan penggugat. Atau bisa juga karena ada perkara kelebihan pembayaran.

Tidak hanya itu, konsep ini biasa juga ditemukan dalam perkara warisan, termasuk perbuatan melawan hukun, perjanjian, serta jenis perkara khusus lainnya.

Konsep unjust enrichment juga dikenal sebagai frustrasi kontrak. Istilah ini diungkap Putu Sudarma Ali sebagai Guru Besar FH Universitas Udayana, Bali di sebuah diskusi daring.

Frsutrasi kontrak maksudnya adalah suatu keadaan atau situasi kontrak, hal itu tidak bisa dilakukan sebab hal-hal tertentu di luar dari kemampuan kedua belah pihak.

 

DOKTRIN UNJUST ENRICHMENT DI INDONESIA

 

ARGUMENTASI UNJUST ENRICHMENT DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tentang doktrin unjust enrichment dalam kekayaan intelektual merujuk dalam putusan MA bernomor 426 PK/pdt/1994. Putusan ini seputar merek terkenal, hingga isu seseorang yang memperkaya diri sendiri secara tidak jujur.

Konsep unjust enrichment pada akhirnya digunakan sebagai landasan hukum untuk meyakinkan hakim tentang perkara seseoang yang sengaja mendaftarkan kekayaan intelektual dengan tujuan memperkaya dirinya sendiri namun tidak jujur.

Atau dilakukan dengan tidak menggunakan itikad baik. Padahal kekayaan intelektual itu sudah digunakan orang lain sebelumnya lalu kemudian justru didaftarkan pihak lain. Bahkan, sengketa ini bukan hanya soal merek tetapi juga sengketa paten.

Dikutip dari laman hukumonline mengungkap bahwa hak paten ditemukan terutama dalam putusan MA bernomor 11 PK/pdt.sus-HKI/2015. Pada intinya, putusan ini menyebutkan bahwa tergugat tidak memiliki itikad baik dan juga melakukan perbuatan mencari keuntungan secara tidak jujur.

Fakta yang ditemukan memang unjust enrichment sudah dihubungkan dengan perbuatan itikad tidak baik terutama saat melakukan pendaftaran kekayaan intelektual. Sehingga perbuatan ini melanggar hukum.

 

UNJUST-ENRICHMENT-DALAM-KEKAYAAN-INTELEKTUAL

 

Bahkan perbuatan ini sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 teruatama muatan pasal 21 ayat 3 yang menyebutkan tentang merek dan indikasi geografis. Pasal ini menyebutkan juga bahwa permohonan (kekayaan intelektual) ditolak apabila diajukan pemohon yang tidak beritikad baik.

Pada akhirnya, permohonan pemohon kekayaan intelektual ini bisa ditolak jika pemohon diketahui tidak memiliki itikad baik bahkan dianggap senagaja mendaftarkan mereknya padahal ada unsur meniru, menjiplak, atau mengikuti merek lain. Terlebih jika di dalamnya, ada unsur kepentingan lain seperti karena adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Itulah pentingnya melakukan riset terlebih dahulu jika Anda  memiliki brand atau merek. Apakah memiliki kemiripan dengan brand lain atu tidak. Jika semua sudah bersih, maka kekayaan intelektual Anda sudah bisa didaftarkan. Jangan sampai Anda masuk dalam kategori unjust enrichment.

Jika Anda butuh penasehat huku terkait tuntutan Hak Kekayaan Intelektual, serahkan pada ahlinya di PT Jangkar Global Groups.

Kami sangat mengerti permasalahan yang sedang anda hadapi adalah :

  1. Tidak mengerti hukum dengan baik
  2. Butuh penyelesaian dengan baik
  3. Ketidak tauan prosedur yang baik dan benar
  4. Tidak tau bagaimana membela diri di hadapan pengadilan
  5. Terkadang memerlukan saksi ahli
  6. Tidak mengerti istilah-istilah hukum
  7. Membetulkan dan melengkapi berkas-berkas dokumen sidang
  8. Butuh pendampingan selama pengajuan gugatan sidang
  9. Membutuhkan banyak waktu dan kesabaran selama masa persidangan

 

Jangan khawatir, Serahkan semua permasalahan anda kepada kami karena :

  1. Perusahaan resmi dan terdaftar di kementrian hukum dan ham sejak tahun 2008
  2. Memiliki kredibilitas legalitas usaha
  3. Memiliki kantor yang jelas alamatnya
  4. Staff ahli yang akan memberikan pendampingan dan pelayanan
  5. Konsultan yang siap melayani konsultasi kapan saja
  6. Bisa dihubungi melalui email, whatsapp, dan telp di jam kerja
  7. Update informasi perkembangan kasus
  8. Lebih dari 1000 client telah menggunakan Klinik Hukum Jangkar sebagai partner

 

Bagaimana cara konsultasi hukum ?

Cara konsultasi mengenai Penanganan Pengungsi bisa datang langsung ke kantor LBH Jangkar atau bisa juga melalui saluran telp kantor kami.

Apabila anda memerlukan bantuan, segera hubungi Klinik Hukum Jangkar  untuk memberikan jasa konsultasi dan pendampingan Penanganan Pengungsi atau mengalami masalah :

 

Hubungi Kami Untuk Info Dan Pemesanan

 
 

Perusahaan didirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan. Silahkan hubungi :

Customer Service 1 HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service 2 HP/whatsapp Simpati: +62811872005

Customer Service 3 HP/Whatsapp XL : +6287724101975

Customer Service 4 HP/whatsapp XL: +6287809101981

Customer Service 5 HP/whatsapp XL: +6287716022005

Divisi Export Akhmad SE, M.Esy HP/whatsapp XL: +6287727688883

Divisi Hukum Dr Fauzi, SH, MH HP/whatsapp Simpati : +628118301975

Divisi Proses Dokumen Ida SH HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Telp kantor : +622122008353 +628118301975

 

Kunjungi Media Sosial Kami

 
 
 
 

Email: jangkargroups@gmail.com

Telegram : t.me/jangkargroups

Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »